Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 8 Maret 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 11 Juli 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, fitnah merupakan perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan untuk menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kohormatan, dan lain-lain.[1] Lantas, adakah pasal tentang fitnah?
Untuk dikatakan sebagai tindak pidana fitnah, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[2] yakni pada tahun 2026 yaitu:
Berdasarkan pasal fitnah KUHP di atas, unsur-unsur tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP meliputi:[4]
- pelaku melakukan kejahatan pencemaran (lisan) atau pencemaran secara tertulis;
- pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya benar;
- pelaku tidak membuktikan;
- tuduhan tersebut dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui pelaku, sehingga fitnah mencakup perbuatan seseorang yang menuduh orang lain melakukan pidana tanpa bukti.
Penjelasan selengkapnya mengenai pasal fitnah dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 311 KUHP tentang Fitnah.
Kemudian, unsur-unsur pasal fitnah tersebut harus merujuk pada ketentuan menista sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 sebagai berikut.
Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
- barang siapa;
- dengan sengaja;
- menyerang kehormatan atau nama baik seseorang;
- dengan menuduhkan sesuatu hal;
- dengan cara lisan;
- yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum.
Lebih lanjut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) menjelaskan mengenai Pasal 310 KUHP, terkait definisi “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Lalu, yang diserang ini biasanya merasa malu. Sedangkan “kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.
Sebagai tambahan, mengenai “perbuatan yang dituduhkan” dalam Pasal 310 KUHP, S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berpendapat (hal. 560) bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka.
Adapun menurut Penjelasan Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Objek tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini adalah orang perseorangan. Sedangkan, penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.
Patut dicatat, baik tindak pidana Pasal 310 KUHP maupun Pasal 433 UU 1/2023 tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari korban tindak pidana.[7]
Baca juga: Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023
Menurut Dian Dwi Jayanti (penulis sebelumnya), sepanjang tuduhan dari guru teman Anda tidak tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatannya itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana fitnah.
Agar perbuatan guru teman Anda dapat dijerat pasal fitnah KUHP, maka perbuatan tersebut harus sesuai rumusan Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023, yaitu harus diketahui oleh orang banyak, dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar.
Jika yang dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri,[8] maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 tentang penistaan atau penghinaan. Namun, apabila tuduhan perbuatan tersebut terbukti tidak benar, maka pelaku dapat dijerat pasal fitnah.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, apabila teman Anda merasa tidak bersalah, dia dapat membiarkan gurunya melaksanakan ancamannya dengan melaporkan perbuatan yang dituduhkannya terhadap teman Anda kepada orang lain. Dengan begitu, maka tuduhan tersebut menjadi tersiar atau diketahui orang banyak. Sehingga perbuatan guru tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP/Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP/Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023, tergantung pada apakah terbukti tuduhan tersebut disiarkan untuk kepentingan umum atau membela diri, serta apakah tuduhan tersebut benar atau tidak.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Referensi:
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, 1991;
- Rivaldi Exel Wawointana (et.al.). Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023;
- S. R. Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya. Alumni AHM-PTHM, 1983.
[1] Rivaldi Exel Wawointana (et.al.). Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 2
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[4] Rivaldi Exel Wawointana (et.al.). Sanksi Pidana Bagi yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol. 12, No. 2, 2023, hal. 8
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[8] Lihat Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023