Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Sejarah Filsafat Hukum

Sejarah Filsafat Hukum
Sejarah Filsafat Hukum

PERTANYAAN

Bagaimana sejarah filsafat hukum sampai menjadi sistem hukum modern seperti saat ini?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Filsafat Hukum

    Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat hukum. Filsafat dalam bahasa Yunani disebut philoshopia, yakni terdiri dari dua suku kata, philos atau philia, dan sophos. Philos diartikan sebagai cinta persahabatan, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Oleh karena itu, philosophia dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau kebenaran.[1]

    Selanjutnya, menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Sukarno Aburaera (et al.) dalam buku Filsafat Hukum, Teori dan Praktik (hal. 42), hukum adalah kesatuan norma-norma tentang bagaimana orang harus berperilaku. Sedangkan menurut Porbacaraka dan Soekanto dalam buku Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (hal. 2-4), terdapat beberapa arti hukum, yaitu:

    1. ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
    2. disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
    3. norma, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan legal philosophy, philosophy of law, atau rechts filosofie. Terdapat berbagai pengertian filsafat hukum, yaitu ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, filsafat teoretis, filsafat terapan dan filsafat praktis, atau bahkan ada yang mengatakan sebagai subspesies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.[2]

    Masih bersumber dari buku yang sama, menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan philosophy of law atau rechts filosofie. Hal ini dikarenakan istilah legal dari legal philosophy sama dengan undang-undang atau resmi.[3]

    Lebih lanjut, Muhammad Rakhmat dalam buku Pengantar Filsafat Hukum (hal. 45-48) merangkum beberapa arti filsafat hukum dari para ahli:

    1. Satjiipto Rahardjo: filsafat hukum adalah ilmu yang persoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar tentang hukum. Misalnya, apa hakikat hukum? Apa dasar mengikatnya hukum?
    2. Langemeyer: filsafat hukum adalah ilmu yang membahas secara filosofis tentang hukum.
    3. J.H.P. Bellefroid: filsafat hukum adalah filsafat dalam bidang hukum, bukan ilmu hukum tetapi ilmu pembantu dalam mempelajari ilmu hukum.

    Filsafat hukum juga diartikan sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika. Adapun yang diatur oleh hukum adalah perbuatan manusia yang terkategori dalam tiga hal, yaitu perintah, larangan, dan pembolehan. Pembicaraan yang menjadi fokus bahasan dalam filsafat hukum adalah tentang apa hakikat hukum, apa tujuan hukum, mengapa hukum ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum.[4]

    Baca juga: 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli

    Aliran Filsafat Hukum

    Sebagai informasi, terdapat beberapa aliran filsafat hukum, antara lain:[5]

    1. Aliran hukum alam, yang terbagi menjadi:
      1. aliran hukum alam irasional; dan
      2. aliran hukum alam rasional.
    2. Positivisme hukum, yang dibedakan dalam dua corak:
      1. aliran hukum positif analitis; dan
      2. aliran hukum murni.
    3. Utilitarianisme, yaitu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.
    4. Mazhab sejarah, yang membahas keterkaitan antara jiwa suatu bangsa dan hukumnya.
    5. Sociological jurisprudence, yaitu memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup.
    6. Realisme hukum, yaitu:
      1. American legal realism;
      2. Scandinavian legal realism.
    7. Sociology of law, yakni hukum sebagai metode kontrol sosial.
    8. Freirechtslehre, atau ajaran hukum bebas.

    Baca juga: Prof Shidarta: Filsafat Hukum Makin Krusial untuk Era Peradaban Teknologi Informasi

    Lantas, bagaimana sejarah filsafat hukum sampai menjadi sistem hukum modern seperti saat ini?

    Sejarah Filsafat Hukum

    Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, maka sejarah perkembangan filsafat hukum tidak bisa lepas dari sejarah keberadaan dan perkembangan filsafat pada umumnya. Menurut Farkhani (et al.) dalam buku Filsafat Hukum, Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme (hal. 27-36), terdapat beberapa fase perkembangan filsafat hukum dari zaman Yunani Kuno sampai zaman sekarang, yaitu sebagai berikut.

