Sahkah Cerai Secara Agama Tanpa Sidang Pengadilan?

PERTANYAAN

Kami suami istri sepakat akan bercerai tanpa sidang di pengadilan dengan membuat surat pernyataan cerai di atas meterai dan saksi-saksi. Pernikahan kami sah secara agama. Ada buku nikah yang sah juga. Yang ingin kami pertanyakan adalah apakah perceraian tanpa sidang sebagaimana yang kami lakukan ini sah menurut hukum? Bagaimana statusnya cerai secara agama tapi belum secara hukum?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Bercerai dengan Surat Pernyataan di Atas Meterai yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 19 November 2013 kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Justika.com pada 18 Januari 2022, dimutakhirkan kedua kali pada 24 Februari 2023, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, pada 11 April 2025.

KLINIK TERKAIT

Jika Tidak Menghadiri Sidang Perceraian, Bisakah Proses Cerai Berjalan?

24 Jul, 2026

Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru

23 Apr, 2026

Cara Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara dan Biayanya

10 Jul, 2025

Pembuktian Zina sebagai Alasan Perceraian

04 Nov, 2022

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Sehubungan dengan Anda tidak menyebutkan agama Anda dan pasangan, kami akan menjawab pertanyaan ini secara umum. Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam UU Perkawinan dan perubahannya, PP 9/1975, dan KHI bagi yang beragama Islam.

Dalam Pasal 39 UU Perkawinan diatur sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Selain itu, Pasal 115 KHI juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan kata lain, jika dilihat dari bagaimana perceraian itu dapat dilakukan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan maupun Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Baca juga: Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI

Gugatan Cerai

Selanjutnya, mengenai gugatan cerai kami akan membagi penjelasannya menjadi gugatan cerai bagi yang beragama Islam dan selain Islam, sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai bagi yang Beragama Selain Islam

Bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai yang dikenal dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, yang diatur dalam Pasal 40 UU Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9/1975.

Baca juga: Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru

2. Gugatan Cerai bagi yang Beragama Islam

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, aturan perceraiannya tunduk pada KHI. Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI, gugatan cerai berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun PP 9/1975. Jika dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

Sebagai informasi, dalam hukum Islam, selain gugatan cerai yang diajukan oleh istri, dikenal juga cerai talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Berdasarkan Pasal 129 KHI, suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Baca juga: Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat

Sahkah Perceraian Tanpa Sidang Pengadilan?

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai tempat perceraian dilakukan di atas dapat kita ketahui bahwa baik menurut hukum positif yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 maupun menurut hukum Islam, perceraian hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan.

Jadi, jelas bahwa meskipun surat kawin Anda sah, perceraian antara Anda dan pasangan harus dilakukan di pengadilan agar sah menurut hukum. Menjawab pertanyaan Anda, perceraian tanpa sidang pengadilan yang hanya dilakukan dengan surat pernyataan cerai adalah tidak sah.

Demikian jawaban dari kami terkait cerai tanpa sidang pengadilan sebagaimana ditanyakan. Semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.