Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Syarat Menjadi Nazir Badan Hukum

Syarat Menjadi Nazir Badan Hukum
Syarat Menjadi Nazir Badan Hukum

PERTANYAAN

DalamUndang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakafdijelaskan bahwa nazir wakaf ada dua, yaitu nazir perseorangan dan nazir berbadan hukum. Pertanyaannya, apakah yayasan yang akan menerima tanah wakaf otomatis menjadi nazir yang berbadan hukum? Atau apakah untuk menerima tanah wakaf, yayasan yang ingin nazirnya berbadan hukum, terlebih dahulu harus membentuk badan nazir yang didaftarkan di notaris?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Persyaratan Menjadi Nazhir Badan Hukum yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 13 Februari 2014.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Nazir sebagai Unsur Wakaf

    Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:[1]

    1. wakif;
    2. nazir;
    3. harta benda wakaf;
    4. ikrar wakaf;
    5. peruntukan harta benda wakaf;
    6. jangka waktu wakaf.

    Nazir sebagaimana Anda maksud merupakan salah satu untuk yang harus dipenuhi dalam melaksanakan wakaf. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Wakaf, nazir atau nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

    Perlu diluruskan bahwa nazir ini tidak hanya meliputi perseorangan saja, namun juga organisasi atau badan hukum.[2]

    Adapun yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi, atau badan hukum di atas adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia, atau badan hukum Indonesia.[3]

    Nazir mempunyai tugas sebagai berikut:[4]

    1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
    2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
    3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
    4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (“BWI”).

    Dalam melaksanakan tugasnya ini, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.[5] Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, nazir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama (“Menag”) dan BWI.[6]

    Persyaratan Nazir Badan Hukum

    Terhadap masing-masing nazir wakaf, harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 UU Wakaf. Bagi perseorangan hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:[7]

    1. warga negara Indonesia;
    2. beragama Islam;
    3. dewasa;
    4. amanah;
    5. mampu secara jasmani dan rohani; dan
    6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

    Organisasi hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:[8]

    1. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan; dan
    2. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

    Sedangkan, untuk badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:[9]

    1. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan; dan
    2. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    3. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

    Terhadap nazir badan hukum, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 ayat (3) PP 42/2006, yaitu:

    1. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
    2. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan;
    3. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
    4. memiliki:
      1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
      2. daftar susunan pengurus;
      3. anggaran rumah tangga;
      4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
      5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
      6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

    Perlu diperhatikan bahwa nazir badan hukum wajib didaftarkan pada Menag dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (“KUA”) setempat.[10] Dalam hal tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran nazir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.[11]

    Permohonan pendaftaran di KUA tersebut harus melampirkan persyaratan yang telah disebutkan di atas.[12]

    Jadi, untuk dapat menjadi nazir badan hukum, tidak secara otomatis terjadi ketika yang bersangkutan mendapatkan benda wakaf. Melainkan perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu pada Menag dan BWI melalui KUA, dengan melampirkan persyaratan nazir badan hukum.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

    [1] Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”)

    [2] Pasal 9 UU Wakaf

    [3] Penjelasan Pasal 9 UU Wakaf

    [4] Pasal 11 UU Wakaf

    [5] Pasal 12 UU Wakaf

    [6] Pasal 13 UU Wakaf

    [7] Pasal 10 ayat (1) UU Wakaf

    [8] Pasal 10 ayat (2) UU Wakaf

    [9] Pasal 10 ayat (3) UU Wakaf

    [10] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“PP 42/2006”)

    [11] Pasal 11 ayat (2) PP 42/2006

    [12] Pasal 11 ayat (4) PP 42/2006

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000