Biaya Penerbitan dan Perpanjangan STNK serta TNKB

PERTANYAAN

Berapa biaya penerbitan STNK? Lalu, mohon sertakan juga biaya penerbitan TNKB. Sebagai informasi, kendaraan saya roda 2 dan roda 4.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perpanjangan STNK dan TNKB yang dibuat oleh Charles Situmorang, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 10 Mei 2016.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan Perpanjangan STNK dan TNKB

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”).

STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (“ranmor”) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.[1]

Sedangkan, TNKB adalah tanda registrasi dan identifikasi (“regident”) ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.[2] Dalam bahasa sehari-hari, TNKB biasa juga disebut dengan pelat nomor kendaraan.

Kemudian, penerbitan STNK dan TNKB merupakan salah satu kegiatan registrasi ranmor.[3] Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi buku pemilik kendaraan bermotor, STNK, dan TNKB.[4]

STNK dan TNKB berlaku selama 5 tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.[5] Sebelum berakhirnya jangka waktu masa berlaku, permohonan perpanjangan STNK dan TNKB wajib diajukan.[6]

Baca juga: Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi

Permohonan perpanjangan STNK dan/atau TNKB diajukan oleh pemohon kepada Unit Pelaksana Regident Pengoperasian Ranmor yang berkedudukan di kantor bersama Samsat.[7] Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:[8]

1. pendaftaran;
2. penetapan;
3. penerimaan pembayaran;
4. pencetakan dan pengesahan;
5. penyerahan; dan
6. pengarsipan.

Tarif Penerbitan STNK dan TNKB

Berkaitan dengan tarifnya, penerbitan STNK dan TNKB dikenakan tarif yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri.[9]

Besaran tarif yang harus dibayarkan dapat berpedoman pada Lampiran PP 76/2020. Berikut adalah tarif penerbitan dan perpanjangan STNK:[10]

Penerbitan dan Perpanjangan STNK	Satuan	Tarif
Penerbitan STNK baru ranmor roda 2 atau roda 3	per penerbitan	Rp100 ribu
Perpanjangan STNK ranmor roda 2 atau roda 3	per penerbitan per 5 tahun	Rp100 ribu
Penerbitan STNK baru ranmor roda 4 atau lebih	per penerbitan	Rp200 ribu
Perpanjangan STNK ranmor roda 4 atau lebih	per penerbitan per 5 tahun	Rp200 ribu

Baca juga: Haruskah Perpanjang STNK Jika Mobil Tak Dipakai Lagi?

Sedangkan tarif penerbitan TNKB antara lain:[11]

Penerbitan TNKB	Satuan	Tarif
Penerbitan TNKB ranmor roda 2 atau roda 3	per pasang	Rp60 ribu
Penerbitan TNKB ranmor roda 4 atau lebih	per pasang	Rp100 ribu

Baca juga: Ini Tarif SIM, STNK dan BPKB Tebaru

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kami simpulkan bahwa biaya yang seharusnya Anda keluarkan adalah Rp100 ribu untuk penerbitan STNK ranmor roda 2 atau roda 3. Jika ranmor roda 4 atau lebih, maka biayanya sebesar Rp200 ribu.

Sedangkan untuk penerbitan TNKB, biaya yang harus dikeluarkan untuk ranmor roda 2 atau roda 3 adalah sebesar Rp60 ribu. Jika ranmor Anda merupakan roda 4 atau lebih, maka biayanya adalah Rp100 ribu.

Baca juga: Sanksi Jika Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

---

[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perpol 7/2021”)

[2] Pasal 1 angka 11 Perpol 7/2021

[3] Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

[4] Pasal 65 ayat (2) UU LLAJ

[5] Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ

[6] Pasal 70 ayat (3) UU LLAJ

[7] Pasal 63 ayat (1) Perpol 7/2021

[8] Pasal 63 ayat (2) Perpol 7/2021

[9] Pasal 1 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 76/2020”)

[10] Lampiran PP 76/2020, hal. 3

[11] Lampiran PP 76/2020, hal. 4