Perselisihan Hubungan Industrial karena SK Pengangkatan

PERTANYAAN

Bagaimana penyelesaian (remedies) dalam perselisihan hubungan industrial yang bukan berasal dari perjanjian, namun akta pendirian cabang dan SK pengangkatan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan SK Pengangkatan

KLINIK TERKAIT

Batas Waktu Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

09 Jan, 2025

3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

20 Okt, 2022

Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

23 Nov, 2021

Kedudukan Ahli Waris Karyawan dalam Perselisihan Hubungan Industrial

01 Nov, 2019

Sebelumnya kami akan membahas terlebih dahulu mengenai surat keputusan (“SK”) pengangkatan dan akta pendirian cabang sebagaimana Anda tanyakan.

Sepanjang penelusuran kami, SK pengangkatan dapat merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa SK pengangkatan yang Anda maksud terjadi karena perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) dibuat secara lisan. Adapun SK pengangkatan sekurang-kurangnya memuat keterangan:[1]

1. nama dan alamat pekerja/buruh;
2. tanggal mulai bekerja;
3. jenis pekerjaan; dan
4. besarnya upah.

Mengutip artikel Perbedaan Surat Keputusan dan Perjanjian, pada umumnya unsur-unsur dari SK adalah sebagai berikut:

1. Konsideran yang berisi landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut.
2. Desideratum yaitu bagian yang menerangkan tujuan SK itu dibuat.
3. Diktum yaitu bagian ini merupakan isi dalam suatu SK yang biasanya ditandai dengan kata-kata seperti memutuskan dan menetapkan.

Kemudian, berkenaan dengan akta pendirian kantor cabang, hal tersebut pernah dijelaskan dalam artikel Wajibkah Kantor Cabang Membuat Akta Pendirian Sendiri? Singkatnya, karena kantor cabang administrasi termasuk dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan induknya, maka, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pembuatan buat akta pendirian cabang.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena SK Pengangkatan

Mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Anda dapat merujuk pada ketentuan dalam UU PPHI.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.[2]

Jika melihat definisinya, maka tidak terdapat unsur yang mewajibkan suatu perselisihan hubungan industrial harus berasal dari perjanjian. Timbulnya perselisihan hubungan industrial diakibatkan adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya:[3]

1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;[4]
2. Perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;[5]
3. Perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;[6]
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.[7]

Jadi, tidak terdapat penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang khusus dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial karena SK pengangkatan atau akta pendirian kantor cabang sebagaimana Anda tanyakan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tetap dilakukan berdasarkan UU PPHI, tergantung pada jenis perselisihannya.

Sayangnya, Anda tidak menerangkan bagaimana perselisihan tersebut terjadi. Kami mencontohkan, jika SK pengangkatan tersebut merupakan bentuk dari PKWTT yang dibuat secara lisan dan berkenaan dengan hak pekerja, maka dapat digolongkan sebagai perselisihan hak.

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Sebagaimana pernah dijelaskan pada artikel 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terdapat 3 langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, antara lain:

1. Perundingan Bipartit

Menurut Pasal 1 angka 10 UU PPHI, perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Pada dasarnya, jika timbul perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[8]

Dalam hal musyawarah dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak yang mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.[9]

Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.[10] Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.[11]

2. Perundingan Tripartit

Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, yang bisa dilakukan melalui:[12]

1. Mediasi hubungan industrial yaitu penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[13]
2. Konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.[14]
3. Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.[15]

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial.[16]

3. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Menurut Pasal 1 angka 17 UU PPHI, pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pengadilan hubungan industrial sendiri bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:[17]

1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Adapun, hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU PPHI.[18]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

Anggita Listhyaningrum. Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberi Kerja dalam Menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja. Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, No. 3, 2024.

[1] Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[2] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)

[3] Pasal 2 UU PPHI

[4] Pasal 1 angka 2 UU PPHI

[5] Pasal 1 angka 3 UU PPHI

[6] Pasal 1 angka 4 UU PPHI

[7] Pasal 1 angka 5 UU PPHI

[8] Pasal 3 ayat (1) UU PPHI

[9] Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU PPHI

[10] Pasal 4 ayat (3) UU PPHI

[11] Pasal 4 ayat (4) UU PPHI

[12] Anggita Listhyaningrum. Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberi Kerja dalam Menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja. Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6, No. 3, 2024, hal. 329

[13] Pasal 1 angka 11 UU PPHI

[14] Pasal 1 angka 13 UU PPHi

[15] Pasal 1 angka 15 UU PPHI

[16] Pasal 5 UU PPHI

[17] Pasal 56 UU PPHI

[18] Pasal 57 UU PPHI