Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Ilmu Hukum

Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya

Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya
Sosiologi Hukum: Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristiknya

PERTANYAAN

Apa itu sosiologi hukum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dipublikasikan pada 19 Juli 2022.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Sosiologi Hukum

    Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum diperkenalkan oleh Aguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan.[1]

    Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin “socius” yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani “logos” yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Aguste Comte juga menegaskan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.[2]

    Sedangkan menurut Pitirim Sorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dengan gejala lainnya.[3]

    Lantas, apa pengertian sosiologi hukum?

    Sosiologi hukum menurut sejarah diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti, yang lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum, hukum hanya merupakan salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri.[4]

    Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan 2 (dua) cara antara lain:[5]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000
    1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan;
    2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

    Lebih lanjut, dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian sosiologi hukum:

      1. Meuwissen

    Sosiologi hukum adalah hukum positif yang berlaku, dalam pengertian lain, isi dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat dan dipengaruhi faktor kemasyarakatan. [6]

      1. Alvin S. Johnson

    Sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal nyata, seperti organisasi baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi atau kebiasaan, dan juga dalam materi dasar seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga hukum secara demografis.[7]

      1. Satjipto Rahardjo

    Objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran pada sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.[8]

      1. Soerjono Soekanto

    Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.[9]

      1. Donald Black

    Sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[10]

    Dari berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

    Baca juga: Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum

    Ruang Lingkup, Objek, dan Karakteristik Sosiologi Hukum

    Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi.[11]

    Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup 2 (dua) hal, yaitu:[12]

    1. Dasar-dasar sosial dari hukum, misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.
    2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya UU Penanaman Modal terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu terhadap gejala politik, UU Hak Cipta terhadap gejala budaya, UU Pendidikan Tinggi terhadap gejala pendidikan, dan lainnya.

    Baca juga: Perkembangan dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

    Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan Government Social Control. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.[13]

    Adapun Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita dalam buku Sosiologi Hukum (hal. 22-23), objek sosiologi hukum terdiri dari:

    1. Masyarakat, yaitu sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama bilamana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum, sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang masyarakat.
    2. Lembaga, yaitu sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang terlembaga, di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam Masyarakat.
    3. Interaksi, yaitu sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial, sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum.

    Selanjutnya, sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Karakteristik sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terkait praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut.[14]

    Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut:[15]

    1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat.
    2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial.
    3. Hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial serta budaya.

    Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, karakteristik sosiologi hukum adalah:[16]

    1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
    2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu?” dan “apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?”. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
    3. Sosiologi hukum tidak melakukan ”penilaian” terhadap hukum.

    Kesimpulannya, sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Selain itu, karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.

    Demikian jawaban dari kami terkait pengertian sosiologi hukum, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
    4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

    Referensi:

    1. Fithriatus Shalihah. Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017;
    2. I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017;
    3. Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita. Sosiologi Hukum. Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023;
    4. Soesi Idayanti. Sosiologi Hukum. Bantul, DIY: Tanah Air Beta, 2020;
    5. Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011;
    6. Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018.

    [1] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 2

    [2] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 2

    [3] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 4

    [4] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 2–3

    [5] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 3

    [6] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 5

    [7] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 5

    [8] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 8

    [9] Fithriatus Shalihah. Sosiologi Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hal. 4

    [10] Soesi Idayanti. Sosiologi Hukum. Bantul, DIY: Tanah Air Beta, 2020, hal. 6

    [11] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 55-56

    [12] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 57

    [13] Yesmil Anwar (et.al). Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 129-130

    [14] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 55-56

    [15] Yusuf Daeng. Sosiologi Hukum. Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 60.

    [16] I Gusti Ngurah Dharma Laksana (et.al). Sosiologi Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 10-11

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000