    1. Zaman Yunani Kuno

    Banyak penulis yang meyakini bahwa pertama kali filsafat hukum dicetuskan adalah pada masa Socrates (500 SM), karena ia adalah filsuf yang pertama-tama memberikan perhatiannya kepada manusia, berfilsafat tentang manusia sampai ke segala sendi-sendinya. Namun, Socrates bukan satu-satunya tokoh dalam fase ini, karena setelahnya tercapat Plato dan Aristoteles yang memiliki konsepsi tentang filsafat hukum yang mulai terbangun.

    Plato mengatakan bahwa hukum dan undang-undang harus dapat menempatkan diri bagaikan seorang ayah yang baik hati yang tidak pernah memaksakan kehendaknya sebelum diberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa kehendak itu baik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya walaupun seseorang melanggar undang-undang harus dihukum, namun hukuman yang diberikan bukan sebagai tindakan pembalasan yang dianggap setimpal dengan kejahatannya. Plato melihat pelanggaran yang dilakukan seseorang ibarat sebagai penyakit bagi pelanggarnya, dan hukum harus menjadi obat yang sanggup menyembuhkan penyakit itu.

    Adapun Aristoteles memiliki konsep bahwa hukum adalah sumber kekuasaan. Bila hukum menjadi sumber kekuasaan, maka pemerintahan dari para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum.

    1. Zaman Romawi

    Pada zaman ini, para ahli pikir Romawi lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di kawasan kekaisaran Romawi yang sangat luas. Cicero adalah filsuf yang terkenal dengan pandangannya tentang konsep masyarakat sipil, yaitu sebuah konsep kehidupan bermasyarakat yang egalitarian, berkeadailan dan memiliki kedudukan yang sama dalam setiap hal, termasuk berkedudukan sama di depan hukum.

    Kemudian, St. Agustine berpandangan bahwa doktrin hukum dan konsep hukum bersumber pada ajaran Kristen Katolik, yakni hukum berasaskan dari kemauan-kemauan pencipta manusia yang berlaku secara alami dan bersifat universal.

    Baca juga: Makna Equality Before The Law dan Penerapannya

    1. Zaman Abad Pertengahan

    Zaman pertengahan dimulai ketika Romawi mengalami kehancuran. Dari sini, terdapat pergeseran pemikiran hukum orang Eropa (Barat). Perubahan tersebut adalah pergeseran orientasi terhadap ketaatan manusia terhadap hukum positif, yakni ketaatannya tidak lagi didasarkan pada ketaatan terhadap hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak gereja (Tuhan).

    Tokoh-tokoh filsafat hukum pada abad pertengahan contohnya adalah Agustinus dan Thomas Aquinas di Eropa, dan di Timur (Islam) ada tokoh seperti al-Kindi, Ibnu Bajjah, dan al-Ghazali.

    Pada abad pertengahan ini muncul istilah lex aeterna dan lex naturalis. Lex aeterna merupakan hukum yang abadi berasal dari rasio Tuhan. Melalui lex aeterna ini Tuhan membuat rencana terhadap alam semesta. Selanjutnya, hukum abadi dari Tuhan terwujud dalam diri manusia sehingga manusia dapat merasakannya, misalnya, apa yang disebut keadilan itu. Inilah yang disebut dengan hukum alam atau lex naturalis.

    1. Zaman Modern

    Pada zaman modern, perbincangan tentang hukum Tuhan berada di atas hukum manusia mulai digoncang, lalu doktrin-doktrin agama (gereja) mulai dipisahkan dalam kehidupan realistis manusia.

    Zaman modern ini menempatkan posisi manusia lebih mandiri dan memperbincangkan rasio Tuhan berada di luar kemampuan rasio manusia untuk memikirkannya. Tokoh filsafat hukum yang cukup terkenal adalah William Occam (1290-1350 M), yang berpendapat bahwa pengetahuan tentang hukum abadi dari Tuhan ada di luar jangkauan rasio manusia. Zaman modern juga dikenal dengan istilah sekularisasi di bidang hukum.

