Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pidana

Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

PERTANYAAN

Belakang ini baru saja terjadi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap pemuda asal Bandung. Pemuda tersebut diduga menjadi korban TPPO dan saat ini sedang berada di Kamboja. Atas banyaknya kasus TPPO, saya memiliki pertanyaan, apa yang dimaksud dengan TPPO? Bagaimana UU TPPO mengatur TPPO? Unsur TPPO apa saja?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Apa yang dimaksud dengan TPPO? Menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

    TPPO adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena TPPO sangat merendahkan martabat kemanusiaan dan sudah sangat meluas, masif, serta bersifat sistemik. Selain itu, TPPO juga telah membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Baca juga: Kasus Perdagangan Orang di NTT, Melanggar HAM?

    Kemudian, yang dimaksud dengan perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO, sebagai berikut:

    Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

    Lantas, unsur TPPO apa saja?

    Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Dari definisi perdagangan orang di atas, terdapat 3 komponen atau unsur utama dalam TPPO, yaitu:[2]

    1. Proses

    Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan. Contohnya seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang.

    1. Cara

    Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan. Contoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain.

    1. Tujuan

    Tujuan adalah hal yang dicapai dari rangkaian proses dan cara. Konteks tujuan dalam UU TPPO adalah eksploitasi.

    Sanksi Pidana TPPO

    Adapun sanksi pidana terhadap pelanggaran TPPO dapat ditemukan dalam BAB II Pasal 2 s.d. Pasal 18 UU TPPO. Sebagian dari pasal tersebut ada yang mengandung delik formil dan ada juga yang mengandung delik materil.[3]

    Baca juga: Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil?

    Adapun terhadap tindak pidana perdagangan orang yang Anda contohkan pada pertanyaan, menurut hemat kami termasuk perbuatan membawa Warga Negara Indonesia (“WNI“) ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi. Oleh karena itu, pasal yang dapat menjerat pelaku TPPO adalah Pasal 4 UU TPPO yang berbunyi:

    Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

    Pasal 4 UU TPPO merupakan delik formil,[4] yaitu perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.[5] Dalam arti lain, delik formil adalah delik yang terpenuhi selama unsur-unsur tindakan dalam rumusan pasal terpenuhi.[6]

    Jika dihubungkan dengan unsur-unsur TPPO, maka unsur-unsur Pasal 4 UU TPPO dapat diuraikan sebagai berikut:[7]

    1. Pelaku

    Setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.[8]

    1. Proses

    Membawa WNI ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

    1. Tujuan

    Dengan maksud untuk dieksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.[9]

    Oleh karena itu, pelaku yang membawa korban ke luar negeri dengan maksud untuk mengeksploitasi korban di luar negeri dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

    Sebagai informasi, sanksi pidana pelaku TPPO juga dapat ditemukan pada ketentuan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[10] yaitu tahun 2026. Terkait dengan TPPO diatur dalam Pasal 455 UU 1/2023, sebagai berikut:

    1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII, yaitu Rp5 miliar.[11]
    2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

    Adapun setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 UU 1/2023, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak berupa:[12]

    1. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
    2. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.

    Baca juga: Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Modus Operandi dan Bentuk Eksploitasi TPPO

    Metode atau modus operandi berbagai kasus perdagangan orang dilakukan dengan cara tersamar, terputus serta tersistem rapi.[13] Mengutip Muhammad Kamal dalam bukunya Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia (hal. 3), secara umum, tahapan awal modus operandi dari pelaku praktik perdagangan orang dimulai dari:

    1. menghadirkan calon korban dengan cara menjebak atau memberikan harapan yang lebih baik melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian, atau penerimaan orang;
    2. memegang kendali atas korban dan/atau orang-orang yang dipercaya oleh korban dengan cara memberikan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi pembayaran atau manfaat.

    Kemudian, menurut International Organization for Migration (“IOM”), TPPO memiliki berbagai jenis modus operandi dan eksploitasi. Setidaknya 6 jenis eksploitasi TPPO yang paling sering ditemukan adalah sebagai berikut:[14]

    1. Eksploitasi Seksual

    Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual diantaranya:

    1. paksaan fisik dan psikis;
    2. perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi;
    3. maraknya tren mucikari perempuan;
    4. pendekatan melalui media sosial;
    5. perkawinan;
    6. adanya janji untuk bekerja di area pariwisata;
    7. adanya janji program pertukaran pelajar.

