Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perlindungan Konsumen

Risiko Hukum Influencer Mempromosikan Penipuan Layanan Umrah

Risiko Hukum Influencer Mempromosikan Penipuan Layanan Umrah
Risiko Hukum Influencer Mempromosikan Penipuan Layanan Umrah

PERTANYAAN

Belakangan ini muncul kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umrah yang melibatkan Hanania Group. Sejumlah influencer dan selebritas diketahui pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk mempromosikan layanan umrah di media sosial, bahkan sebagian memperoleh fasilitas perjalanan umrah gratis sebagai bagian dari kerja sama promosi. Apabila kemudian perusahaan tersebut diduga melakukan penipuan terhadap calon jemaah, apakah influencer yang mempromosikannya juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Aspek Hukum Kegiatan Endorsement oleh Influencer

    Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai influencer. Dalam bahasa Indonesia, influencer diartikan sebagai pemberi pengaruh atau pemengaruh. Secara harfiah, pemengaruh menurut KBBI adalah sesuatu atau seseorang yang memengaruhi atau mengubah perilaku, pemikiran, dan sebagainya; orang yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan atau merekomendasikan sesuatu.

    Disarikan dari artikel Jerat Hukum Influencer Promosikan Akun Penipuan Berkedok Lelang, influencer pada umumnya adalah seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial yang digunakan untuk mempromosikan barang dan/atau jasa milik pelaku usaha dengan timbal balik berupa imbalan yang ditetapkan dalam kesepakatan antara influencer dengan pelaku usaha.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, pelaku usaha yang dimaksud adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[1]

    Baca juga: Risiko Hukum Artis yang Meng-endorse Kosmetik Ilegal

    Lantas, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukumnya?

    Tanggung Jawab Influencer dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

    Menjawab pertanyaan Anda mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini, kami berpendapat bahwa influencer yang meng-endorse lebih tepat dikatakan sebagai pelaku usaha periklanan dan bukan pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan sendiri barang/jasanya.

    Lebih lanjut, menurut Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

    1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
    2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
    3. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
    4. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
    5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
    6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

    Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan tersebut maka influencer dilarang melanjutkan peredaran iklan[2] atau melanjutkan promosinya. Selain itu, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.[3]

    Ketentuan tersebut sejalan dengan salah satu hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen, yaitu mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa baik itu dari pihak pelaku usaha maupun influencer.

    Lebih lanjut, menurut Pasal 35 PP 80/2019 mengatur bahwa setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana, dan/atau menyebarluaskan iklan elektronik wajib memastikan substansi atau materi iklan elektronik yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap substansi atau materi iklan elektronik.

    Oleh karena itu, influencer tidak dapat secara otomatis beralasan bahwa dirinya hanya menyampaikan materi promosi dari pelaku usaha. Sebelum menerima kerja sama endorsement, influencer setidaknya melakukan due diligence untuk memeriksa legalitas dalam penyelenggara perjalanan ibadah umrah (“PPIU”) yaitu biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.[4]

    Lalu, mengutip artikel Pengertian, Jenis, Tujuan, dan Tahapan Legal Due Diligence, legal due diligence adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.

    Secara umum, due diligence bertujuan untuk:

    1. mendapat status hukum atas dokumen yang diaudit;
    2. menilai legalitas badan hukum;
    3. menilai tingkat ketaatan badan hukum; dan
    4. memberikan pandangan hukum atau suatu kebijakan.

    Baca juga: Apa itu Legal Due Diligence?

    Risiko Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Penipuan

    Pada dasarnya, tidak setiap influencer yang mempromosikan layanan umrah bermasalah dapat langsung dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terdapat unsur kesalahan dan keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

    Namun, apabila promosi yang dilakukan oleh influencer ternyata mengetahui bahwa penyelenggara umrah tidak mampu memberangkatkan jemaah atau mengetahui adanya informasi yang tidak benar tetapi tetap menyebarluaskannya kepada masyarakat, maka influencer yang bersangkutan berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 jo. Pasal II ayat (5) huruf e UU 1/2026, yang berbunyi:

    Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

    Adapun besaran denda kategori V pada pasal di atas yaitu Rp500 juta.[5]

    Selain sanksi pidana, influencer juga dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 35 PP 80/2019 berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan perdagangan melalui sistem elektronik dalam/luar negeri dan/atau pencabutan izin usaha.[6]

    Sebagai informasi tambahan, terhadap penyelenggara layanan umrah yang melakukan penipuan terhadap calon jemaah dapat dijerat dengan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026,[7], yang berbunyi:

    Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[8]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

    Referensi:

    Pemengaruh, KBBI, yang diakses pada 15 Juni 2026, pukul 17.25 WIB.


    [1] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)

    [2] Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen

    [3] Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen

    [5] Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [7] Pasal 624 UU 1/2023

    [8] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000