Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemilu

PERTANYAAN

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pemilu? Mohon penjelasannya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemilu yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Oktober 2018.

KLINIK TERKAIT

Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

09 Jan, 2025

Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu

22 Mar, 2024

Tanggung Jawab Korporasi yang Sebabkan Kerusakan Hutan

21 Sep, 2023

Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korporasi

20 Sep, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pertanggungjawaban pidana yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “criminal responsibility” atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan “toerekenbaarheid”.[1]

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (hal. 75-76), pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Maksud dari celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun materil. Sedangkan, celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Perlu diingat, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila terpenuhi 2 unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum (unsur objektif) dan adanya kesalahan pada diri pelaku (unsur subjektif). Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, yakni apakah perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, yang mencakup unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum (toerekeningsvatbaarheid).

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemilu

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya UU Pemilu dan perubahannya tidak menyebutkan istilah korporasi secara eksplisit di dalam bunyi peraturannya. Jika merujuk Pasal 146 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, definisi korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa korporasi merujuk pada entitas kolektif yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, baik yang merupakan kumpulan orang ataupun kekayaan. Melihat pengertian ini, meskipun UU Pemilu tidak menyebutkan secara eksplisit istilah korporasi, subjek yang memenuhi ciri-ciri sebagaimana dimaksud Pasal 146 UU 1/2023 di atas, meliputi:

1. Partai Politik Peserta Pemilu

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 2/2011, partai politik diartiakan sebagai organisasi yang berskala nasional, dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011, setiap partai politik wajib mendaftarkan diri sebagai badan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Lembaga Survei dan Lembaga Penghitungan Cepat

Disarikan dari artikel Batas Tanggung Jawab Lembaga Survei dalam Penghitungan Cepat Hasil Pemilu, berdasarkan Keputusan KPU 1035/2023, lembaga survei dan perhitungan cepat harus memenuhi persyaratan berbadan hukum di Indonesia, bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

3. Perusahaan Pencetak Surat Suara

Merujuk pada Pasal 1 angka 17 Peraturan KPU 1/2019, perusahaan pencetak surat suara diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan proses industri untuk memproduksi surat suara secara massal dengan tinta di atas kertas menggunakan mesin cetak. Perusahaan merupakan bagian dari korporasi.

4. Perusahaan yang Tidak Memberikan Kesempatan Karyawannya untuk Memberikan Suaranya

Dalam konteks pemilu, setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, langsung, umum, jujur, dan adil. Termasuk di dalamnya adalah para pekerja atau karyawan yang pada hari pemungutan suara masih terikat kewajiban kerja. Oleh karena itu, perusahaan tempat mereka bekerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya agar dapat melaksanakan hak pilih tersebut.

Kemudian, berdasarkan Pasal 46 sampai Pasal 50 UU 1/2023, subjek korporasi di atas disebut dapat mempertanggungjawabkan perilakunya, jika memenuhi ketentuan berikut.

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selain itu, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi jika dilakukan oleh pihak luar yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau mengendalikan jalannya korporasi, seperti pemilik manfaat, pemberi perintah, atau pemegang kendali korporasi.[3]
2. Perbuatan tersebut masih berada dalam ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar atau peraturan internal korporasi, tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi secara melawan hukum, perbuatan tersebut dianggap sebagai kebijakan resmi yang diterima oleh korporasi, korporasi gagal menjalankan langkah-langkah pencegahan yang wajar untuk menghindari atau meminimalkan dampak dari tindak pidana, serta tidak memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, dan/atau korporasi secara sadar membiarkan terjadinya perbuatan pidana tersebut.[4]
3. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi itu sendiri, termasuk juga kepada individu-individu seperti pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemilik manfaat, pemberi perintah, atau pemegang kendali korporasi.[5]
4. Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi dapat juga diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada korporasi.[6]

Baca juga: Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Referensi:

1. Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, Juni 2017;
2. Roeslan Saleh. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

---

[1] Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. De Lega Lata, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hal. 96

[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[3] Pasal 46 dan pasal 47 UU 1/2023

[4] Pasal 48 UU 1/2023

[5] Pasal 49 UU 1/2023

[6] Pasal 50 UU 1/2023