Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan

PERTANYAAN

Dalam hukum terdapat istilah peraturan perundang-undangan dan undang-undang, selain itu terdapat juga istilah hierarki perundang-undangan. Terhadap istilah-istilah tersebut saya mempunyai pertanyaan tentang hukum, apakah perbedaan undang-undang dengan peraturan perundang-undangan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

30 Mei, 2025

Perbedaan Wewenang DPR, MA, dan MK dalam Perubahan Undang-Undang

23 Agt, 2024

Siapa yang Berwenang Mencabut Undang-Undang?

08 Mar, 2023

Tata Cara Pencabutan Undang-Undang

24 Jan, 2023

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 5 November 2012.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Peraturan Perundang-undangan

Menjawab pertanyaan tentang hukum yang Anda tanyakan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 15/2019, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Materi dan Muatan 1 (hal. 11), pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan;
3. merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu;
4. dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet materiele zin, atau sering juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: de supra nationale algemen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de Ministeriele vevordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, den provincial staten verordeningen.

Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur.

Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Menurut Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah dalam buku yang berjudul Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (hal. 13) fungsi peraturan perundang-undangan, dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem kaidah hukum/norma hukum pada umumnya. Fungsi internal sendiri terdiri atas (hal. 13):

1. fungsi penciptaan hukum;
2. fungsi pembaharuan hukum;
3. fungsi integrasi pluralisme;
4. fungsi kepastian hukum.

Pada buku yang sama dijelaskan bahwa terdapat juga fungsi eksternal peraturan perundang-undangan, yaitu fungsi yang menunjukkan adanya keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lingkungan tempatnya berlaku, atau lingkungan sosial masyarakat yang ditujukannya. Berkenaan dengan hal tersebut, fungsi eksternal terdiri dari (hal. 17):

1. fungsi perubahan;
2. fungsi stabilitas;
3. fungsi kemudahan.

Lantas, apa perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan undang-undang?

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Terkait dengan pertanyaan Anda tentang hierarki perundang-undangan, kami luruskan bahwa istilah hierarki perundang-undangan kurang tepat. Hal ini karena istilah perundang-undangan berbeda dengan peraturan perundang-undangan, dimana perundang-undangan dipahami secara sempit hanya terbatas pada undang-undang saja. Sedangkan peraturan perundang-undangan dipahami secara luas terhadap beberapa aturan yang tidak terbatas pada undang-undang saja, misalnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah.[1]

Adapun hierarki peraturan perundang-undangan yang benar menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah merujuk ketentuan Pasal 7 UU 12/2011 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 (“UUD 1945”);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. undang-undang (“UU”)/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perppu”);
4. peraturan pemerintah;
5. peraturan presiden;
6. peraturan daerah provinsi; dan
7. peraturan daerah kabupaten/kota.

Lalu sebagai informasi, terdapat juga peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:[2]

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Komisi Yudisial;
8. Bank Indonesia;
9. menteri;
10. badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. gubernur;
13. bupati/walikota;
14. kepala desaatau yang setingkat.

Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan di atas, UU adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan masuk ke dalam hierarki. Adapun yang dimaksud dengan UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.[3]

Adapun fungsi UU menurut Pasal 10 UU 12/2011 adalah sebagai berikut:

1. mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang UUD 1945;
2. melaksanakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. sebagai instrumen pengesahan perjanjian internasional;
4. menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perbedaan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-undang

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan UU merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang satu hierarki dengan Perppu. UU dapat didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Referensi:

1. Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;
2. Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Kanisius, 2020;
3. Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Makassar: Social Politic Genius, 2019.

[1] Ahmad Redi. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 7

[2] Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[3] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan