Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Politik Kriminal dalam Pandangan Hukum Indonesia

Politik Kriminal dalam Pandangan Hukum Indonesia
Politik Kriminal dalam Pandangan Hukum Indonesia

PERTANYAAN

Apa itu politik kriminal? Bagaimana pandangan hukum Indonesia mengenai politik kriminal?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Apa yang Dimaksud dengan Politik Kriminal?

    Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, perlu diketahui dulu bahwa istilah “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa Inggris, atau “politiek” dalam bahasa Belanda. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini sering digunakan dalam bentuk “penal policy” atau “criminal law policy” (Inggris), maupun “strafrechtspolitiek” (Belanda), yang semuanya mengacu pada kebijakan dalam bidang hukum pidana.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Disarikan dari artikel Politik Kriminal dan Hubungannya dengan Politik Hukum Pidana, politik kriminal, atau dikenal juga sebagai criminal policy, merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana tersebut. Konsep ini telah didefinisikan secara beragam oleh para ahli, namun secara umum merujuk pada pendekatan strategis yang dirancang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Salah satu pengertian klasik politik kriminal dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa politik kriminal adalah “the rational organization of the control of crime by society,” yang apabila diterjemahkan secara bebas artinya suatu bentuk pengaturan yang rasional dari upaya masyarakat dalam mengendalikan kejahatan.

    Masih bersumber dari artikel yang sama, Sudarto lebih lanjut menjelaskan bahwa politik kriminal merupakan upaya yang dilakukan secara rasional dan sistematis oleh masyarakat dalam rangka menangani kejahatan.

    Pada dasarnya, politik kriminal sebagai suatu upaya yang rasional untuk mengatasi kejahatan melalui pemanfaatan hukum pidana (penal policy), dapat dijalankan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap perumusan (kebijakan legislatif), tahap penerapan (kebijakan yudikatif), dan tahap pelaksanaan (kebijakan administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap perumusan menempati posisi yang paling penting karena menjadi fondasi utama dalam keseluruhan proses penerapan hukum pidana. Tahap ini juga berfungsi sebagai acuan serta pijakan bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yakni tahap penerapan dan pelaksanaan.[2]

    Politik Hukum Pidana sebagai Bagian dari Politik Kriminal

    Masih disarikan dari artikel Politik Kriminal dan Hubungannya dengan Politik Hukum Pidana, dalam sistem hukum pidana Indonesia, politik hukum pidana merupakan bagian integral dari politik kriminal. Artinya, setiap perumusan hukum pidana, baik dalam hal menentukan tindak pidana maupun jenis sanksinya, merupakan bentuk konkret dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Menurut Hanafi Amrani, politik hukum pidana adalah kebijakan yang secara khusus menggunakan hukum pidana (penal) sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini menjembatani hubungan antara politik hukum dan politik kriminal secara umum.

    Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam kerangka politik kriminal, politik hukum pidana merupakan bagian dari upaya penal yang dapat dilengkapi dengan pendekatan non-penal seperti kebijakan sosial atau pendidikan. Dua isu utama yang menjadi sorotan dalam politik hukum pidana adalah kebijakan kriminalisasi, yakni menentukan perbuatan yang patut dipidana dan kebijakan penalisasi, yaitu pengaturan jenis sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran tersebut.

    Contoh Politik Kriminal

    Menurut hemat kami, salah satu contoh penerapan politik kriminal di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya UU TPKS. Sebelum undang-undang ini berlaku, kasus revenge porn (penyebaran konten intim tanpa izin sebagai bentuk balas dendam) umumnya ditangani melalui berbagai instrumen hukum lain seperti UU Pornografi, UU ITE dan perubahannya, serta KUHP. Namun, penggunaan pasal-pasal dalam regulasi tersebut kerap tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Bahkan dalam beberapa kasus justru mengkriminalisasi korban atas tersebarnya konten tersebut. Dengan diberlakukannya UU TPKS sebagai lex specialis dari KUHP menunjukkan bentuk kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan berpihak kepada korban kekerasan seksual.[3]

    Baca juga: Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior

    Contoh selanjutnya terdapat dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[4] yaitu tahun 2026 khususnya pengaturan terkait tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 600 UU 1/2023. Pasal ini mengatur tentang perbuatan yang menciptakan teror atau ketakutan di masyarakat, yang berpotensi merusak stabilitas negara dan mengancam keselamatan publik. Dalam konteks politik kriminal, pengaturan ini merupakan langkah strategis negara dalam melawan ancaman terorisme yang dapat merusak keamanan negara dan ketertiban umum. Politik kriminal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan menjaga integritas negara dengan menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku terorisme, termasuk hukuman penjara yang panjang dan denda.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, politik kriminal merupakan strategi rasional yang dijalankan oleh negara dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi kejahatan demi melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, politik kriminal tercermin melalui kebijakan hukum pidana, mulai dari perumusan peraturan, penerapan sanksi, hingga pelaksanaannya.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
    3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
    7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Referensi:

    1. Muhammad Fatahillah Akbar. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol. 21, No. 3, 2024;
    2. Veronica Agustina Darida dan Slamet Tri Wahyudi. Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2024.

    [1] Muhammad Fatahillah Akbar. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 3, 2024, hal. 452

    [2] Muhammad Fatahillah Akbar. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. 21, No. 3, 2024, hal. 450

    [3] Veronica Agustina Darida dan Slamet Tri Wahyudi. Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2024, hal. 897

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000