Bacaan 17 Menit
Selain prosedur bayi tabung, suami istri di Indonesia bolehkah donor sperma di Indonesia untuk memiliki anak? Mengingat donor sperma sudah menjadi hal lumrah di luar negeri. Kemudian bagaimana aturannya jika dokter melakukan malpraktik ketika menjalankan prosedur tertentu?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Juni 2022.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Donor sperma adalah salah satu upaya memiliki anak di luar cara alami. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai donor sperma, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian inseminasi.
Menurut KBBI, Inseminasi adalah pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina. Dari perspektif ilmu, keterampilan, dan model, inseminasi adalah pengembangan, penyebaran, atau penangkaran. Sedangkan inseminasi buatan adalah penempatan sperma ke dalam uterus atau kandungan telur yang dilakukan dengan bantuan manusia.
Dalam dunia kedokteran, teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan salah satunya dikenal dengan teknik Fertilisasi In Vitro (“FIV”), atau masyarakat biasa menyebutnya dengan bayi tabung.[1] Secara bahasa, fertilisasi in vitro terdiri dari dua suku kata yakni fertilisasi dan in vitro. Fertilisasi adalah pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, sedangkan in Vitro artinya di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, yang terjadi di luar tubuh.[2]
Teknologi FIV mempertemukan ovum dengan sel sperma di laboratorium sampai terjadi pembuahan dan hasil pembuahan (embrio) dikembalikan ke rahim si ibu untuk dibiarkan berkembang menjadi janin. Yang dimaksud dengan embrio adalah bakal anak (dalam kandungan) hasil pembuahan sel telur pada stadium permulaan yang kemudian menjadi janin, yang berumur antara satu minggu sampai delapan minggu (pada manusia). Adapun menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (2) PP 61/2014, embrio adalah perkembangan lebih lanjut dari hasil pembuahan sperma dan ovum sampai terbentuk blastokista.
Selain FIV atau bayi tabung, terdapat teknik inseminasi buatan yang dikenal dengan donor sperma. Menurut Collins Dictionary, donor sperma adalah ketika pria menyediakan sperma untuk digunakan dalam proses pembuahan buatan (artificial fertilization). Sedangkan menurut Merriam Webster Dictionary, donor sperma adalah kegiatan di mana seorang pria memberikan spermanya ke bank sperma, agar dapat digunakan untuk membantu wanita mengandung.
Adapun bank sperma adalah tempat yang melayani pembekuan dan penyimpanan sperma ke dalam larutan nitrogen cair guna mempertahankan fertilisasi sperma. Dalam terminologi medis, bank sperma disebut cryobanking. Cryobanking merupakan suatu teknik penyimpanan sel cryopreserved untuk digunakan di kemudian hari. Pada dasarnya, semua sel dalam tubuh manusia dapat disimpan dengan menggunakan teknik dan alat tersebut. Sehingga sel mampu bertahan hidup untuk jangka waktu tertentu.[3]
Di Indonesia, dasar hukum inseminasi buatan dapat ditemukan UU Kesehatan dan peraturan pelaksananya yang terdapat dalam PP 28/2024 dengan istilah reproduksi dengan bantuan. Selain itu, ketentuan mengenai reproduksi buatan juga dapat ditemukan dalam Permenkes 43/2015.
Pasal 1 angka 1 Permenkes 43/2015 menerangkan bahwa pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah (pelayanan teknologi reproduksi berbantu) adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (sanggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.
Setiap pelayanan kesehatan reproduksi (dalam hal ini reproduksi dengan bantuan) dilakukan secara aman dan bermutu dengan memperhatikan aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. Selain itu, pelaksana pelayanan kesehatan reproduksi juga harus dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[4]
Lebih lanjut, Pasal 58 UU Kesehatan mengatur bahwa reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:
Perlu diperhatikan juga, selain dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan juga harus disertai hasil pemeriksaan medis mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.[5] Kemudian, reproduksi dengan bantuan dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.[6]
Masih mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan, pelaksanaannya harus dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bertentangan dengan norma agama.[7]
Terkait tujuannya, reproduksi dengan bantuan dilarang untuk tujuan memilih jenis kelamin anak yang akan dilahirkan, kecuali untuk menghindari penyakit genetik yang berhubungan dengan jenis kelamin.[8]
Perlu diingat, dalam hal proses kehamilan pada reproduksi dengan bantuan menyisakan kelebihan embrio hasil pembuahan di luar tubuh manusia, embrio yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan.[9]
Terhadap kelebihan embrio di atas, berdasarkan Pasal 112 ayat (3) PP 28/2024 dilarang untuk ditanam pada:
Selain itu, Pasal 112 ayat (4) PP 28/2024 mengatur bahwa dalam hal pasangan suami istri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan kelebihan embrio, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara reproduksi dengan bantuan harus memusnahkan kelebihan embrio.
Bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan (4) PP 28/2024 di atas, dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan, gubernur, atau bupati/wali sesuai dengan kewenangannya berupa:[10]
Sebagai informasi, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dalam hal pasien meminta mencarikan ibu pengganti atau sewa rahim hasil reproduksi dengan bantuan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah.[11]
Sehingga, di Indonesia upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan antara suami dan istri yang terikat perkawinan yang sah, artinya sperma dan ovum tidak boleh berasal dari orang lain.
