Syarat Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum
Bacaan 18 Menit

PERTANYAAN
Setelah lulus kuliah, magang di kantor advokat, dan menjalani sumpah profesi advokat, saya berencana untuk mendirikan LBH. Lantas, apa syarat untuk mendirikan LBH?


Bacaan 18 Menit

Setelah lulus kuliah, magang di kantor advokat, dan menjalani sumpah profesi advokat, saya berencana untuk mendirikan LBH. Lantas, apa syarat untuk mendirikan LBH?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pendirian Lembaga Bantuan Hukum, yang dibuat oleh Immanuel Torez Pattiwael, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 04 Agustus 2016.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya, bantuan hukum merupakan manifestasi dari amanat konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Dalam hukum di Indonesia, ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pemberian bantuan hukum adalah UU 16/2011. Dalam konsiderans undang-undang ini, diterangkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan dari akses terhadap keadilan. Lalu, pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.
Kemudian, menurut KBBI, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma. Sementara definisi bantuan hukum secara yuridis dalam UU 16/2011 adalah jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[1] Dalam undang-undang ini, penerima bantuan hukum dimaknai sebagai orang atau kelompok orang miskin.[2]
Adapun pengertian pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum (“LBH”) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.[3]
Baca juga: Kriteria Penerima Bantuan Hukum dari LBH
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, LBH adalah lembaga non-profit yang pendiriannya bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, bahkan yang tidak mengerti hukum. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu, karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi).[4]
LBH juga dikenal sebagai entitas esensial dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan dan kurang mampu, yang sering kali tidak memiliki representasi hukum yang memadai. LBH membantu merealisasikan hak-hak fundamental masyarakat yang diatur oleh instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional.[5]
Baca juga: Syarat Memperoleh Bantuan Hukum secara Pro Bono
Lantas, apa syarat untuk mendirikan LBH?
Pada dasarnya, pihak yang memberikan bantuan hukum (dalam hal ini LBH) di Indonesia wajib memenuhi beberapa syarat, antara lain:[6]
Kemudian, pemberi bantuan hukum berhak:[7]
Lebih lanjut, pemberi bantuan hukum wajib untuk:[10]
Selain syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, agar dapat memberikan bantuan hukum gratis yang diakui negara, LBH harus lulus verifikasi dan akreditasi. Berkaitan dengan hal ini, kami akan merujuk pada ketentuan Permenkum 37/2025.
Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.[11] Sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.[12]
Selanjutnya, Menteri Hukum melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.[13] Adapun verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 tahun terhadap:[14]
Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi, Menteri Hukum membentuk panitia bersifat ad hoc dan independen.[15] Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi dapat Anda simak ketentuan selengkapnya dalam Pasal 3 s.d. Pasal 7 Permenkumham 37/2025.
Perlu diketahui bahwa verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum dilakukan melalui tahapan:[16]
Berkaitan dengan permohonan, pemberi bantuan hukum harus memenuhi persyaratan:[17]
Permohonan verifikasi dan akreditasi diajukan kepada Menteri Hukum secara elektronik, dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang ditentukan oleh panitia.[19]
Kemudian, permohonan verifikasi dan akreditasi dilakukan dengan mengunggah kelengkapan dokumen:[20]
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan dinyatakan lengkap, maka dilakukan verifikasi dan akreditasi.[21] Namun, jika kelengkapan persyaratan belum lengkap, panitia memberitahukan kepada lembaga bantuan hukum atau organisasi untuk melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan. Dalam hal lembaga atau organisasi tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan verifikasi dan akreditasi, permohonan tersebut dinyatakan ditolak.[22]
Baca juga: Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)
Menteri Hukum menetapkan lembaga bantuan hukum atau organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum. Penetapan tersebut dituangkan dalam sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Hukum sendiri[23] dan diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.[24]
Sebagai informasi, penetapan sebagai pemberi bantuan hukum berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.[25]
Adapun sertifikat sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Pengajuan permohonan perpanjangan sertifikasi dapat dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Pengajuan permohonan dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan verifikasi dan akreditasi kembali.[26]
Dengan demikian, suatu LBH tidak cukup hanya berdiri secara formal, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk berbadan hukum, memiliki struktur organisasi dan sarana yang jelas, serta program bantuan hukum yang konkret. Lebih lanjut, untuk dapat memberikan bantuan hukum gratis yang diakui oleh negara, LBH wajib melalui proses verifikasi dan akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU 16/2011”).
[2] Pasal 1 angka 2 UU 16/2011.
[3] Pasal 1 angka 3 UU 16/2011.
[4] Ronald Jolly Pongantung dan Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat. Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No. 4, 2024, hal. 1393.
[5] Dedy Suryandana (et al.). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Vol. 4, No. 2, 2024, hal. 58.
[6] Pasal 8 ayat (2) UU 16/2011.
[7] Pasal 9 UU 16/2011.
[8] Penjelasan Pasal 9 huruf a UU 16/2011.
[9] Penjelasan Pasal 9 huruf c UU 16/2011.
[10] Pasal 10 UU 16/2011.
[11] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (“Permenkum 37/2025”).
[12] Pasal 1 angka 2 Permenkum 37/2025.
[13] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 37/2025.
[14] Pasal 2 ayat (2) Permenkum 37/2025.
[15] Pasal 3 ayat (1) Permenkum 37/2025.
[16] Pasal 8 Permenkum 37/2025.
[17] Pasal 11 Permenkum 37/2025.
[18] Pasal 12 ayat (1) Permenkum 37/2025.
[19] Pasal 13 Permenkum 37/2025.
[20] Pasal 14 Permenkum 37/2025.
[21] Pasal 15 Permenkum 37/2025.
[22] Pasal 16 Permenkum 37/2025.
[23] Pasal 24 Permenkum 37/2025.
[24] Pasal 26 Permenkum 37/2025.
[25] Pasal 25 Permenkum 37/2025.
[26] Pasal 27 Permenkum 37/2025.