Ketenagakerjaan
Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Karyawan
Bacaan 8 Menit

PERTANYAAN
Apakah BPJS ketenagakerjaan yang tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan dapat berakibat pada sanksi pidana? Khususnya pasal penggelapan.


Bacaan 8 Menit

Apakah BPJS ketenagakerjaan yang tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan dapat berakibat pada sanksi pidana? Khususnya pasal penggelapan.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Penggelapan Dana Jamsostek yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 03 Mei 2011, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 26 Juli 2018.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1] Sedangkan, yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.[2]
BPJS sendiri dibentuk berdasarkan UU BPJS dan perubahannya,[3] yang terdiri dari:[4]
Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.[7] Selain dalam UU BPJS, ketentuan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja juga dapat ditemukan dalam Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Dalam melaksanakan kewajiban untuk menjadi peserta program jaminan sosial ini, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[8]
Kapan perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS? Menurut Pasal 2 ayat (3) PP 84/2013 pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Apakah perusahaan wajib membayar BPJS karyawan? Pasal 19 UU BPJS mengatur bahwa jika sudah didaftarkan, maka pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Selain wajib menyetorkan iuran pekerja, pemberi kerja juga wajib untuk membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.
Kami asumsikan bahwa perusahaan yang tidak bayar BPJS ketenagakerjaan sudah mendaftarkan Anda sebagai pekerja dalam program jaminan sosial. Jika perusahaan ternyata tidak bayar BPJS ketenagakerjaan dan belum mendaftarkan Anda pada program BPJS, perusahaan dapat dikenai sanksi sebagaimana sudah dijelaskan pada artikel Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?
Lantas, tidak bayar BPJS apakah bisa dipidanakan? Terhadap perusahaan tidak bayar BPJS pekerja, dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 55 UU BPJS, yang berbunyi:
Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jadi, terhadap perusahaan yang tidak membayar atau menyetorkan iuran BPJS, dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.
Lantas, apakah perusahaan tidak bayar BPJS bisa dianggap melakukan penggelapan? Menurut hemat kami, apabila pengusaha telah memotong gaji karyawan untuk iuran BPJS, namun tidak menyetorkannya, maka dapat dianggap sebagai penggelapan dalam hubungan kerja atau penggelapan dengan pemberatan. Hal ini diatur dalam Pasal 374 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 488 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[9] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:
Pasal 374 KUHP | Pasal 488 UU 1/2023 |
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. | Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[10] |
Penggelapan sendiri adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan, pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.[11]
Terkait dengan Pasal 374 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 259) menerangkan bahwa pasal tersebut dinamakan penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan itu adalah:
Jika dihubungkan dengan kasus Anda, perusahaan diwajibkan untuk undang-undang untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Oleh karena itu, apabila perusahaan tidak menyetorkan iuran yang sudah dipungut, perusahaan telah melakukan penggelapan karena hubungan pekerjaannya.
Demikian jawaban dari kami tentang sanksi perusahaan tidak bayar BPJS karyawan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”)
[2] Pasal 1 angka 2 UU BPJS
[3] Pasal 5 ayat (1) UU BPJS
[4] Pasal 5 ayat (2) UU BPJS
[5] Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU BPJS
[6] Pasal 83 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) UU BPJS
[7] Pasal 14 UU BPJS
[8] Pasal 15 ayat (1) UU BPJS jo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012
[9] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[10] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[11] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995, hal. 258