Proses Alih Media Buku Tanah Elektronik

PERTANYAAN

Mohon jelaskan mengenai dasar hukum sertipikat tanah dan penerbitannya. Selain itu, apakah benar buku tanah dapat diubah menjadi buku tanah elektronik melalui proses alih media?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sertifikat Tanah Baru, yang dibuat oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pada 5 April 2016.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Definisi Sertipikat Tanah

Pada dasarnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindungan dan jaminan keamanan data, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (“ATR/BPN”) mengatur mengenai penerbitan sertipikat dalam bentuk elektronik atau sertipikat-el melalui Permen ATR/Kepala BPN 3/2023.

Sebelumnya, perlu Anda ketahui bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.[1]

Adapun sertipikat elektronik atau sertipikat-el merupakan sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang data fisik dan data yuridisnya telah tersimpan dalam buku tanah elektronik atau BT-el.[2]

Penerbitan Sertipikat Tanah

Kemudian, terhadap hak pengelolaan, hak atas tanah, tanah wakaf, dan hak milik atas satuan rumah susun akan dilakukan pembukuan hak dalam buku tanah.[3]

Namun, dalam hal hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah diterbitkan di atas hak pengelolaan atau hak atas tanah induk, maka pembukuan hak akan dilakukan pada buku tanah hak pengelolaan atau hak atas tanah induk.[4]

Kegiatan pembukuan hak sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan:[5]

1. memeriksa kesesuaian data yuridis; dan
2. mengutip letak bidang tanah pada peta pendaftaran melalui sistem elektronik.

Kegiatan pembukuan hak akan menghasilkan BT-el yang pengesahannya dilakukan sekaligus pada sertipikat-el.[6]

Selanjutnya, sertipikat-el diberikan kepada pemegang hak/nazhir melalui sistem elektronik, di mana pemegang hak/nazhir diberikan akun pertanahan pada sistem elektronik untuk mengakses sertipikat-el.[7]

Dalam hal bidang tanah tidak dapat diterbitkan sertipikat karena data fisik dan/atau data yuridis kurang lengkap atau bidang tanah masih dipersengketakan, maka pembukuan hak menghasilkan buku tanah elektronik yang pengesahannya dilakukan pada lembar pengesahan.[8] Lembar pengesahan memuat catatan mengenai ketidaklengkapan data fisik dan/atau data yuridis atau bidang tanah masih dipersengketakan.[9]

Baca juga: Sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Tanah

Dokumen Elektronik Hasil Alih Media

Adapun pada bidang tanah yang telah terdaftar dan diterbitkan sertipikat, dapat dilakukan alih media. Alih media merupakan kegiatan untuk mengubah surat ukur menjadi surat ukur elektronik dan buku tanah menjadi BT-el.[10] Kegiatan alih media dapat dilaksanakan secara bertahap desa demi desa, atau pada saat layanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.[11] Lalu, kegiatan alih media dapat dilakukan melalui verifikasi dan validasi terhadap data fisik pada surat ukur dan data yuridis pada buku tanah.[12]

Verifikasi data dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data yang tersimpan pada sistem elektronik,[13] sementara validasi data dilakukan dengan memeriksa struktur data dan kelengkapan isian data yang tersimpan pada sistem elektronik.[14]

Verifikasi dan validasi data fisik pada gambar situasi/surat ukur harus meliputi antara lain:

1. luas persil;
2. nomor identifikasi bidang;
3. keterangan di atas hak;
4. toponimi;
5. status batas bidang; dan lain-lain.

Sedangkan verifikasi dan validasi data yuridis pada buku tanah harus meliputi antara lain:

1. nama pemilik;
2. jenis hak;
3. nomor Buku Tanah, letak, dan nomor seri blangko;
4. tanggal pembukuan, nama, dan jabatan pejabat penandatangan;
5. tanggal penerbitan, nama, dan jabatan pejabat penandatangan; dan lain-lain.

Persyaratan selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023.

Sebagai informasi, jika terdapat perbedaan antara data yang tersimpan pada sistem elektronik dengan data fisik dan data yuridis dalam surat ukur dan buku tanah, dapat diperbaiki sesuai dengan data yang paling mutakhir atau merujuk data pada instansi teknis pengampu data. Sedangkan jika terdapat ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian nomor identifikasi bidang tanah, isian nomor identifikasi bidang tanah diperbaiki dan/atau dilengkapi.[15]

Setelah verifikasi dan validasi data telah dilakukan dan sesuai, maka Anda akan mendapatkan blok data yang pengesahannya dilakukan pada Lembar Pengesahan Alih Media Surat Ukur dan Buku Tanah,[16] di mana lembar tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.[17]

Terhadap kesalahan pada data hasil alih media surat ukur elektronik dan/ atau BT-el, dilakukan perbaikan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang.[18]

Buku tanah dan surat ukur yang telah dilakukan alih media pada halaman terakhir diberikan catatan berupa kalimat penutup "Buku Tanah/ Surat Ukur ini telah dilakukan validasi dan telah sesuai dengan Data pada Sistem Elektronik. Pencatatan perubahan selanjutnya dilakukan melalui Sistem Elektronik".[19]

Setelah diberikan catatan sebagaimana dimaksud, buku tanah dan surat ukur dilakukan pemindaian dan dibubuhi segel elektronik. Seluruh pencatatan perubahan data fisik dan/atau data yuridis selanjutnya dilakukan pada BT-el.[20]

Ketentuan selengkapnya mengenai proses alih media dapat Anda temukan dalam Pasal 33 s.d. Pasal 39 Permen ATR/Kepala BPN 3/2023.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

---

[1] Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (“Permen ATR/Kepala BPN 3/2023”)

[2] Pasal 1 angka 9 Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[3] Pasal 15 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[4] Pasal 15 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[5] Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[6] Pasal 17 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[7] Pasal 19 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[8] Pasal 18 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[9] Pasal 18 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[10] Pasal 33 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[11] Pasal 33 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[12] Pasal 34 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[13] Pasal 34 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[14] Pasal 34 ayat (3) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[15] Pasal 35 ayat (4) dan (5) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[16] Pasal 36 ayat (1) dan (2) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[17] Pasal 36 ayat (3) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[18] Pasal 36 ayat (5) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[19] Pasal 37 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023

[20] Pasal 37 ayat (2) dan (3) Permen ATR/Kepala BPN 3/2023