    Selain itu, pada zaman ini hukum alam yang lebih besifat ketuhanan mulai ditinggalkan, diganti dengan hukum yang dinilai lebih humanis empiris-antropologis. Artinya, hukum yang diciptakan dihasilkan dari hasil cipta rasio manusia, standar baik-buruk berdasar akal-budi manusia, mempertimbangkan kebudayaan bangsa dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

    1. Zaman Sekarang

    Zaman sekarang dimulai dari abad ke-19 M. Filsafat zaman sekarang berbeda dengan filsafat zaman modern. Pada zaman modern yang berkembang adalah rasionalisme, sedangkan pada zaman sekarang rasionalisme yang berkembang dilengkapi dengan empirisme, seperti Hobbes.

    Namun, aliran ini berkembang pesat pada abad ke-19, sehingga faktor sejarah juga mendapat perhatian dari para pemikir hukum pada waktu itu, seperti Hegel, Karl Marx, dan von Savigny.

    Paradigme Hukum Pada Masa Post Modern

    Zaman sekarang juga dikenal dengan istilah zaman post modern. Menurut penganut post modern, era sejarah modern telah berakhir, dan saat ini kita hidup di era post modern.[6]

    Post modernisme tidak mempercayai hal-hal yang berbau universalisme, harmonisme dan transendentalisme. Dalam masa ini, tidak ada jalan musyawarah untuk menentukan nilai kebenaran dan menghadapi realita, yang ada hanyalah perbedaan-perbedaan yang harus dihormati. Kebenaran bisa datang dari arah mana saja dan dari sudut pandang apa saja. Bila memahami suatu kebenaran itu berbeda, maka sikap hormat terhadap perbedaan akan kebenaran harus dijunjung tinggi. Para tokoh filsuf di bidang hukum yang cukup terkenal pada masa post modernisme adalah Roscoe Pound, Robert M. Unger, dan Hans Kelsen.[7]

    Penting untuk diketahui bahwa pesan yang ingin disampaikan oleh paradigma hukum pada masa post modern adalah kewaspadaan pada produk hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan perundangan lainnya, baik pusat maupun daerah atau pada siapa saja yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan ataupun suatu kebijakan penguasa dalam sebuah sistem politik, hukum, maupun ekonomi dan yang lainnya.[8]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Dimas Dwi Nugroho (et al.). Perkembangan Filsafat Hukum (Sebuah Tinjauan dari Masa Klasik sampai dengan Post Modern). Jurnal CAUSA, Vol. 3, No. 10, 2024;
    2. Farkhani (et al.). Filsafat Hukum, Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Solo: Perum Gumpang Baru, 2018;
    3. Muhammad Rakhmat. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: STIE Pasundan Press, 2015;
    4. Purnadi Purbacaraka dan Soekanto. Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Alumni, 1986;
    5. Serlika Aprita dan Rio Adhitya. Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2020;
    6. Sukarno Aburaera (et al.). Filsafat Hukum, Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017.

    [1] Sukarno Aburaera (et al.). Filsafat Hukum, Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 25.

    [2] Sukarno Aburaera (et al.). Filsafat Hukum, Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 43.

    [3] Sukarno Aburaera (et al.). Filsafat Hukum, Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 44.

    [4] Farkhani (et al.). Filsafat Hukum, Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Solo: Perum Gumpang Baru, 2018, hal. 25.

    [5] Serlika Aprita dan Rio Adhitya. Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 97-119.

    [6] Dimas Dwi Nugroho (et al.). Perkembangan Filsafat Hukum (Sebuah Tinjauan dari Masa Klasik sampai dengan Post Modern). Jurnal CAUSA, Vol. 3, No. 10, 2024, hal. 5.

    [7] Farkhani (et al.). Filsafat Hukum, Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Solo: Perum Gumpang Baru, 2018, hal. 55.

    [8] Farkhani (et al.). Filsafat Hukum, Pradigma Modernisme Menuju Post Modernisme. Solo: Perum Gumpang Baru, 2018, hal. 59.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000