Sanksi Pidana Penyekap dan Penganiaya Pacar

PERTANYAAN

Belakangan sosial media tengah diramaikan dengan kasus penganiayaan dan penyekapan seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Korban diduga disekap selama 3 tahun oleh kekasihnya sendiri di sebuah indekos. Selama disekap, korban diduga dianiaya oleh pelaku sampai mengalami luka berat, seperti mata menjadi buta, bibir atas hilang, hingga kaki dan tangan penuh bekas luka bacokan dan pukulan. Sampai saat ini pelaku masih dalam buronan. Jika pelaku sudah tertangkap, ketentuan pasal apa yang dapat dijerat kepada pelaku?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada ketentuan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[1] Namun, untuk memperkaya pemahaman Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP lama yang saat ini sudah tidak berlaku.

Perlu diketahui, setidaknya ada 3 pasal yang dapat menjerat pelaku penyekapan dan penganiayaan dalam kasus yang Anda tanyakan, antara lain Pasal 466, Pasal 468, Pasal 446 dan Pasal 451 UU 1/2023.

Pasal Penganiayaan

Dalam pertanyaan, Anda menerangkan bahwa terdapat perbuatan penganiayaan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilihat ketentuan pidana mengenai penganiayaan. Pertama, pasal penganiayaan biasa yaitu Pasal 466 UU 1/2023 yang secara historis pernah diatur dalam Pasal 351 KUHP lama, sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP

Pasal 466 UU 1/2023

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[2] Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu sebesar Rp50 juta.[3] Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun; Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana paling alam 7 tahun. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana.

Menurut Penjelasan Pasal VII UU 1/2026 yang mengubah Penjelasan Pasal 466 UU 1/2023, ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Mengingat korban pada kasus Anda mengalami luka berat, maka sanksi pidana secara khusus merujuk pada Pasal 466 ayat (2) UU 1/2023, yaitu 5 tahun penjara. Adapun yang dimaksud luka berat adalah:[4]

1. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
2. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
3. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca Indera atau salah satu anggota tubuh;
4. cacat berat atau cacat permanen;
5. lumpuh;
6. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 minggu;
7. gugur atau matinya kandungan; atau
8. rusaknya fungsi reproduksi.

Fakta bahwa korban mendapatkan luka berat, menimbulkan potensi terhadap pelaku untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 468 UU 1/2023, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 354 KUHP lama, sebagai berikut:

Pasal 354 KUHP lama	Pasal 468 UU 1/2023
Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.	Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 468 UU 1/2023, tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan ini merupakan jenis penganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum dan penganiayaan ringan, batas dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang

Kemudian, terhadap perbuatan penyekapan yang dilakukan oleh pelaku, maka ketentuan sanksinya dapat merujuk pada ketetuan yang terdapat pada BAB XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang UU 1/2023.

Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku adalah Pasal 446 UU 1/2023 yang mengatur mengenai perampasan kemerdekaan orang. Dalam sejarahnya ketentuan ini pernah diatur dalam Pasal 333 KUHP lama. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 333 KUHP lama

Pasal 446 UU 1/2023

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

Melihat Penjelasan Pasal 446 UU 1/2023, dalam ketentuan ini, merampas kemerdekaan dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Adapun yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya seorang polisi menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Sebagaimana sudah juga dijelaskan sebelumnya, kondisi luka berat korban mengakibatkan pelaku dapat dijerat secara khusus dengan Pasal 446 ayat (2) UU 1/2023, yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun.

Masih dalam BAB yang sama, terdapat pasal lain yang bisa berpotensi menjerat pelaku, yaitu Pasal 451 UU 1/2023 mengenai penyanderaan sebagai berikut.

Setiap orang yang menahan orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Menurut Penjelasan Pasal 451 UU 1/2023, penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang, berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di tempat kediamannya atau di tempat lain dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“Perma 2/2021”)

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023

[4] Pasal 155 UU 1/2023