Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Agustus 2017.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebagaimana pertanyaan Anda, dalam praktiknya, PT XYZ Grup dikenal pula sebagai perseroan induk (holding company) dan PT X, PT Y, serta PT Z yang Anda tanyakan masing-masing dikenal sebagai perseroan anak (subsidiary company). Sepanjang penelusuran kami, konsep perseroan induk dan perseroan anak tidak diatur dalam UU PT dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, melainkan hanya terdapat penjelasan secara teoritis saja.
Umumnya, perseroan induk membentuk perseroan anak untuk menjalankan kepentingan bisnis tertentu. Perseroan anak akan melakukan kegiatan usaha, sementara perseroan induk berfokus pada pengelolaan perseroan dengan menanamkan saham pada perseroan anak tersebut.
Perseroan induk membentuk perseroan anak dengan memanfaatkan prinsip keterpisahan (separation) sehingga terdapat perbedaan entitas antara perseroan induk dan perseroan anak. Perbedaan ini meliputi pemisahan bisnis, kekayaan, hingga karyawan perseroan. Konsekuensinya, aset yang dimiliki oleh masing-masing perseroan induk dan perseroan induk dapat saling terisolasi jika nantinya terhadap kerugian di antara keduanya.[1]
Regulasi di Indonesia, khususnya UU PT dan perubahannya hanya mengatur perseroan induk dan perseroan anak sebagai entitas yang terpisah yaitu sebagai suatu perseroan terbatas atau PT. Tidak ada perbedaan antara perseroan induk dan perseroan anak. Keduanya merupakan perseroan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, perseroan anak tetap perlu memiliki akta notaris tersendiri yang tidak bergantung pada perseroan induk. Ketentuan kepemilikan akta notaris pada perseroan anak sama seperti ketentuan bagi perseroan induk.[2]
Pendirian perseroan anak pernah diakui secara eksplisit dalam Permendag 8/2/2017 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Selanjutnya, perubahan aturan tersebut dimuat dalam Permendag 76/2018 yang tidak mengatur keberadaan perseroan anak. Namun, perlu diingat bahwa keberadaan peraturan ini menunjukkan regulasi Indonesia pernah mengakui keberadaan perseroan anak. Peraturan ini tidak mengatur bahwa perseroan anak memiliki ketentuan tersendiri dalam hal kepemilikan akta notaris sehingga menurut hemat kami, aturan kepemilikan akta notaris pada perseroan anak tidak berbeda dengan perseroan induk.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nom 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
Referensi:
Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
[1] Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hal. 49-50