Status Komisaris PMA dengan Visa on Arrival di Indonesia

PERTANYAAN

Saya tercatat sebagai salah satu komisaris perusahaan PMA di Indonesia dan saat ini berada di Indonesia dengan Visa on Arrival (VoA). Apakah posisi saya dan jenis visa ini dapat dianggap pelanggaran izin tinggal atau izin kerja?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Komisaris Sebagai Organ Perseroan

Dalam menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya, Pasal 109 angka (1) Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka (2) UU PT mengatur bahwa organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris. Dalam hal ini, dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.[1]

Kualifikasi seorang komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 110 UU PT adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah:

1. dinyatakan pailit;
2. menjadi anggota Direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan Pasal 110 UU PT di atas tidak membatasi kewarganegaraan komisaris. Dengan demikian, Warga Negara Asing (“WNA”) dapat menjabat sebagai komisaris dalam perseroan di Indonesia, termasuk pada PT Penanaman Modal Asing (“PT PMA”).

WNA Sebagai Komisaris di Indonesia

Dalam hal penggunaan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) di Indonesia, pemberi kerja TKA wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permenaker 8/2021. Adapun yang dimaksud dengan RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.[2] Dalam praktiknya, RPTKA juga dikenal sebagai izin kerja.

Dalam tahapan pengurusan izin kerja, terdapat dua tahapan, yaitu:

1. Tahapan Pertama

Penerbitan hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA (“Hasil Penilaian Kelayakan”), yang merupakan permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak.[3]

2. Tahapan Kedua

Pengesahan RPTKA, yakni persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.[4]

Setelah izin kerja dimiliki oleh TKA dimaksud, dari aspek keimigrasian, komisaris juga wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di Indonesia.

Baca juga: Mengenal Apa itu KITAS/KITAP dan Cara Mengurusnya

Merujuk pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 01/2025 dan lampirannya, ditentukan jenis visa E25A, yaitu visa yang diperuntukkan bagi orang asing yang melakukan pekerjaan sebagai komisaris dalam hubungan kerja dengan penjamin.

Dengan jenis visa tersebut, orang asing sebagaimana dimaksud memiliki sejumlah hak berupa:[5]

1. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja;
2. membawa keluarga untuk tinggal di wilayah indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian;
3. masuk dan keluar wilayah indonesia selama izin masuk kembali masih berlaku;
4. melakukan kegiatan berhubungan dengan investasi;
5. melakukan pembahasan, negosiasi, dan/atau menandatangani perjanjian bisnis;
6. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wisata, melakukan pembelian barang, serta mengunjungi keluarga dan teman;
7. memperoleh imbalan dari hasil pekerjaannya.

Selain itu, terdapat kewajiban berupa:[6]

1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. mematuhi kontrak kerja;
3. menghormati adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal;
4. memiliki biaya hidup yang cukup selama berada di indonesia.

Adapun dengan visa tersebut, terdapat larangan sebagai berikut:[7]

1. tinggal di wilayah Indonesia melebihi jangka waktu izin tinggalnya;
2. melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya;
3. melakukan penjualan barang atau jasa, terkecuali diperlukan dalam pekerjaannya;
4. melakukan kegiatan lain selain jenis kegiatannya sesuai dengan uraian kegiatan dan haknya, kecuali telah melakukan pengajuan rangkap jenis kegiatan atau perubahan jenis kegiatan.

Baca juga: Jenis-Jenis Visa untuk Masuk ke Indonesia

Komisaris yang Menggunakan Visa on Arrival

Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, pada sejumlah PT yang memiliki komisaris berupa orang asing, dikenal komisaris yang tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak menerima remunerasi langsung dari perusahaan. Merujuk pada kondisi tersebut, sejumlah perusahaan kemudian memilih untuk tidak melakukan pengurusan izin kerja dan izin tinggal bagi komisaris yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam sejumlah kunjungan yang dilakukan, komisaris tersebut sering kali memasuki wilayah Indonesia dengan jenis visa lainnya, termasuk dalam hal ini menggunakan Visa on Arrival atau VoA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 01/2025, VoA atau visa B1 memang dapat digunakan untuk kegiatan bisnis dan mengikuti rapat. Meskipun demikian, terdapat larangan bagi pemegang visa tersebut untuk menerima imbalan, upah, atau sejenisnya dari perorangan maupun korporasi di Indonesia.[8] Oleh karena itu, masuknya seorang komisaris ke wilayah Indonesia dengan menggunakan VoA pada prinsipnya diperbolehkan, akan tetapi berisiko menimbulkan pelanggaran administratif apabila dalam praktiknya terdapat kegiatan yang melampaui kegiatan yang diperbolehkan, khususnya apabila terdapat temuan dalam audit atau pemeriksaan oleh pihak imigrasi.

Hal ini dikarenakan dalam perspektif ketenagakerjaan dan keimigrasian, komisaris yang namanya tercatat di akta tetap dianggap sebagai pekerja dan dengan demikian, dianggap menerima remunerasi dari perusahaan. Oleh karena itu, disarankan agar seorang komisaris tetap memiliki izin kerja dan izin tinggal yang sesuai saat datang ke Indonesia. Hal ini untuk menghindari adanya sanksi administrasi yang dapat dikenakan saat adanya pemeriksaan secara mendadak oleh imigrasi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
5. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa.

---

[1] Pasal 109 angka (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[2] Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 8/2021”).

[3] Pasal 1 angka (5) Permenaker 8/2021.

[4] Pasal 1 angka (6) Permenaker 8/2021.

[5] Lampiran Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa (“Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 01/2025”), hal. 41-42.

[6] Lampiran Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 01/2025, hal. 41-42.

[7] Lampiran Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 01/2025, hal. 41-42.

[8] Lampiran Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan 01/2025, hal. 7-8.