Bacaan 7 Menit
Saya telah menikah sah secara agama (nikah siri), tapi memang karena satu dan lain hal, pernikahan tersebut terpaksa belum bisa dicatat secara negara. Apakah pasangan nikah siri bisa buat KK?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Pasangan Nikah Siri Punya KK, Bisakah? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Oktober 2021, dan dimutakhirkan pertama kali pada 25 Mei 2030, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada 20 Januari 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa Anda dan suami Anda beragama Islam dan telah menikah secara agama menurut hukum Islam.
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami ingin menegaskan bahwa merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.[1]
Pencatatan perkawinan ini penting sekali, sebab jika tidak dicatat, meskipun sah di mata agama, namun perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Akibatnya, anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara.
Tak hanya itu, nikah siri juga menimbulkan konsekuensi hukum lainnya, di antaranya:
Dikutip dari Akta Kelahiran untuk Anak Hasil Kawin Siri, anak yang dilahirkan oleh pasangan nikah siri merupakan anak luar kawin. Akibatnya, anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Apabila salah satu atau keduanya telah memiliki pasangan suami/istri yang sah, maka nikah siri dapat memberi ruang delik perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[2] yang menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu sebesar Rp10 juta.[3]
Sehingga, untuk mengantisipasi terjadinya konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud di atas, kami menyarankan sebaiknya Anda untuk segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Baca juga: Langkah dan Prosedur Permohonan Itsbat Nikah
Nikah siri bisa buat KK? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui diketahui bahwa dasar prosedur dan syarat membuat KK dapat merujuk pada Perpres 96/2018 dan peraturan pelaksananya Permendagri 108/2019.
Kami asumsikan bahwa pembuatan kartu keluarga (“KK”) tersebut merupakan penerbitan KK Baru. Maka jika demikian, penerbitan KK baru dapat dilaksanakan karena:[4]
Pada kasus Anda, KK ingin dibuat dengan alasan membentuk keluarga baru. Namun, menjadi persoalan apabila keluarga baru ini dibentuk atas suatu pernikahan siri. Lantas, apakah KK nikah siri bisa diterbitkan?
Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 10 ayat (2) Permendagri 109/2019, menyatakan bahwa:
Penerbitan KK baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
Jika melihat syarat membuat KK pada pasal di atas, terdapat syarat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (“SPTJM”) perkawinan belum tercatat. Menurut hemat kami, hal ini menandakan bahwa Permendagri 108/2019 mengakui bahwa pasangan nikah siri bisa membuat KK nikah siri.
SPTJM ini dibuat atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perpres 96/2018.
Hal ini pun sejalan dengan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada artikel Apakah Pasangan Nikah Siri Bisa Buat KK? yang menyatakan bahwa pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK sama seperti pasangan yang telah tercatat dalam catatan negara.
Namun, dalam KK nikah siri, Kementerian Dalam Negeri hanya mencatat telah terjadinya perkawinan dan bukan menikahkan pasangan. Nantinya status pasangan nikah siri dalam KK akan tertulis “kawin belum tercatat.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami terkait KK nikah siri sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Apakah Pasangan Nikah Siri Bisa Buat KK?, yang diakses pada 12 November 2026 pukul 16.30 WIB.
[1] Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)
[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
