Bacaan 6 Menit
Saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai gaji guru honorer. Berapa gaji guru honorer dan berapa tunjangan guru honorer? Dan berapa gaji guru honorer 2025? Apakah gaji guru honorer naik gaji?
Terima kasih atas pertanyaannya.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Status dan Gaji Pegawai Honorer yang dibuat oleh Zulhesni, S.H. pada tanggal 23 Maret 2016.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 48/2005, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (“APBN”) atau anggaran pendapatan belanja daerah (“APBD”).
Hal ini berarti berarti tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD.
Membahas mengenai guru honorer, tentunya harus diketahui juga mengenai definisi guru. Pasal 1 angka 1 UU Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru honorer adalah guru yang diangkat oleh pejabat tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Guru honorer umumnya tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Lantas, berapa gaji guru honorer dan berapa tunjangan guru honorer?
Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai gaji guru honorer, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa menurut UU Guru dan Dosen, seorang guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.[1]
Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.[2]
Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3] Sedangkan, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.[4]
Menurut Permendikdasmen 8/2025, gaji guru honorer dapat diambil dari dana bantuan operasional sekolah (“BOS”). Hal ini diterangkan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l Permendikdasmen 8/2025 bahwa salah satu komponen penggunaan dana BOS reguler adalah pembayaran honor.
Komponen pembayaran honor tersebut merupakan pembayaran honor bulanan untuk guru dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, antara lain:[5]
Adapun, mengenai nominal pasti gaji guru honorer, sepanjang penelusuran kami, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengaturnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat memberikan jawaban pasti mengenai berapa gaji guru honorer maupun kenaikan gaji guru honorer. Walaupun demikian, merujuk UU Guru dan Dosen, gaji guru honor haruslah di atas kebutuhan hidup minimum.
Kemudian soal tunjangan, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan tunjangan adalah tunjangan profesi guru (“TPG”), yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.[6]
Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) PP 41/2009, menerangkan bahwa TPG diberikan setiap bulan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TPG ini diberikan kepada guru dan dosen pegawai negeri sipil (“PNS”) dan bukan pegawai negeri sipil.[7] Bagi yang bukan PNS, TPG diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.[8]
Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan guru diatur dengan peraturan menteri. Kami akan mengambil contoh dalam Permenag 4/2025 yang mengatur tentang TPG, seperti untuk guru-guru madrasah.
Lantas, berapa tunjangan guru honorer? Menurut Pasal 3 ayat (1) Permenag 4/2025, guru bukan pegawai aparatur sipil negara (“GBPASN”) yang telah disetarakan dengan jabatan, pangkat golongan dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS diberikan TPG yang besarannya setara dengan gaji pokok pegawai PNS pada jabatan, pangkat, golongan, dan kualifikasi akademik yang sama sesuai dengan penetapan inpassing jabatan fungsional guru.
Kemudian, bagi GBPASN yang belum disetarakan dengan jabatan pangkat, golongan, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS diberikan TPG yang besarannya ditetapkan oleh menteri.[9]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”)
[2] Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen
[3] Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen
[4] Pasal 15 ayat (3) UU Guru dan Dosen
[5] Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (“Permendikdasmen 8/2025”)
[6] Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (“PP 41/2009”)
[7] Pasal 3 ayat (2) PP 41/2009
[8] Pasal 5 ayat (1) PP 41/2009
[9] Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Kementerian Agama (“Permenag 4/2025”)