    1. Pengantin Pesanan

    Dalam melangsungkan rangkaian TPPO ini, modus yang sering digunakan meliputi:

    1. janji akan hidup dengan mapan;
    2. menikah dan tinggal dengan warga negara asing;
    3. pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak resmi di negara asal suami;
    4. perantara mendekati keluarga untuk mendukung keputusan korban;
    5. dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban dikuasai oleh suami;
    6. jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar ganti rugi kepada suami.

    1. Eksploitasi Tenaga Kerja di Bidang Perikanan

    Modus eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan mencakup:

    1. tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi hanya ijazah SD dan SMP;
    2. gaji yang ditawarkan sangat tinggi;
    3. tidak disyaratkan keahlian khusus;
    4. biaya rekrutmen dan penempatan dipotongkan dari gaji yang diperoleh;
    5. pemotongan gaji yang sangat besar;
    6. kecelakaan kerja tidak ditangani oleh pemberi kerja;
    7. mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bekerja.

    1. Eksploitasi Anak

    Modus-modus yang digunakan untuk mengeksploitasi adalah:

    1. perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya;
    2. perekrut mendekati korban menggunakan media sosial;
    3. perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah;
    4. perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan secara lunas;
    5. korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang;
    6. korban ditawari program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan;
    7. korban ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah.

    1. Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

    Modus-modus yang digunakan dalam eksploitasi ini meliputi:

    1. perekrutan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri dengan janji gaji yang besar;
    2. adanya tes kesehatan yang asal dilakukan dan korban diberi uang fit sebagian untuk penjeratan hutang;
    3. tidak diberikan pelatihan yang formal di balai latihan kerja atau tempat pelatihan lainnya yang terverifikasi oleh pemerintah;
    4. korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri;
    5. apabila korban ingin mengundurkan diri, korban diharuskan membayar uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat banyak;
    6. korban sering kali bekerja dengan jam kerja yang sangat lama;
    7. korban mengalami penyiksaan/penganiayaan;
    8. gaji korban tidak dibayarkan oleh majikannya.

    1. Eksploitasi Berupa Transplantasi Organ

    Modus operandi transplantasi organ dapat berupa:

    1. pendekatan oleh pelaku secara personal atau diiklankan di media sosial;
    2. ditawarkan nominal yang cukup tinggi padahal harga tersebut sangat tidak layak dibandingkan dengan nilai organ;
    3. diajak melakukan tes kesehatan dengan dokter yang menerima praktik ilegal;
    4. data pasien dalam rekam medis cenderung dirahasiakan;
    5. pelaku tidak membayar korban sejumlah uang yang dijanjikan tidak dilakukan pengecekan kondisi kesehatan pasca operasi.

    Baca juga: Larangan Perdagangan Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia

    Kemudian, perlu diketahui bahwa Anda dapat melaporkan TPPO melalui beberapa cara:

    1. menghubungi SAPA 129 (telepon 129 atau WhatsApp 08-111-129-129);
    2. melapor ke kantor polisi atau melalui nomor darurat 110; atau
    3. melaporkan melalui layanan pengaduan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi di www.imigrasi.go.id untuk kasus terkait keimigrasian.

    Baca juga: Peran Masyarakat dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasa Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Referensi:

    1. Antonius PS Wibowo (et.al). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020;
    2. International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021;
    3. Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
    4. Muhammad Kamal. Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. Makassar: Social Politic Genius, 2019;
    5. Paul Sinlaeloe. Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: Andi Publisher, 2024;
    6. Direktorat Jenderal Imigrasi, yang diakses pada 20 November 2025, pukul 18.00 WIB.


    [1] Paul Sinlaeloe. Human Trafficking: Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: Andi Publisher, 2024, hal. 81

    [2] International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, hal. 24-25

    [3] International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, hal. 25

    [4] International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, hal. 27

    [5] Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 209

    [6] International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, hal. 27

    [7] International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, hal. 27

    [9] Pasal 1 angka 7 UU TPPO

    [11] Pasal 79 ayat (1) huruf g UU 1/2023

    [12] Pasal 86 jo. Pasal 456 UU 1/2023

    [13] Antonius PS Wibowo (et.al). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020. hal. 35

    [14] International Organization for Migration (IOM). Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021, hal. 33-35

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000