Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ketenagakerjaan

Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Karyawan

Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Karyawan
Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Karyawan

PERTANYAAN

Apakah BPJS ketenagakerjaan yang tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan dapat berakibat pada sanksi pidana? Khususnya pasal penggelapan.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Penggelapan Dana Jamsostek yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 03 Mei 2011, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Sovia Hasanah, S.H. pada 26 Juli 2018.

    Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Jaminan Sosial Tenaga Kerja

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.[1] Sedangkan, yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.[2]

    BPJS sendiri dibentuk berdasarkan UU BPJS dan perubahannya,[3] yang terdiri dari:[4]

    1. BPJS kesehatan, yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan;[5] dan
    2. BPJS ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan program:[6]
      1. jaminan kecelakaan kerja;
      2. jaminan hari tua;
      3. jaminan pensiun;
      4. jaminan kematian; dan
      5. jaminan kehilangan pekerjaan.

    Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial.[7] Selain dalam UU BPJS, ketentuan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja juga dapat ditemukan dalam Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

    Dalam melaksanakan kewajiban untuk menjadi peserta program jaminan sosial ini, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[8]

    Kapan perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS? Menurut Pasal 2 ayat (3) PP 84/2013 pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

    Apakah perusahaan wajib membayar BPJS karyawan? Pasal 19 UU BPJS mengatur bahwa jika sudah didaftarkan, maka pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Selain wajib menyetorkan iuran pekerja, pemberi kerja juga wajib untuk membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

    Sanksi Perusahaan Tidak Bayar BPJS Ketenagakerjaan

    Kami asumsikan bahwa perusahaan yang tidak bayar BPJS ketenagakerjaan sudah mendaftarkan Anda sebagai pekerja dalam program jaminan sosial. Jika perusahaan ternyata tidak bayar BPJS ketenagakerjaan dan belum mendaftarkan Anda pada program BPJS, perusahaan dapat dikenai sanksi sebagaimana sudah dijelaskan pada artikel Pengusaha Tak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS, Adakah Sanksinya?

    Lantas, tidak bayar BPJS apakah bisa dipidanakan? Terhadap perusahaan tidak bayar BPJS pekerja, dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 55 UU BPJS, yang berbunyi:

    Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Jadi, terhadap perusahaan yang tidak membayar atau menyetorkan iuran BPJS, dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

    Lantas, apakah perusahaan tidak bayar BPJS bisa dianggap melakukan penggelapan? Menurut hemat kami, apabila pengusaha telah memotong gaji karyawan untuk iuran BPJS, namun tidak menyetorkannya, maka dapat dianggap sebagai penggelapan dalam hubungan kerja atau penggelapan dengan pemberatan. Hal ini diatur dalam Pasal 374 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 488 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[9] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

    Pasal 374 KUHP

    Pasal 488 UU 1/2023

    Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

    Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[10]

    Penggelapan sendiri adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya. Sedangkan, pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.[11]

    Terkait dengan Pasal 374 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 259) menerangkan bahwa pasal tersebut dinamakan penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan itu adalah:

    1. terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
    2. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya atau tukang jam, sepatu, sepeda menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
    3. karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, dan barang itu digelapkan.

    Jika dihubungkan dengan kasus Anda, perusahaan diwajibkan untuk undang-undang untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS. Oleh karena itu, apabila perusahaan tidak menyetorkan iuran yang sudah dipungut, perusahaan telah melakukan penggelapan karena hubungan pekerjaannya.

    Demikian jawaban dari kami tentang sanksi perusahaan tidak bayar BPJS karyawan, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
    3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    12. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

    Putusan:

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.

    Referensi:

    1. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.

    [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”)

    [2] Pasal 1 angka 2 UU BPJS

    [3] Pasal 5 ayat (1) UU BPJS

    [4] Pasal 5 ayat (2) UU BPJS

    [5] Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU BPJS

    [6] Pasal 83 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (2) UU BPJS

    [7] Pasal 14 UU BPJS

    [8] Pasal 15 ayat (1) UU BPJS jo.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012

    [9] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

    [10] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

    [11] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995, hal. 258

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000