Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Salah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya

Salah Ketik AJB Tanah? Begini Prosedur Pembetulannya

PERTANYAAN

Bagaimana jika dalam akta perjanjian jual beli tanah terdapat banyak salah ketik angka maupun menuliskan angka? Sementara para pihak tidak mengetahui adanya renvoi. Apa sanksi hukum bagi notaris yang ceroboh seperti ini? Terima kasih banyak atas jawabannya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Prosedur Jika Terdapat Kesalahan Dalam Akta Notaris yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn., dan pertama kali dipublikasikan pada 29 Agustus 2016.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Perbedaan Wewenang Notaris dan PPAT

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan kewenangan antara notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU 2/2014 adalah sebagai berikut:

    Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

    Berdasarkan ketentuan di atas, notaris berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika ada pejabat lain yang ditugaskan untuk membuat akta tersebut, maka notaris tidak berwenang membuatnya.

    Adapun, terkait dengan pertanyaan Anda, kewenangan membuat akta perjanjian jual beli tanah atau kami asumsikan sebagai akta jual beli (“AJB”) tanah, bukanlah wewenang notaris melainkan PPAT. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 1 PP 24/2016 yang berbunyi:

    Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

    Selanjutnya, tugas pokok dan kewenangan PPAT dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PP 37/1998 sebagai berikut:

    Pasal 2 ayat (1)

    PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

    Pasal 3 ayat (1)

    Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

    Oleh karena itu, kami mengasumsikan bahwa akta jual beli tanah yang Anda maksud itu dibuat oleh seorang PPAT yang juga merupakan seorang notaris.

    Prosedur Jika Ada Salah Ketik dalam AJB yang Dibuat PPAT

    Kemudian, menjawab pertanyaan Anda mengenai apa sanksi hukum bagi PPAT yang melakukan kesalahan ketik pada akta dan tidak menyampaikan kepada para pihak terkait adanya renvoi?

    Untuk menjawab hal tersebut, perlu dipahami bahwa pada dasarnya PPAT dituntut untuk cermat dan berhati-hati ketika membuat akta. Dahulu sebelum Perka BPN 8/2012 berlaku, akta jual beli menggunakan blangko yang disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional (“BPN”).

    Namun, sejak berlakunya Perka BPN 8/2012, blangko akta PPAT tidak lagi wajib digunakan.[1] Sehingga, PPAT boleh tidak menggunakan blangko yang tersedia di BPN, melainkan dengan akta yang dibuat sendiri oleh PPAT dan mengacu pada Lampiran III Permen ATR/BPN 3/1997. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan ketik dalam pembuatan AJB tanah.

    Jika terjadi kesalahan ketik di dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT, maka dilakukan pembetulan terhadap kesalahan ketik tersebut atau disebut dengan renvoi. Sayangnya, pengaturan mengenai renvoi tidak ditemukan secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan.

    Meski demikian, dalam praktiknya, PPAT melakukan renvoi dengan prosedur yang sama dengan renvoi pada akta notaris yang diatur dalam pasal-pasal UU Jabatan Notaris dan perubahannya sebagai berikut:

    1. Perubahan isi akta berupa penggantian, penambahan, pencoretan, dan/atau penyisipan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris (dalam hal ini PPAT);[2]
    2. Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta. Jika tidak bisa, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;[3]
    3. Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta;[4]
    4. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan notaris (dalam hal ini PPAT).[5]

    Akibat Hukum Melakukan Renvoi Akta PPAT Tanpa Diketahui Para Pihak

    Berdasarkan penjelasan sebelumnya, setiap renvoi yang dilakukan oleh PPAT haruslah diparaf sebagai bentuk pengesahan oleh para penghadap, saksi, dan PPAT. Jika renvoi tersebut tidak diketahui oleh para pihak sehingga akta tidak dibubuhi paraf sebagai bentuk pengesahan, maka perubahan tersebut tidak sah. Mengacu pada ketentuan Pasal 48 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (5) UU 2/2014, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

    Lantas apa sanksi hukum bagi PPAT yang melakukan renvoi tanpa diketahui para pihak? Pertama, karena akta PPAT tersebut tidak dibubuhi paraf oleh para pihak sehingga kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan, maka PPAT dapat dituntut mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga oleh penghadap/para penghadap sebagai pihak yang dirugikan.[6]

    Kedua, dalam kondisi renvoi dilakukan tanpa persetujuan para penghadap sehingga tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh penghadap, maka ada potensi dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh PPAT. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 264 KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau Pasal 392 UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[7] yaitu tahun 2026. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Jerat Hukum bagi Notaris yang Memalsukan Akta Autentik.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjutdi sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;
    7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

    [1] Pasal II angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

    [2] Pasal 48 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”)

    [3] Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU 2/2014

    [4] Pasal 50 ayat (1) UU 2/2014

    [5] Pasal 50 ayat (2) UU 2/2014

    [6] Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (5) UU 2/2014

    [7] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000