Prosedur Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Bacaan 7 Menit

PERTANYAAN
Sebutkan dan jelaskan metode penyelesaian pajak berganda.


Bacaan 7 Menit

Sebutkan dan jelaskan metode penyelesaian pajak berganda.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:[1]
Berkaitan dengan pajak berganda, dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya di bidang perpajakan, dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra dan seiring dengan perkembangan lanskap perpajakan internasional yang dinamis, Pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral melalui perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerja sama perpajakan lainnya.[2]
Adapun yang dimaksud dengan pajak berganda adalah pengenaan pajak yang dilakukan oleh dua atau lebih negara atau yurisdiksi atas penghasilan yang sama yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak yang sama dan atas penghasilan yang sama yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak yang berbeda.[3]
Sedangkan pengelakan pajak adalah pengelakan, penggelapan atau pengurangan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh orang pribadi, badan atau bentuk usaha tetap dengan maksud untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak terutang.[4]
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.[5]
Prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh:[6]
sesuai dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.
Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diajukan bersamaan dengan permohonan wajib pajak dalam negeri untuk mengajukan:[7]
Dalam hal pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:[11]
Selanjutnya, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama. Sebagai informasi, surat keputusan tentang persetujuan bersama tersebut, termasuk dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak.[12]
Baca juga: Mengenal Transfer Pricing dalam Dunia Pajak
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 3 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU 7/2021”) yang menambah baru Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 7/1983”).
[2] Penjelasan Pasal 3 angka 9 UU 7/2021 yang menambah baru Penjelasan Pasal 32A UU 7/1983.
[3] Penjelasan Pasal 3 angka 9 UU 7/2021 yang menambah baru Penjelasan Pasal 32A huruf a UU 7/1983.
[4] Penjelasan Pasal 3 angka 9 UU 7/2021 yang menambah baru Penjelasan Pasal 32A huruf a UU 7/1983.
[5] Pasal 2 angka 8 UU 7/2021 yang menambah baru Pasal 27C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 6/1983”).
[6] Pasal 2 angka 8 UU 7/2021 yang menambah baru Pasal 27C ayat (2) UU 6/1983.
[7] Pasal 2 angka 8 UU 7/2021 yang menambah baru Pasal 27C ayat (3) UU 6/1983.
[8] Lihat Pasal 2 angka 6 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 25 UU 6/1983.
[9] Lihat Pasal 2 angka 7 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 27 UU 6/1983.
[10] Lihat Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[11] Pasal 2 angka 8 UU 7/2021 yang menambah baru Pasal 27C ayat (4) UU 6/1983.
[12] Pasal 2 angka 8 UU 7/2021 yang menambah baru Pasal 27C ayat (5) dan (6) UU 6/1983.