Bacaan 9 Menit
Bagaimana status operasional perusahaan PMA apabila satu-satunya direktur yang tercatat dideportasi oleh otoritas keimigrasian Indonesia? Apakah perusahaan secara hukum menjadi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Penanaman modal asing (“PMA”) adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang melakukan kerja sama dengan penanam modal dalam negeri.[1]
Dalam regulasi penanaman modal yang berlaku di Indonesia, PMA wajib berbentuk perseroan terbatas (“PT”), berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.[2] PMA pada umumnya diarahkan untuk kegiatan usaha dengan skala besar dan boleh menjalin kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (“UMKM”).[3]
Selanjutnya, syarat permodalan PMA berupa nilai investasi sebesar Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek.[4] Adapun ketentuan modal ditempatkan bagi PMA adalah paling sedikit Rp2,5 miliar yang tidak dapat ditarik atau dipindahkan dari rekening badan usaha selama minimal 12 bulan terhitung sejak ditempatkan atau disetor pertama kali.[5]
Baca juga: Modal Dasar PT PMA
Sebagai entitas yang diwajibkan berbentuk perseroan terbatas, PT PMA secara otomatis memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari para pemegang saham maupun pengurusnya. Suatu PT PMA dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi persyaratan pendirian badan hukum PT sebagaimana diatur dalam UU PT sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja dan juga ketentuan PMA di Indonesia dalam regulasi terkait.
Dalam hal ini, pendirian perseroan harus dilakukan oleh paling sedikit 2 orang atau lebih melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (in casu akta pendirian).[6] Status badan hukum perseroan kemudian diperoleh setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan.[7] Sejak saat itu, perseroan memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri.
Baca juga: Aturan Pendirian PT PMA dan Prosedurnya
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, apakah deportasi direktur memengaruhi status PT PMA secara hukum?
Sebagai suatu perseroan, PT PMA mengenal konsep organ perseroan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[8] Dalam struktur ini, direksi memiliki peran strategis karena berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, termasuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.[9] Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.
Mengacu pada Pasal 93 ayat (1) UU PT, anggota direksi harus merupakan orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak memiliki riwayat tertentu dalam 5 tahun sebelum pengangkatannya, seperti pernah dinyatakan pailit, terbukti menyebabkan perseroan pailit, atau dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau sektor keuangan. Kemudian, dalam ketentuan mengenai kualifikasi direksi sebagaimana diatur dalam UU PT, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit membatasi nasionalitas anggota direksi. Oleh karena itu, dimungkinkan bagi Warga Negara Asing untuk menjabat sebagai direktur dalam pengelolaan perseroan di Indonesia, termasuk pada PT PMA.
Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas (hal. 355), yang menyatakan bahwa Pasal 93 ayat (1) UU PT tidak mengatur syarat nasionalitas maupun tempat tinggal anggota direksi. Dengan demikian, undang-undang tidak melarang orang asing, bahkan yang bertempat tinggal di luar negeri, untuk diangkat sebagai anggota direksi, serta tidak mensyaratkan kewarganegaraan Indonesia.
Meskipun demikian, menurut hemat kami, keberadaan direktur asing dalam pengelolaan perseroan tidak terlepas dari konsekuensi hukum tertentu. Selain berkaitan dengan perizinan kerja dan izin tinggal yang lebih kompleks, terdapat pula risiko tindakan keimigrasian seperti deportasi.
Berdasarkan Pasal 106 angka (1) Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka (36) UU Keimigrasian, deportasi merupakan tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, tindakan deportasi dapat dilakukan karena berbagai alasan, antara lain tercantum dalam daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, menggunakan dokumen palsu, tidak memiliki visa, memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa, hingga terlibat dalam tindak pidana atau kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
Dengan adanya potensi tindakan deportasi tersebut, timbul implikasi hukum yang patut diperhatikan dalam konteks pengelolaan perseroan. Dalam hal seorang direktur asing dikenakan tindakan deportasi, kondisi tersebut secara faktual dapat menghambat pelaksanaan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan. Oleh karena itu, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah apabila seorang direktur asing dalam PT PMA dideportasi akibat pelanggaran keimigrasian, hal tersebut menyebabkan perseroan secara hukum tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya?
Dalam menjawab pertanyaan di atas, kami asumsikan bahwa direktur yang dimaksud hanya sebatas pengurus dan tidak termasuk dalam jajaran pemegang saham. Selanjutnya, perlu dipahami bahwa keberadaan PT PMA adalah entitas hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pengurusnya (separate legal entity).
Hal ini diperkuat melalui teori realistik atau inherence theory yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap melalui buku yang sama (hal. 54-55). Dalam sudut pandang teori realistik, dijelaskan perseroan sebagai grup atau kelompok yang kegiatan dan aktivitas yang dilakukannya “diakui hukum terpisah” (separate legal recognition) dari kegiatan dan aktivitas individu yang terlibat dalam perseroan. Secara lebih sederhana, terdapat pengakuan hukum terhadap perbedaan dan pemisahan antara personalitas dari perseroan dengan personalitas dari anggota yang terikat dalam perseroan itu sendiri.
Sehingga, dalam hal seorang direktur kemudian dideportasi dari PT PMA, tidak serta-merta memengaruhi status badan hukum dari PT PMA tersebut. Hal ini dikarenakan perseroan dan direksi merupakan dua entitas yang terpisah dan tidak saling memengaruhi.
Meskipun kondisi sebagaimana dijelaskan di atas tidak serta-merta memengaruhi status hukum dan operasional PT PMA sebagai suatu badan hukum, hilangnya satu-satunya direksi yang tercatat dan menjalankan fungsi pengurusan perusahaan berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatasi kekosongan jabatan direksi dan memastikan keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan, maka, dewan komisaris dapat mengambil alih pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dalam jangka waktu tertentu.[10] Dalam hal ini, keadaan tertentu yang dimaksud salah satunya adalah ketika direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara, yang mana ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan.[11] Selanjutnya, dilakukan penunjukan direktur baru melalui RUPS untuk mengisi kekosongan direktur tersebut.
Walaupun deportasi seorang direktur tidak secara langsung memengaruhi keberadaan PT PMA sebagai badan hukum, kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan tenaga kerja asing (“TKA”) tetap merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan.
Pelanggaran terhadap ketentuan izin kerja maupun izin tinggal bagi TKA dapat berujung pada tindakan administratif keimigrasian, termasuk deportasi. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi perusahaan serta stabilitas operasional bisnis, terutama apabila TKA tersebut memegang posisi strategis dalam manajemen perusahaan, seperti dalam kasus ini, yaitu satu-satunya direktur tercatat.
Oleh karena itu, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing perlu memastikan bahwa seluruh proses penggunaan TKA telah dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang berkaitan dengan perizinan ketenagakerjaan maupun keimigrasian.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
[1] Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”).
[2] Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal.
[3] Lihat Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Penanaman Modal.
[4] Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (“Permen Investasi dan Hilirisasi/BKPM 5/2025”).
[5] Pasal 26 ayat (10) dan Pasal 27 ayat (2) Permen Investasi dan Hilirisasi/BKPM 5/2025.
[6] Pasal 109 angka (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
[7] Pasal 109 angka (2) Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (4) UU PT.
[8] Pasal 109 angka (1) Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka (2) UU PT.
[9] Pasal 109 angka (1) Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka (5) UU PT.
[10] Pasal 118 ayat (1) UU PT.
[11] Lihat Pasal 107 huruf c UU PT.