Malpraktik atau malpractice berasal dari kata ‘mal’ yang artinya buruk. Sedang kata ‘practice’ merupakan suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian, secara harfiah malpraktik berarti tindakan medis buruk yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien. Malpraktik merupakan suatu kegiatan yang salah yang dilakukan oleh dokter dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedurnya.[12]
Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Kode Etik Kedokteran Indonesia (“Kodeki”), seorang dokter wajib mempertahankan standar profesi, integritas moral dan kejujuran intelektual dirinya sebagai dasar pengambilan keputusan profesional. Keputusan profesional tersebut berarti ditujukan kepada sikap, tindakan, perilaku dokter yang memiliki niat baik konsisten, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial sebagai wujud dari integritas moral dan kejujuran intelektual. Oleh karena itu, tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi (malpraktik) tentu bertentangan dengan Kodeki.
Pemberian sanksi terhadap dokter yang melanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang (re-schooling), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (“IDI”), baik secara sementara atau pun permanen. Pada umumnya sanksi etik tersebut bersifat pembinaan, kecuali pemecatan keanggotaan yang bersifat permanen atau pencabutan keanggotaan seumur hidup.[13]
Kemudian, Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan menegaskan bahwa pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
Pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan diberikan sanksi disiplin berupa:[14]
Dari perspektif hukum pidana, malpraktik diatur di KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[15] yaitu pada tahun 2026. Adapun malpraktik termasuk dalam kategori kealpaan, sebagai berikut:
| KUHP | UU 1/2023 |
Pasal 359 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. | Pasal 474 ayat (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[16] |
Pasal 360
| Pasal 474 ayat (1) dan (2)
|
Pasal 361 Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. | Pasal 475
|
Penjelasan selengkapnya mengenai kealpaan dapat Anda baca dalam artikel berikut:
Selain pidana, tindakan malpraktik dokter juga dapat digugat secara perdata. Perlakuan medis dokter yang menyimpang dari standar prosedur operasional dan standar profesi, yang menimbulkan kerugian pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (“PMH”) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Berdasarkan pasal tersebut, karena ada perkataan “karena salahnya”, tindakan malpraktik kedokteran dapat diterapkan pada Pasal 1365 KUH Perdata.[20] Akan tetapi, untuk dapat mengajukan gugatan PMH, ada empat syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang wajib dipenuhi, antara lain:[21]
Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, ada beberapa jenis ganti rugi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang memenuhi Pasal 1365 KUHPer, yaitu:[22]
Baca juga: Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?
Meskipun donor sperma sudah menjadi hal lumrah di luar negeri, akan tetapi tidak di Indonesia. UU Kesehatan dan peraturan pelaksananya PP 28/2024 telah menegaskan inseminasi buatan/reproduksi buatan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan disertai hasil pemeriksaan medis mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.
Dengan kata lain, hukum di Indonesia melarang warganya untuk menerima donor sperma dari orang lain selain dari suami sendiri, atau penggunaan ovum dari orang lain selain dari istri sendiri.
Dengan demikian, donor sperma adalah upaya memiliki anak di luar cara alamiah yang tidak sah menurut hukum di Indonesia. Indonesia hanya mengakui fertilisasi in vitro dan pemindahan embrio terhadap pasangan suami dan istri.
Jika tenaga medis (termasuk dokter) dan tenaga kesehatan diduga melakukan tindakan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau malpraktik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tenaga medis dan tenaga kesehatan berpotensi dikenakan sanksi secara administratif, pidana, perdata, dan sanksi disiplin.
Baca juga: Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang keabsahan donor sperma di Indonesia, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Wiryawan Permadi (et.al). Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro. Bandung: Refika Aditama, 2008, hal. 1-2
[2] Zahrowati. Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Holrev, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 201
[3] Nur Rahmawati (et.al). Tinjauan RUU Ketahanan Keluarga Tentang Larangan Jual Beli dan Donor Sperma atau Ovum dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Lontar Merah, Vol. 3, No. 1, 2020, hal. 268
[4] Pasal 57 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”)
[5] Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”)
[6] Pasal 111 ayat (2) PP 28/2024
[7] Pasal 111 ayat (3) dan (4) PP 28/2024
[8] Pasal 111 ayat (5) PP 28/2024
[9] Pasal 112 ayat (1) PP 28/2024
[10] Pasal 112 ayat (5) PP 28/2024
[11] Pasal 734 ayat (1) huruf c PP 28/2024
[12] A.A. Ngr. Dwi Dananjaya (et.al). Sanksi Malpraktik dan Resiko Medik yang Dilakukan oleh Dokter. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 7
[13] Anna Rozaliyani (et.al). Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 21
[14] Pasal 306 ayat (1) UU Kesehatan
[15] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[16] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[17] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1.000
[18] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[19] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023
[20] Mutia Sezia Nur Aini. Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata. Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 291
[21] Venny Sulistyani (et.al). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter dalam Kasus Malpraktek Medis. Lex Jurnalica, Vol. 12, No. 2, 2015, hal. 148
[22] Sri Redjeki Slamet. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. Lex Jurnalica, Vol 10, No. 2, 2013, hal. 113
