Ilmu Hukum
Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya
Bacaan 10 Menit

PERTANYAAN
Apa itu sosiologi hukum?


Bacaan 10 Menit

Apa itu sosiologi hukum?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pada 19 Juli 2022.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum diperkenalkan oleh Aguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan.[1]
Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin “socius” yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani “logos” yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Aguste Comte juga menegaskan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.[2]
Sedangkan menurut Pitirim Sorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dengan gejala lainnya.[3]
Lantas, apa pengertian sosiologi hukum?
Sosiologi hukum menurut sejarah diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti, yang lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum, hukum hanya merupakan salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri.[4]
Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan 2 (dua) cara antara lain:[5]
Lebih lanjut, dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian sosiologi hukum:
Sosiologi hukum adalah hukum positif yang berlaku, dalam pengertian lain, isi dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat dan dipengaruhi faktor kemasyarakatan. [6]
Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal nyata, seperti organisasi baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi atau kebiasaan, dan juga dalam materi dasar seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga hukum secara demografis.[7]
Objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran pada sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.[8]
Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.[9]
Sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[10]
Dari berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.
Baca juga: Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum
Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.[11]
Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup 2 (dua) hal, yaitu:[12]
Baca juga: Perkembangan dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum
Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan Government Social Control. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.[13]
Adapun Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita dalam buku Sosiologi Hukum (hal. 22-23), objek sosiologi hukum terdiri dari:
Selanjutnya, sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Karakteristik sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terkait praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut.[14]
Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:[15]
Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, karakteristik sosiologi hukum adalah:[16]
Kesimpulannya, sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Selain itu, karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.
Demikian jawaban dari kami terkait pengertian sosiologi hukum, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 2
[2] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 2
[3] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 4
[4] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 2–3
[5] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 3
[6] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 5
[7] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 5
[8] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 8
[9] Fithriatus Shalihah. Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 4
[10] Soesi Idayanti. Sosiologi Hukum. Bantul, DIY: Tanah Air Beta, 2020, hal. 6
[11] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 55-56
[12] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 57
[13] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 129-130
[14] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 55-56
[15] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 60.
[16] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 10-11