Perlindungan Paten Internasional

PERTANYAAN

Bagaimana cara saya melindungi seluruh hak dan kekayaan intelektual yang telah dibuat terutama di Indonesia atau di luar negeri? Dasar hukum hak paten internasional seperti apa?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Risa Amrikasari S.S., S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 10 April 2019.

KLINIK TERKAIT

Cara Mengajukan Hak Paten dan Syaratnya

18 Okt, 2023

Seluk Beluk Paten

04 Apr, 2023

Mungkinkah Logo yang Telah Didaftarkan Mereknya, Juga Dicatatkan Hak Ciptanya?

05 Apr, 2019

Wajibkah Melampirkan Source Code Saat Mencatatkan Hak Cipta?

02 Apr, 2019

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

TRIPS Agreement

Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”) Agreement mengacu kepada semua kategori kekayaan intelektual yang disebutkan dalam bagian 1 sampai dengan 7 dari bab II TRIPS Agreement, yaitu:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia.

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia diatur melalui beberapa undang-undang di antaranya:

1. UU Hak Cipta;
2. UU Merk dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Perppu Cipta Kerja;
3. UU Rahasia Dagang;
4. UU Desain Industri;
5. UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. UU Paten dan perubahannya.

Perlindungan kekayaan intelektual di atas diperoleh melalui proses pendaftaran sesuai dengan masing-masing bidangnya, kecuali hak cipta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam arti lain, Risa Amrikasari (penulis sebelumnya) mengartikan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Baca juga: Kenali Perbedaan Mendasar Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Merek

Perlindungan Paten di Indonesia

Mengenai perlindungan paten sebagaimana Anda tanyakan, diperoleh melalui proses pendaftaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia, perlindungan paten diberikan melalui permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum. Permohonan ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia serta disertai pembayaran biaya. Ketentuan tersebut selengkapnya diatur dalam Pasal 24 UU 65/2024, sebagai berikut:

1. Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.

2a. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan jumlah klaim lebih dari 10 (sepuluh), terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.

3. Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Perlindungan Paten Internasional

Sedangkan perlindungan paten secara internasional disepakati dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris Convention”) yang menetapkan scope of industrial property atau ruang lingkup kekayaan industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Paris Convention yang menyatakan bahwa:

The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

Jika diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, menjadi sebagai berikut:

Perlindungan kekayaan industri memiliki obyek paten, model utilitas, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan represi persaingan tidak sehat.

Perlindungan paten bersifat teritorial, sehingga untuk memperoleh perlindungan di negara lain, harus dilakukan pendaftaran di negara yang dituju. Paris Convention mengatur hal ini dalam Pasal 4bis ayat (1) (Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries) yang menyatakan:

Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not

Pada intinya, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa paten yang diajukan di berbagai negara penandatangan konvensi oleh warga negara dari negara penandatangan konvensi adalah paten independen yang diperoleh untuk penemuan yang sama di negara lain, baik yang termasuk dalam anggota konvensi atau bukan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai pendaftaran paten di tingkat internasional diatur dalam Patent Cooperation Treaty (“PCT”). Pasal 1 ayat (1) PCT menyepakati bahwa negara-negara pihak pada perjanjian ini (selanjutnya disebut "negara-negara pihak") merupakan suatu serikat untuk kerja sama dalam pengajuan, pencarian, dan pemeriksaan, aplikasi untuk perlindungan penemuan, dan untuk memberikan layanan teknis khusus. Serikat ini dikenal sebagai Serikat Kerja Sama Paten Internasional, yang ketentuan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

The States party to this Treaty (hereinafter called "the Contracting States") constitute a Union for cooperation in the filing, searching, and examination of applications for the protection of inventions, and for rendering special technical services. The Union shall be known as the International Patent Cooperation Union.

Baca juga: Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Referensi:

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
2. Patent Cooperation Treaty;
3. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.