Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Pertanggungjawaban Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut

Pertanggungjawaban Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut
Pertanggungjawaban Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut

PERTANYAAN

Merujuk pada kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), bagaimana penyidikan dan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) atau Gagal Ginjal Akut tercatat dialami sebanyak 326 anak di 27 provinsi di Indonesia sepanjang periode 2022-2023. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, misalnya menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (“Komnas HAM”), terdapat 6 analsis fakta terkait kasus tersebut. Yang pertama yaitu korban keracunan toksin etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG) setelah mengkonsumsi obat sirup.

    Kedua, adanya unsur niat dan kesengajaan oleh industri untuk bahan baku dengan mengganti bahan baku tambahan Propylane Glikol (PG) menjadi EG dan DEG karena stok senyawa PG di pasar global menipis. Untuk fakta-fakta selengkapnya terkait GGAPA yang ditemukan oleh Komnas HAM, silakan baca Ada Dugaan Pelanggaran Prinsip Bisnis dan HAM dalam Kasus Gagal Ginjal Anak.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Pada tahun 2022 lalu, Kejaksaan Agung telah menerima setidaknya 2 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus gagal ginjal akut tersebut dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bareskrim Polri. Namun, dalam hal ini BPOM juga mengindikasikan bahwa kasus tersebut dapat digugat secara perdata karena memuat perbuatan melawan hukum sehingga pelaku dapat dijerat Pasal 1365 KUH Perdata.

    Baca juga: Menjerat Korporasi Bidang Farmasi dalam Kasus Gagal Ginjal Akut

    Kemudian, bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus GGAPA ini?

    Sepanjang penelusuran kami, terdapat banyak sekali pendapat dan perspektif mengenai kasus GGAPA yang Anda tanyakan. Dari pihak Komnas HAM misalnya, meninjau kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM. Kemudian, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kasus ini terjadi akibat maladministrasi yang dilakukan BPOM sebagai badan yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan.

    Menurut David dalam artikel Advokat Sebut Ada Maladministrasi oleh BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak, BPOM harus bertanggungjawab atas kejadian ini karena zat yang ada di dalam obat tersebut diberikan izin edar oleh BPOM. Dengan adanya izin edar dari BPOM, obat tersebut dianggap aman oleh masyarakat umum.

    Dalam hal ini, BPOM juga menanggapi bahwa cemaran EG/DEG pada obat dimungkinkan ada dalam batas tertentu yaitu sebesar 0,5 mg/kg BB/per hari. Dalam hal ini, BPOM juga telah berupaya menarik edar sejumlah obat yang diindikasi memiliki kandungan EG/DEG yang cemarannya tidak sesuai dengan ketentuan.

    Selain itu, sebagaimana disarikan dari artikel Melihat Hak Konsumen dalam Kasus Gagal Ginjal Akut, konsumen pada dasarnya memiliki hak yang wajib dipenuhi sesuai UU Perlindungan Konsumen di antaranya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, dan lain-lain.

    Namun, untuk mempermudah pembahasan, kami akan meninjau pemidanaan atas kasus GGAPA terhadap produsen obat sesuai UU Kesehatan dan perubahannya.

    Menurut Pasal 1 angka 15 UU Kesehatan, obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

    Sedangkan bahan obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi.[1]

    Menurut Pasal 141 ayat (1) dan (3) UU Kesehatan, penggunaan obat dan obat bahan alam harus dilakukan secara rasional dan memperhatikan keselamatan pasien. Kemudian, sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui.[2] Ketentuan selengkapnya mengenai jenis-jenis obat dapat Anda temukan dalam Pasal 320 UU Kesehatan.

    Kemudian, dalam hal ketersediaan obat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengadakan obat dan alat kesehatan harus mengutamakan yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri dengan mengutamakan mutu, kualitas, keamanan, dan kemanfaatan.[3]

    Selanjutnya, karena obat merupakan bagian dari sediaan farmasi, maka menurut Pasal 138 ayat (2) UU Kesehatan, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

    Oleh karena itu, meninjau kasus GGAPA di mana obat yang beredar mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan anak, menurut hemat kami pengedaran obat tersebut tidak memenuji standar atau persyaratan keamanan. Dengan demikian, pelaku dapat dijerat Pasal 435 UU Kesehatan berikut.

    Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.


    [1] Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)

    [2] Pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan

    [3] Pasal 328 UU Kesehatan

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000