Perlindungan Hak Cipta Lukisan Haruskah Dicatatkan?

PERTANYAAN

Beberapa koleksi kami beli di tradisional market yang ada di Bali dan kami memesan beberapa motif yang ada di website milik orang lain, luar maupun dalam negeri. Beberapa waktu lalu timbul masalah mengenai hak intelektual soal motif yang digambar di kanvas, padahal beberapa motif juga tergambar di website luar negeri. Bagaimana hak cipta terhadap lukisan itu? Saya lihat untuk fine art sebenarnya hanya butuh sertifikat dari pelukisnya. Bagaimana kita bisa klaim itu original karya kita? Terima kasih.

INTISARI JAWABAN

Suatu ciptaan memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta. Lukisan sendiri merupakan contoh hak cipta yang dilindungi dalam UU Hak Cipta. Sehingga, apabila seseorang ingin menggunakan suatu ciptaan lukisan, harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta dari lukisan tersebut.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hak Cipta Karya Lukisan yang dibuat oleh Try Indriadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 20 April 2012.

 

Perlindungan Hak Cipta Lukisan

Lukisan merupakan jenis ciptaan dalam bidang seni yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak cipta? Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun lukisan merupakan contoh hak cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta, yang menyatakan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas salah satunya karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Lebih lanjut, Pasal 4 UU Hak Cipta menyebutkan hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sehingga, dapat dipahami bahwa lukisan merupakan suatu ciptaan yang memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:[1]

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.[2] Apa saja hak ekonomi? Mencakup penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.[3]

Dengan demikian, apabila seseorang ingin menggunakan suatu ciptaan, dalam hal ini lukisan, harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta dari lukisan tersebut[4], yang dalam UU Hak Cipta disebut lisensi.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.[5] Perjanjian lisensi ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait serta harus dicatatkan dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya.[6]

Kemudian terkait penggunaan motif lukisan dari luar negeri, patut Anda ketahui, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (“Berne Convention”) melalui Keppres 18/1997, di mana Indonesia sebagai negara anggota juga harus melindungi hak-hak pencipta dari negara-negara anggota Berne Convention.

 

Pencatatan Ciptaan

Lebih lanjut, menjawab pertanyaan Anda, untuk dapat melakukan klaim terhadap karya-karya original tentu cara yang paling efektif adalah dengan menunjukan surat pencatatan ciptaan.

Untuk dapat memiliki surat pencatatan ciptaan, pencipta atau pemegang hak cipta harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) PP 16/2020 mengatur permohonan pencatatan ciptaan diajukan dengan melengkapi persyaratan minimal memuat:

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
4. jenis dan judul ciptaan dan/atau produk hak terkait yang dimohonkan;
5. tanggal dan tempat ciptaan dan/atau produk hak terkait diumumkan untuk pertama kali; dan
6. uraian ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Pencatatan yang dimohonkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kemudian juga akan dipublikasikan oleh Menkumham dalam laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.[7]

Baca juga: Benarkah Pencipta Tidak Perlu Mencatatkan Ciptaannya?

Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis sejak pertama kali ciptaan itu dideklarasikan atau diumumkan. Artinya, hak cipta dicatatkan atau tidak dicatatkan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan tetap dilindungi. Jadi, pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan.[8] Pencatatan ciptaan semata-mata untuk memudahkan pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Sebagai tambahan informasi, tata cara permohonan pencatatan ciptaan dapat Anda akses dalam laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

 

Demikian jawaban dari kami terkait perlindungan hak cipta lukisan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

 

Referensi:

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang diakses pada 21 Februari 2023, pukul 10.00 WIB;
2. Permohonan Pencatatan Ciptaan, yang diakses pada 21 Februari 2023, pukul 11.00 WIB.

---

[1] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”)

[2] Pasal 8 UU Hak Cipta

[3] Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta

[4] Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta

[5] Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta

[6] Pasal 80 ayat (2) jo. Pasal 83 ayat (1) UU Hak Cipta

[7] Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

[8] Penjelasan Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta