Perlindungan WNI yang Meninggal di Luar Negeri

PERTANYAAN

Belakangan ini terjadi beberapa kasus kematian WNI di luar negeri. Misalnya, kasus WNI meninggal di Jepang, kasus WNI tewas tenggelam saat berenang di danau di Jerman, dan lain-lain. Pertanyaan saya: apakah terdapat perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri dan bagaimana aturan terhadap WNI yang meninggal di luar negeri?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulPerlindungan Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri yang dipublikasikan pertama kali pada 31 Mei 2022.

KLINIK TERKAIT

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

11 Jul, 2025

WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI

23 Mei, 2023

Hukumnya Jika WNI Ditugaskan di Indonesia oleh Perusahaan Luar Negeri

12 Mei, 2022

WNI Pakai Ganja di Luar Negeri, Bisakah Dipidana?

30 Des, 2021

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Perlindungan WNI di Luar Negeri

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian dan dasar hukum perlindungan Warga Negara Indonesia (“WNI”).

Pada dasarnya, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.

Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan WNI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak. Dengan demikian, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Definisi WNI dapat Anda temukan dalam Pasal 2 UU 12/2006, yang berbunyi:

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Adapun yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.[1]

Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 Permenlu 5/2018 mengatur bahwa perlindungan WNI di luar negeri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI di luar negeri. Perlindungan tersebut dilakukan oleh:[2]

1. Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Luar Negeri;
2. Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri;
3. Perwakilan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri; dan
4. Lembaga/Badan, dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Lebih lanjut, menurut Permenlu 5/2018, terdapat dua jenis perlindungan yaitu perlindungan konsuler dan perlindungan diplomatik.[3]

Bentuk pelindungan konsuler meliputi salah satunya penyampaian keterangan dalam hal terjadinya kematian, perwalian, pelindungan, kapal rusak, dan kecelakaan udara.[4] Sedangkan pelindungan diplomatik merupakan pelindungan lebih bagi WNI yang dilakukan oleh negara terhadap negara setempat,[5] yang diberikan dalam hal pelindungan kekonsuleran telah diberikan secara maksimal, dan/atau terdapat pertimbangan khusus.[6]

Dalam hal WNI yang bersangkutan membutuhkan respons cepat dari Indonesia, negara wajib melakukan hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (4) Permenlu 5/2018 yaitu:

1. menjawab pengaduan dan/atau laporan dengan cepat;
2. mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang dihadapi WNI;
3. menetapkan langkah penanganan permasalahan; dan
4. melaksanakan penanganan permasalahan.

Sebagai informasi tambahan, bagi WNI yang berada di luar negeri, dapat menelusuri portal Peduli WNI untuk mengakses pelayanan dan perlindungan.

Perlindungan WNI yang Meninggal di Luar Negeri

Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Perpres 96/2018, apabila WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka kematian tersebut wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
2. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
3. surat keterangan yang menunjukan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Namun, dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, maka pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:[7]

1. surat keterangan kematian dan instansi yang berwenang di negara setempat;
2. dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
3. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Repatriasi Jenazah WNI ke Indonesia

Selanjutnya, penting untuk diketahui mengenai repatriasi jenazah WNI. Pada dasarnya, menurut KBBI, repatriasi adalah pemulangan kembali orang ke tanah airnya. Dalam hal jenazah WNI hendak direpatriasi, berdasarkan informasi yang kami telusuri dari artikel Pelaporan Kematian di Luar Negeri, jika keluarga menginginkan pemulangan jenazah dari luar negeri, maka harus memenuhi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:

1. permohonan mengekspor jenazah dari agensi resmi;
2. paspor almarhum;
3. paspor pengiring jenazah yang berlaku;
4. sertifikat medis kematian dari rumah sakit;
5. izin ekspor otoritas setempat;
6. sertifikasi penyegelan; dan
7. sertifikasi pembalseman dari rumah sakit otoritas.

Masih bersumber dari artikel yang sama, proses penerbitan surat keterangan kematian untuk jenazah yang akan dipulangkan kembali ke Indonesia dapat ditunggu, menyesuaikan dengan jadwal pelayanan, dan jika berkas telah lengkap. Kemudian, setelah berkas persyaratan dipenuhi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (“KBRI”) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (“KJRI”) akan berkoordinasi dengan otoritas yang mengurusi jenazah. KBRI dan KJRI juga akan menanggung biaya pemulangan jenazah jika pihak keluarga yang ditinggalkan merupakan keluarga kurang mampu. Namun, bagi keluarga yang ditinggalkan merupakan keluarga mampu, KBRI dan KJRI hanya akan mengurus mengenai administrasi jenazah.

Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri RI (“Kemlu”) akan membantu proses administratif untuk memulangkan jenazah ke Indonesia. Jika syarat-syarat telah dipenuhi, kedutaan besar Indonesia di wilayah negara tersebut akan berkoordinasi dengan negara beserta otoritas yang berwenang mengurusi jenazah tersebut.

Sebagai contoh, Kedutaan Besar RI Mexico City dalam Surat Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri mengatur bahwa persyaratan untuk pembuatan surat bukti pelaporan kematian WNI di luar negeri sebagai berikut:

1. Telah mendaftar atau lapor diri melalui Lapor Diri WNI Manual.
2. Isi surat permohonan dan formulir surat bukti pelaporan kematian WNI di luar negeri secara lengkap dan ditandatangani yang diwakili oleh pelapor.
3. Melampirkan dokumen berikut dalam bentuk fotokopi pada kertas ukuran A4:
   1. KTP dan KK Indonesia pelapor;
   2. KTP dan KK Indonesia almarhum;
   3. Akta perkawinan / bukti pencatatan perkawinan (Acta de Matrimonio) (jika memiliki).
4. Melampirkan dokumen berikut dalam bentuk asli yang telah di-appostille atau dilegalisasi:
   1. surat atau akta kematian;
   2. surat keterangan dari balai kota, bahwa jenazah tersebut dapat diberangkatkan;
   3. surat atau akta kematian yang diterbitkan oleh kementerian kesehatan;
   4. surat keterangan pembalseman/formalin dari rumah duka;
   5. surat keterangan dari rumah duka jika jenazah dikremasi.
5. Surat pernyataan keluarga.
6. Paspor asli almarhum.
7. Bukti tiket perjalanan (e-itinerary ticket).
8. Air waybill jika pemulangan almarhum menggunakan kargo.
9. Biaya pembuatan surat bukti pelaporan kematian WNI di luar negeri (gratis/bebas biaya).

Lalu, untuk proses repatriasi jenazah, berdasarkan Permenkeu 74/PMK.04/2021 tentang rush handling, jenazah dan abu jenazah termasuk ke dalam kategori barang impor rush handling atau pelayanan segera.[8] Artinya, pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean.[9]

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf k UU 17/2006, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah/abu jenazah yang diimpor ke Indonesia bebas dari bea masuk.

Kesimpulannya, WNI akan tetap mendapat perlindungan dari negara, di mana pun ia berada. Perlindungan yang diberikan bukan hanya ketika WNI tersebut dalam keadaan hidup, tetapi juga ketika WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia; negara melalui perwakilannya wajib memberikan perlindungan. Dalam kasus kematian WNI di luar negeri, pelindungan yang diberikan negara tidak hanya dalam bentuk pelaporan kematian, melainkan termasuk repatriasi jenazah ke Indonesia.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (RushHandling).

Referensi:

1. KBBI, repatriasi, yang diakses pada 09 Juli 2026, pukul 09.10 WIB;
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City, Surat Bukti Pelaporan Kematian WNI di Luar Negeri, yang diakses pada 09 Juli 2026, pukul 15.00 WIB;
3. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Peduli WNI, yang diakses pada 09 Juli 2026, pukul 15.00 WIB;
4. Lapor Diri WNI Manual, yang diakses pada 09 Juli 2026, pukul 15.00 WIB.

[1] Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

[2]Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (“Permenlu 5/2018”).

[3] Pasal 7 Permenlu 5/2018.

[4] Pasal 8 huruf (i) Permenlu 5/2018.

[5] Pasal 1 angka 11 Permenlu 5/2018.

[6] Pasal 12 ayat (1) Permenlu 5/2018.

[7] Pasal 46 ayat (2) Permenlu 5/2018.

[8] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (RushHandling).

[9] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling).