Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran pertama dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H, dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Maret 2024.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CCTV dan apa fungsinya. CCTV atau close-circuit television adalah alat yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan di monitor dengan cakupan publikasi yang terbatas.[1] Maka, dapat kami simpulkan bahwa CCTV merupakan kamera yang dilengkapi dengan layar monitor. CCTV umumnya digunakan untuk kamera keamanan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi tertentu.
Disarikan dari artikel CCTV Sebagai Alat Bukti Pidana, salah satu fungsi CCTV adalah menjadi petunjuk utama jika terjadi suatu kejadian, di mana tidak ada saksi pada saat peristiwa terjadi. Oleh karena itu, CCTV sering menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan perkara pidana.
Dengan demikian, dalam konteks pertanyaan Anda yaitu adanya dugaan tindak pidana, maka rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Hal ini karena rekaman CCTV berupa video atau foto termasuk ke dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Meurjuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU 1/2024, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Selain itu, informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE beserta perubahannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.[2]
Keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.[3]
Adapun hukum acara yang berlaku di Indonesia yang dimaksud di atas adalah UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2025.[4] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkannya dengan KUHAP lama yang sudah tidak berlaku.
Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah diatur dalam pasal berikut:
Dari pasal di atas, yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.[5]
Lantas, bagaimana cara meminta rekaman CCTV?
Sepanjang penelusuran kami, setiap instansi atau perusahaan yang memasang CCTV memiliki Standar Operasional Prosedur (“SOP”) masing-masing jika masyarakat ingin meminta rekaman CCTV tersebut.
Salah satu contohnya adalah SOP Layanan Data Visual CCTV Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam SOP tersebut disebutkan uraian prosedur adalah sebagai berikut:
- Pemohon mengajukan permohonan akses data visual CCTV kepada Dinas Kominfo dengan alasan dan detail yang jelas.
- Kepala Dinas Kominfo mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Layanan Informatika untuk evaluasi.
- Kepala Bidang Layanan Informatika memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi Infrastruktur dan Tim Pengelola CCTV.
- Kepala Seksi Infrastruktur memastikan bahwa infrastruktur dan sistem CCTV siap untuk memenuhi permohonan akses dan memberikan instruksi teknis kepada Tim Pengelola CCTV.
- Tim Pengelola CCTV melakukan pemantauan dan pengambilan data visual CCTV sesuai permohonan, serta memastikan data yang diambil relevan dan akurat.
- Admin Sistem memproses data yang diambil, menyimpannya sesuai dengan kebijakan penyimpanan data, dan memastikan data dapat diakses dengan aman.
- Kepala Bidang Layanan Informatika menilai laporan pengambilan data dan memastikan data yang diberikan sesuai dengan permohonan dan kebijakan yang berlaku.
- Data visual CCTV diserahkan kepada pemohon dengan dokumentasi yang lengkap.
- Tim Pengelola CCTV dan Admin Sistem mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan data visual CCTV, termasuk alasan permohonan, proses pengambilan, dan penyimpanan data.
Selain itu, bagaimana cara meninjau rekaman CCTV di lingkungan perusahaan? Sepanjang penelusuran kami, umumnya di lingkungan perusahaan, jika ingin melihat rekaman CCTV di lingkungan tersebut maka Anda dapat datang ke kantor atau perusahaan yang dituju kemudian menyerahkan surat permohonan atau formulir jika disediakan, disertai dengan alasan Anda ingin melihat atau meminta rekaman CCTV tersebut. Selanjutnya, Anda perlu menunggu konfirmasi dari kantor atau perusahaan tersebut berdasarkan SOP dari masing-masing.
Namun, jika terdapat dugaan adanya tindak pidana, Anda dapat langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini agar dilakukan penyelidikan, yaitu:
Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya
Dalam melakukan penyelidikan, polisi melakukan pengolahan tempat kejadian perkara (“TKP”), pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan/atau penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan meliputi orang, benda/barang, tempat, peristiwa, dan/atau kegiatan.[6]
Sebagai informasi, TKP merupakan tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain di mana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.[7]
Selanjutnya, apabila suatu peristiwa disimpulkan sebagai tindak pidana, maka akan dilakukan penyidikan.[8] Salah satu proses kegiatan penyidikan adalah penyelidikan jika belum ditemukan barang bukti atau belum terpenuhinya alat bukti.[9] Berikut adalah definisi penyidikan:
Dengan demikian, dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, polisi berwenang untuk meminta rekaman CCTV dari instansi atau perusahaan terkait sebagai bukti.
Apabila terdapat kesulitan dalam prosedur meminta rekaman CCTV tersebut, menurut hemat kami, dapat dilakukan penyitaan oleh polisi. Hal ini karena rekaman CCTV termasuk benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan tindak pidana sekaligus sebagai benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Sehingga menurut Pasal 123 UU 20/2025 tentang KUHAP baru (sebelumnya diatur dalam Pasal 39 KUHAP lama) dapat dikenakan penyitaan. Untuk melakukan penyitaan, penyidik wajib menyampaikan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan.[10]
Nantinya, rekaman CCTV yang disita tersebut akan menjadi barang bukti dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.[11]
Selanjutnya, rekaman CCTV sebagai barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik (“Lapfor”) Polri untuk pembuktian secara ilmiah suatu barang bukti.[12] Melalui prosedur ini, menurut hemat kami bertujuan untuk membuktikan bahwa rekaman CCTV tersebut terbukti keaslian dan keakuratannya.
Pemeriksaan barang bukti perangkat elektronik tersebut dapat dilakukan di Labfor Polri dan/atau di TKP dan wajib memenuhi persyaratan formal yaitu permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, laporan polisi, BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan, dan BA pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti.[13]
Adapun, jika ada pihak yang diduga mencoba menghalang-halangi permintaan rekaman CCTV dalam proses penyelidikan/penyidikan, dapat dikenakan pasal obstruction of justice yang selengkapnya dapat Anda baca dalam Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, apakah rekaman CCTV bisa diminta? Jawabannya bisa, jika Anda sudah melakukan permohonan untuk melihat rekaman CCTV kepada instansi/perusahaan sesuai dengan SOP dan disetujui oleh yang bersangkutan.
Namun, jika upaya Anda tidak disetujui dan jika ada dugaan tindak pidana, sebaiknya Anda melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk memeriksa rekaman CCTV di TKP, bahkan berwenang melakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian. Selama proses penyidikan tersebut, Anda juga dapat meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”) kepada polisi untuk mengetahui perkembangan penyidikan perkara.[14]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang; Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Referensi:
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi (et al.). Efektivitas Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di Objek Vital dalam Menangani Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polda Bali. Rio Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, 2025;
- SOP Layanan Data Visual CCTV Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang diakses pada 22 Januari 2026, pukul 15.40 WIB.
[1] Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi (et al.). Efektivitas Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) di Objek Vital dalam Menangani Kasus Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polda Bali. Rio Law Jurnal, Vol. 6, No. 2, 2025, hal. 935
[3] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024
[5] Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf f UU 20/2025
[7] Pasal 1 angka 19 Perkapolri 6/2019
[8] Pasal 9 ayat (2) Perkapolri 6/2019
[9] Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 huruf a dan c Perkapolri 6/2019
[10] Pasal 21 ayat (1) dan (2) Perkapolri 6/2019
[11] Pasal 1 angka 20 Perkapolri 6/2019
[13] Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) Perkapolri 10/2009
[14] Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 10 ayat (5) Perkapolri 6/2019