Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Status Kewarganegaraan Anak Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia

Status Kewarganegaraan Anak Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia
Status Kewarganegaraan Anak Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia

PERTANYAAN

Saya adalah anak dari hasil perkawinan ayah dan ibu keturunan Tionghoa. Saya lahir di Indonesia dan saat ini berumur 24 tahun (ayah dan ibu saya juga lahir di Indonesia). Namun, status kewarganegaraan ayah dan ibu saya tidak jelas, entah dianggap WNI atau masih WNA.

Pertanyaan saya, bagaimana status kewarganegaraan anak keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia? Apakah saya perlu mengurus dokumen tambahan untuk membuktikan status kewarganegaraan saya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Status Kewarganegaraan WNI Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia, yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Juni 2013.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Pengertian Kewarganegaraan

    Berdasarkan UU 12/2006 yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat beberapa istilah yang penting untuk diketahui, antara lain:

    1. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[1]
    2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.[2]
    3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.[3]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Kemudian, menurut Pasal 2 UU 12/2006, yang menjadi Warga Negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

    Asas-asas Kewarganegaraan

    Kemudian, pada dasarnya, setiap negara memiliki kebebasan dan wewenang untuk menetapkan prinsip kewarganegaraan. Dalam hal ini, terdapat dua pedoman utama yang dikenal dalam prinsip kewarganegaraan, yaitu:[4]

    1. Asas Kelahiran (Ius Soli)

    Prinsip yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau wilayah kelahirannya. Awalnya, kewarganegaraan hanya didasarkan pada asas ius soli. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa seseorang yang lahir di suatu wilayah negara secara otomatis dan logis menjadi warga negara dari wilayah tersebut.

    1. Asas Keturunan (Ius Sanguinis)

    Prinsip kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan.

    Asas-asas kewarganegaraan juga diatur dalam UU 12/2006 sebagai berikut:[5]

    1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
    2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2006.
    3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
    4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 12/2006.

    Baca juga: 4 Asas Kewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan

    Kemudian, penting untuk diketahui bahwa UU 12/2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.[6]

    Baca juga: Aturan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia

    Dari informasi yang Anda sampaikan, Anda dan orang tua Anda lahir di Indonesia, namun status kewarganegaraan orang tua Anda tidak jelas. Dalam hal ini, asas kewarganegaraan yang relevan adalah asas ius soli. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asas ius soli adalah prinsip yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya (dalam kasus Anda, tempat kelahiran adalah Indonesia).

    Meskipun Anda tidak mengetahui dengan jelas status kewarganegaraan orang tua Anda, jika merujuk pada Pasal 4 huruf i UU 12/2006, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya adalah Warga Negara Indonesia (“WNI”). Dengan demikian, Anda maupun orang tua Anda adalah WNI.

    Selain itu, Pasal 4 huruf k UU 12/2006 juga mengatur bahwa apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia tetap merupakan WNI.

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Anda merupakan WNI dan tidak perlu mengurus dokumen tambahan untuk membuktikan status kewarganegaraan Anda.

    Sebagai WNI, Anda memiliki hak seperti WNI lainnya, termasuk untuk memperoleh identitas kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk (“KTP”). Adapun untuk pembuatan KTP, Anda dapat mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Disdukcapil”) setempat.

    Sebagai contoh, kami mengutip artikel Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) yang dilansir dari laman resmi Disdukcapil Banyuasin, yaitu syarat membuat KTP-El adalah membawa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Pengantar RT/RW.

    Adapun prosedurnya sama dengan prosedur pembuatan KTP sebelumnya, namun di sini akan dilengkapi dengan pengambilan sidik jari dan scan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas (KTP).

    Cara membuat KTP elektronik diantaranya adalah:

    1. Pastikan kelurahan atau desa Anda telah mendukung layanan KTP-El.
    2. Datang dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Pengantar RT/RW ke kelurahan/desa setempat.
    3. Ambil nomor antrean di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan, dan jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat KTP-El dari pemerintah setempat.
    4. Petugas akan memasukkan data dan foto Anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data Anda dengan data di KTP Anda. Jika Anda belum pernah mempunyai KTP, isi formulir F1.01.
    5. Bubuhkan tanda tangan Anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan Anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM, dan lain-lain.
    6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
    7. Pastikan surat panggilan Anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
    8. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila KTP-El selesai dicetak, Anda akan diberitahu dan KTP-El dapat diambil di kelurahan/desa setempat.

    Baca juga: Kewarganegaraan Dicabut, Bisakah Kembali Jadi WNI?

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Referensi:

    1. Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum AJUDIKASI, Vol. 1, No. 2, Desember, 2017;
    2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Disdukcapil Banyuasin, yang diakses pada 09 April 2026, pukul 16.00 WIB.


    [2] Pasal 1 angka 2 UU 12/2006

    [3] Pasal 1 angka 3 UU 12/2006

    [4] Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum AJUDIKASI, Vol. 1, No. 2, Desember, 2017, hal. 57

    [5] Penjelasan Umum UU 12/2006

    [6] Penjelasan Umum UU 12/2006

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000