status istri & anak dalam masa perselisihan




Dari penjelasan Anda, menurut hemat kami, kedua pasangan tersebut masih berstatus sebagai suami-istri. Menurut pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, pasal 123 Kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Oleh karena itu, keduanya masih memiliki hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri. Di antaranya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat [1] UUP). Sedangkan, istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat [2] UUP). Juga merupakan kewajiban utama istri menurut hukum yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam (pasal 83 KHI).
Di sisi lain, jika istri telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, istri dapat mengajukan permohonan untuk tidak tinggal satu rumah dengan tergugat (suami). Demikian diatur dalam pasal 136 ayat (1) KHI yang berbunyi, selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
Demikian sejauh yang kami pahami. Semoga bermanfaat.
Peraturan perundang-undangan terkait:
1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)