Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan Beruntun

Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan Beruntun
Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan Beruntun

PERTANYAAN

Belum lama ini, telah terjadi kecelakaan gerbang tol Ciawi. Kecelakaan beruntun ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang dan 11 orang luka-luka. Kecelakaan gerbang tol Ciawi diduga karena terjadinya rem blong pada truk pengangkut air. Lantas, bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan yang mengakibatkan kematian?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Claudia Bhara Praditta, S.H., M.I.Kom. dan dipublikasikan pertama kali pada 29 Mei 2019.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian

    Sebelumnya, kami turut berduka cita atas kecelakaan gerbang tol Ciawi yang mengakibatkan 8 orang menjadi korban jiwa dan 11 orang luka berat.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada dasarnya, tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

    Baca juga: Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana

    Kemudian, dalam menjawab pertanyaan Anda mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kami akan merujuk pada ketentuan UU LLAJ sebagaimana telah diperbaharui oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kenderaan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

    Adapun kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:[1]

    1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
    2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; atau
    3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

    Kecelakaan lalu lintas sebagaimana digolongkan di atas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.[2]

    Berdasarkan penjelasan di atas, kecelakaan gerbang tol Ciawi yang Anda tanyakan tergolong pada kecelakaan lalu lintas berat. Lalu, terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian tersebut diduga karena rem blong pada truk pengangkut air. Menurut hemat kami, pengemudi truk dapat dikenakan sanksi hukum atas insiden tersebut.

    Baca juga: Contoh Kesengajaan dan Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas

    Dengan demikian, pengemudi truk tersebut berpotensi diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, yaitu:

    Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)[3] yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling banyak Rp 12 juta.

    Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku adalah Pasal 314 UU LLAJ sebagai berikut:

    Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

    Baca juga: Jerat Pasal Pelaku Tabrak Lari dan Seret Motor

    Ganti Kerugian atas Kecelakaan Lalu Lintas Berat

    Mengenai ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas berat diatur lebih lanjut dalam Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ sebagai berikut:

    Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

    Adapun yang dimaksud dengan “membantu berupa biaya pengobatan” adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan.[4]

    Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa baik pengemudi maupun perusahaan/pemilik kendaraan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada ahli waris atas biaya pengobatan dan pemakaman korban dengan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pengemudi.

    Mengenai tanggung jawab perusahaan atas kecelakaan yang dilakukan oleh pegawai (dalam hal ini pengemudi truk) diatur pula dalam Pasal 1367 KUH Perdata sebagai berikut:

    Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada pada pengawasannya.

    Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

    Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh muridmuridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

    Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab

    Ketentuan di atas mengatur mengenai ruang lingkup tanggung jawab seorang subjek hukum yang salah satunya adalah majikan dan mereka yang mengangkat orang lain sebagai wakil yang mengurus urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya.[5]

    Oleh karena itu, keluarga korban juga dapat menuntut perusahaan yang mempekerjakan supir/pengemudi truk yang bersangkutan, dan perusahaan bersama dengan supir tersebut berkewajiban secara hukum untuk membayar segala ganti kerugian atas kecelakaan yang dilakukan oleh supir yang dipekerjakan.

    Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara pidana yang bertanggungjawab adalah pengemudi truk. Sedangkan secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut wajib membayar sejumlah ganti kerugian (termasuk biaya pemakaman korban) kepada keluarga korban atau ahli warisnya. Perlu diingat bahwa pembayaran ganti kerugian atau tanggung jawab perdata ini tidak menggugurkan tuntutan pidana.

    Baca juga: Kecelakaan Maut Bus, Siapa yang Bertanggung Jawab secara Pidana?

    Sebagai informasi tambahan, dilansir dari laman YouTube KompasTV, Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung, R. Sony Sulaksono Wibowo menjelaskan bahwa pada kecelakaan lalu lintas gerbang tol Ciawi, sanksi tidak berhenti di supir saja. Artinya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab perusahaan atau pemilik kendaraan (truk pengangkut air). Dalam hal ini, ada dugaan “pembiaran” oleh perusahaan atau pemilik kendaraan, yakni mengapa mobil truk tidak laik jalan (kondisi rem blong) diizinkan untuk dikendarai. Seharusnya, pemilik kendaraan dapat mengidentifikasi syarat truk yang laik jalan. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab supir truk, melainkan menjadi tanggung jawab perusahaan atau pemilik kendaraan juga.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Referensi:

    1. Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015;
    2. Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008;
    3. KompasTV, yang diakses pada 6 Februari 2025, pukul 13.00 WIB.

    [2] Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ

    [3] Lihat Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ yang mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 juta

    [4] Penjelasan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ

    [5] Mariam Darus Badrulzaman. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 148

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000