Sanksi KPI untuk Acara TV yang Melanggar Norma Kesusilaan

PERTANYAAN

Terkait banyaknya program-program TV yang tidak mendidik, dapatkah masyarakat melapor? Apakah program tersebut bisa dihentikan? Mengingat ada unsur-unsur seksual, tindakan yang tidak sesuai norma kesopanan/agama/kesusilaan yang dilakukan artis dalam acara-acara TV.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 September 2018.

KLINIK TERKAIT

Sebar Konten Pornografi di Medsos, Ini Sanksinya

25 Sep, 2026

Bolehkah Merekam Suatu Peristiwa Secara Sembunyi-Sembunyi?

04 Sep, 2018

Ketentuan Iklan Pelayanan Kesehatan Alternatif di Televisi

26 Apr, 2018

Cara Mendirikan Radio Komunitas di Kampus

16 Okt, 2017

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Penyiaran Televisi

Membahas mengenai acara televisi (“TV”), tentunya akan berhubungan dengan penyiaran dan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU Penyiaran sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja.

Pengertian penyiaran dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran, yang berbunyi:

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Terdapat dua jenis penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran, yaitu:[1]

1. Penyiaran radio: media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
2. Penyiaran televisi: media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Kemudian, tujuan dari diselenggarakannya penyiaran diatur dalam Pasal 3 UU Penyiaran, yaitu untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia

Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional,[2] sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Penyiaran. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.[3] Berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran,[4] yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”).[5]

Apa itu KPI di TV? Menurut Pasal 1 angka 13 UU Penyiaran, KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.[6] KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.[7] Lalu, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.[8]

Dalam menjalankan fungsinya, wewenang KPI adalah:[9]

1. menetapkan standar program siaran;
2. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Lantas, KPI tugasnya apa? Kewajiban dan tugas KPI adalah:[10]

1. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
6. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Adapun yang dimaksud dengan “diawasi” adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.[11]

Lembaga Penyiaran dan Isi Siaran yang Dilarang

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

Sebelum melakukan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.[13] Perizinan berusaha ini digunakan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (“IPP”).[14] Untuk memperoleh IPP, pelaku usaha harus mengajukan uji laik operasi penyiaran dan memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran.[15] IPP ini berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.[16]

Adapun Pasal 36 ayat (1) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Pasal 36 ayat (5) UU Penyiaran juga melarang isi siaran yang:

1. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
2. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
3. mempertentangkan suku, agama, ras, golongan.

Selain itu, isi siaran juga dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.[17]

Pentingnya Peran Serta Masyarakat

Laporan masyarakat yang Anda tanyakan berhubungan dengan peran masyarakat yang terdapat dalam Pasal 52 UU Penyiaran, sebagai berikut:

1. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
2. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Jadi, dapatkah masyarakat melapor jika acara TV yang melanggar norma kesopanan/agama/kesusilaan? Jawabannya adalah bisa. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran disebutkan bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal ini sejalan dengan tugas dan kewajiban KPI yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e UU Penyiaran yaitu wajib menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Menurut hemat kami, peran masyarakat dan KPI sangat besar dalam hal pengawasan suatu penyiaran, maka perlu ada koordinasi, dan tindakan aktif dari masyarakat jika mengetahui acara televisi yang melanggar norma-norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Sanksi terhadap Lembaga Penyiaran

Sebelum membahas mengenai sanksi terhadap lembaga penyiaran, perlu diketahui dahulu mengenai standar program siaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan KPI 2/2012, standar program siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.

Dalam pertanyaan Anda, terdapat unsur seksual dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan/agama/kesusilaan pada suatu program siaran. Berkaitan dengan hal ini, pada dasarnya terdapat kewajiban program siaran yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan KPI 2/2012:

1. Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.
2. Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman masyarakat.

Lalu, menurut Pasal 18 Peraturan KPI 2/2012, program siaran yang memuat adegan seksual dilarang, sebagaimana berikut:

1. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
2. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
3. menayangkan kekerasan seksual;
4. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau pesenggamaan;
5. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
6. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar;
7. menampilkan adegan ciuman bibir;
8. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;
9. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
10. mengesankan ketelanjangan;
11. mengesankan ciuman bibir; dan/atau
12. menampilkan kata-kata cabul.

Bagi program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar standar program siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.[18] Adapun sanksi administratif menurut Pasal 75 ayat (2) Peraturan KPI 2/2012 dapat berupa:

1. teguran tertulis;
2. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. denda administratif;
5. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
7. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Bila terjadi dugaan pelanggaran atas standar program siaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.[19]

Pelanggaran terhadap Pasal 9 dan Pasal 18 huruf e, g, h, i, j, dan k Peraturan KPI 2/2012, dikenai sanksi teguran tertulis oleh KPI.[20] Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit 7 hari kalender.[21] Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan KPI 2/2012.[22]

Dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l Peraturan KPI 2/2012, maka dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.[23] Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.[24] Jika lembaga penyiaran tidak melaksanakan sanksi administratif penghentian sementara di atas setelah peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan KPI 2/2012.[25]

Sebagai informasi, senada dengan ketentuan Peraturan KPI 2/2012, dalam Pasal 9 Peraturan KPI 1/2012 juga diatur bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan KPI 1/2012.

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah penghentian acara dapat dilakukan? Hal tersebut dimungkinkan apabila lembaga penyiaran melanggar pelanggaran tertentu atau tidak mengindahkan teguran pertama dan kedua oleh KPI.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran.

---

[1] Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”)

[2] Lihat Pasal 1 angka 10 UU Penyiaran yang menjelaskan bahwa sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945

[3] Pasal 6 ayat (3) UU Penyiaran

[4] Pasal 6 ayat (4) UU Penyiaran

[5] Pasal 7 ayat (1) UU Penyiaran

[6] Pasal 7 ayat (3) UU Penyiaran

[7] Pasal 7 ayat (2) UU Penyiaran

[8] Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran

[9] Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran

[10] Pasal 8 ayat (3) UU Penyiaran

[11] Pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran dan penjelasannya

[12] Pasal 1 angka 9 UU Penyiaran

[13] Pasal 72 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran

[14] Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (“PP 46/2021”)

[15] Pasal 70 ayat (2) PP 46/2021

[16] Pasal 70 ayat (5) PP 46/2021

[17] Pasal 36 ayat (6) UU Penyiaran

[18] Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (“Peraturan KPI 2/2012”)

[19] Pasal 76 ayat (1) Peraturan KPI 2/2012

[20] Pasal 79 ayat (1) Peraturan KPI 2/2012

[21] Pasal 79 ayat (2) Peraturan KPI 2/2012

[22] Pasal 79 ayat (3) Peraturan KPI 2/2012

[23] Pasal 80 ayat (1) Peraturan KPI 2/2012

[24] Pasal 80 ayat (2) Peraturan KPI 2/2012

[25] Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPI 2/2012