Bacaan 8 Menit
Saya memiliki pertanyaan terkait dengan informasi apk pinjol ilegal gak usah dibayar. Sebenarnya, apakah pinjol ilegal harus dibayar? Jika, pinjol ilegal ga usah dibayar, tolong beritahu daftar pinjaman-online ilegal tidak usah dibayar
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pinjaman Online Ilegal Tidak Usah Dibayar, Benarkah? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 8 Desember 2021, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 28 Februari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi alternatif masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Sebab, dalam praktiknya, utang di pinjol cepat cair dan syaratnya mudah yaitu peminjam cukup memasukkan sejumlah data dan foto Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) saja untuk memperoleh pinjaman. Kemudahan prosedur dan syarat itulah yang mendorong masyarakat condong meminjam uang melalui pinjol.
Namun, masyarakat perlu berhati-hati dengan pinjol yang ada dengan cara memeriksa legalitas dari pinjol yang akan dituju. Sebenarnya, apa ciri-ciri pinjol ilegal? Apa yang membedakannya dengan pinjol legal?
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah pinjol ilegal tidak usah dibayar, perlu diketahui bahwa pada prinsipnya, pinjoldinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan atau pengenaan bunga tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjol belum terdaftar dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
Dengan demikian, ciri-ciri pinjol ilegal adalah tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK, sementara pinjol yang legal sudah berizin dan terdaftar di OJK. Hal ini sebagaimana diatur di dalam POJK 10/2022.Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam POJK 10/2022 tidak dikenal dengan istilah pinjol, melainkan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (“LPBBTI”).
LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.[1] LPBBTI juga dapat disebut sebagai peer to peer lending atau fintech lending atau pinjaman online.
Pinjol harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dengan modal disetor minimal Rp25 miliar pada saat pendirian.[2] Perlu diperhatikan bahwa saham dari perseroan terbatas tersebut dilarang dimiliki oleh pihak selain:
Penting untuk diketahui bahwa WNA dapat menjadi pemilik hanya melalui transaksi di bursa efek.[4] Kepemilikan asing ini baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk melebihi 85% dari modal disetor penyelenggara.[5] Namun, batasan kepemilikan asing sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak berlaku bagi penyelenggara yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek.[6]
Lalu, Pasal 8 ayat (1) POJK 10/2022 yang menegaskan bahwa penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI/pinjol harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK.
Selanjutnya, penyelenggara pinjol yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang maksimal 30 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK.[7]
Dalam hal penyelenggara pinjol tidak memperoleh tanda terdaftar penyelenggara sistem elektronik dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK, maka OJK membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan bagi penyelenggara pinjol yang bersangkutan.[8]
Pasal 15 ayat (1) POJK 10/2022 juga mengatur bahwa bagi penyelenggara pinjol yang tidak menaati ketentuan di atas dapat dikenai sanksi administratif berupa:
Sanksi administratif tersebut dapat disertai dengan pemblokiran sistem elektronik penyelenggara.[9]
Lantas, apakah apk pinjol ilegal tidak usah dibayar?
Jika sudah terlanjur terjerat pinjol ilegal, benarkah pinjol ilegal gak usah dibayar?
Apabila dicermati dalam POJK 10/2022, layanan pinjol pada dasarnya mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana. Sementara, penyelenggara pinjol berperan untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.[10]
Dalam perjanjian pinjam meminjam lingkup pinjol, terdapat dua perjanjian yang dilakukan yaitu antara pemberi dana dengan penyelenggara dan pemberi dana dengan penerima dana.[11] Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan atau badan usaha yang menerima pendanaan.[12] Sedangkan, pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan.[13]
Perjanjian antara pemberi dana dan penyelenggara pinjol berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran komisi, mekanisme penagihan pendanaan, mitigasi risiko jika pendanaan macet, dan sebagainya.[14] Sementara, perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana berkaitan dengan jumlah pendanaan, besaran angsuran, biaya terkait, denda, dan sebagainya.[15] Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam ada di pemberi dana dan penerima dana, sementara pihak pinjol adalah pihak yang mengelola pendanaan dari pemberi dana.
Lebih lanjut, dalam artikel Terlilit Utang Pinjol Ilegal, Ini Cara Melaporkannyaditerangkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan. Hal ini karena penyelenggara pinjol yang berstatus tidak berizin tidak memenuhi unsur kecakapan akibat tidak terdaftar dan tidak berizinnya penyelenggara tersebut.
Dalam artikel yang sama dijelaskan bahwa konsekuensi dari perjanjian dapat dibatalkan tersebut yaitu keadaan kembali pulih seperti semula seperti sebelum perjanjian dibuat. Oleh karenanya, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjam.
Apakah pinjol ilegal harus dibayar? Menjawab pertanyaan Anda, peminjam wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjamnya meskipun ia meminjam melalui pinjaman online ilegal.
Agar selanjutnya tidak lagi terjebak meminjam di pinjol ilegal, terdapat daftar pinjol berizin dari OJK yang dapat Anda akses di Daftar Penyelenggara Fintech Berizin OJK. Dari laman tersebut Anda dapat mengetahui daftar pinjol ilegal dengan melihat mana saja penyelenggara pinjol yang berizin. Apabila terdapat aplikasi/website pinjol yang tidak terdaftar, maka otomatis pinjol tersebut ilegal.
Sebagai informasi, terhadap pemberi dana yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) jika terlibat dalam transaksi pinjol ilegal dapat dikenai sanksi berdasarkan POJK 22/2023. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa PUJK adalah:[16]
baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pasal 5 ayat (1) POJK 22/2023 melarang PUJK untuk menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari OJK atau otoritas yang berwenang. Contohnya PUJK yang menyetujui permohonan penggunaan produk dan/atau layanan dari pihak yang melakukan kegiatan usaha pinjol ilegal.[17]
Selain itu, terdapat juga larangan dalam Pasal 5 ayat (2) POJK 22/2023, yang menyatakan bahwa PUJK dalam melaksanakan kegiatan usaha dilarang bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin. Contohnya seperti PUJK memiliki kerja sama dengan perusahaan pinjol ilegal.[18]
Pelanggaran atas larangan di atas oleh PUJK dapat dikenai sanksi administratif berupa:[19]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Daftar Penyelenggara Fintech Berizin OJK, yang diakses pada 28 Januari 2025 pukul 17.31 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 10/2022”)
[2] Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) POJK 10/2022
[3] Pasal 3 ayat (3) POJK 10/2022
[4] Pasal 3 ayat (2) POJK 10/2022
[5] Pasal 3 ayat (4) POJK 10/2022
[6] Pasal 3 ayat (5) POJK 10/2022
[7] Pasal 8 ayat (2) POJK 10/2022
[8] Pasal 8 ayat (7) huruf b POJK 10/2022
[9] Pasal 15 ayat (2) POJK 10/2022
[10] Pasal 1 angka 8 POJK 10/2022
[11] Pasal 30 POJK 10/2022
[12] Pasal 1 angka 9 POJK 10/2022
[13] Pasal 1 angka 10 POJK 10/2022
[14] Pasal 31 ayat (2) POJK 10/2022
[15] Pasal 32 ayat (2) POJK 10/2022
[16] Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 22/2023”)
[17] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) POJK 22/2023
[18] Penjelasan Pasal 5 ayat (2) POJK 22/2023
[19] Pasal 5 ayat (6) POJK 22/2023
