Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Mengambil Barang Orang Lain dengan Cara Hipnotis yang ditulis oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 19 Agustus 2010.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hipnotis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), hipnotis adalah membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis. Sedangkan hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali.
Hipnosis secara harfiah juga dapat kita katakan sebagai salah satu keahlian yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan alam bawah sadar orang lain. Pada saat orang berada pada alam bawah sadarnya, maka orang tersebut akan mudah sekali diberikan sugesti dan akan cenderung mengikutinya.[1]
Adapun konteks pertanyaan Anda adalah hipnotis yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini mengambil barang orang lain tanpa hak. Sepanjang penelusuran kami, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang mengatur secara spesifik mengenai kejahatan dengan hipnotis atau hipnosis.[2] Walau demikian mengenai hal tersebut secara umum ada beberapa pendapat yang berbeda.
Salah satunya pendapat dari Mudzakkir, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa kejahatan yang menggunakan hipnotis tidak bisa dijerat dengan delik penipuan dalam KUHP. Menurut Mudzakkir, untuk delik penipuan, korbannya memang harus dalam keadaan sadar. Sadar di sini maksudnya sadar mengenai apa yang diinginkan oleh pelaku agar dilakukan/tidak dilakukan oleh korban tersebut. Sementara dalam hipnotis, korbannya dibuat dalam keadaan tidak sadar.
Berdasarkan pendapat Mudzakkir, untuk pelaku kejahatan yang menggunakan hipnotis lebih tepat bila dikenakan delik membuat sakit orang, yaitu penganiayaan ringan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[3], yaitu tahun 2026. Berikut ketentuannya.
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 246) mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam Pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam Pasal 352 ini adalah penganiayaan yang tidak:
- menjadikan sakit (ziek bukan pijn); atau
- terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari.
Lebih lanjut R. Soesilo memberikan contoh misalnya A memukul B tiga kali di kepalanya, B merasa sakit (pijn), tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, maka A berbuat penganiayaan ringan. Contoh lain, jika A melukai jari kelingking kiri B (seorang pemain biola orkes), hingga jari kelingking B dibalut dan terpaksa terhalang untuk main biola sebagai pekerjaannya sehari-hari, maka meskipun luka itu kecil, tetapi penganiayaan ini bukan penganiayaan ringan, karena B terhalang dalam pekerjaannya.
Baca juga: Perbedaan Pasal Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan Berat
Selain pendapat yang menyatakan bahwa kejahatan menggunakan hipnotis termasuk dalam penganiayaan ringan, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kejahatan dengan hipnotis termasuk dalam delik penipuan. Hal ini karena tindakan hipnotis tersebut dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari korban, dengan menggunakan tindakan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Pendapat ini dikemukakan oleh Arsil, peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (“LeIP”).
Menurut Arsil, pada tindakan hipnotis tujuannya adalah untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, untuk menguntungkan diri sendiri (pelaku). Menggerakkannya dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, yang membuat korbannya melakukan sesuatu. Jadi, unsur tujuan dan unsur cara dalam hal ini memenuhi untuk dikategorikan sebagai delik penipuan, sehingga kejahatan dengan hipnotis tersebut dapat dijerat dengan pasal penipuan.
Berikut adalah bunyi pasal penipuan dalam KUHP dan UU 1/2023:
Disarikan dari Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan, R. Soesilo dalam bukunya yang sama, menerangkan ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan, yaitu (hal. 261):
- membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- membujuknya itu dengan memakai:
- nama palsu atau keadaan palsu;.
- akal cerdik (tipu muslihat);
- karangan perkataan bohong.
Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023, perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.
Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Dengan kata lain, saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.[7]
Baca juga: Perbedaan Penipuan dan Penggelapan
Sehingga menurut hemat kami, pelaku kejahatan dengan hipnotis lebih tepat jika dijerat dengan delik penipuan yaitu Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 UU 1/2023. Apabila menggunakan delik penganiayaan ringan dalam hal membuat sakit orang, maka tindakannya yang mengambil keuntungan dari korbannya tidak tercakup dalam delik tersebut. Oleh karena itu, delik penipuan bisa dikenakan pada pelaku kejahatan yang menghipnotis korbannya dan menggerakan korban untuk menyerahkan barang kepada pelaku.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Referensi:
- Bhakti Prasetyo. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya). DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 13, 2011;
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1991;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnotis, diakses pada Rabu, 1 November 2023, pukul 09.23 WIB;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipnotis, diakses pada Rabu, 1 November 2023, pukul 09.25 WIB.
[1] Bhakti Prasetyo. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya). DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 13, 2011, hal. 38.
[2] Bhakti Prasetyo. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surabaya). DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No. 13, 2011, hal. 43.
[5] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023.
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.
[7] Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023