Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Syarat Sah Putusan Pengadilan

Syarat Sah Putusan Pengadilan
Syarat Sah Putusan Pengadilan

PERTANYAAN

Saya mempunyai pertanyaaan, apakah benar syarat sah putusan pengadilan adalah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Putusan Pengadilan

    M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 888) menjelaskan bahwa sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya majelis hakim karena jabatannya akan melakukan musyawarat untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Tahap musyawarah sebagaimana dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk menentukan putusan pengadilan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

    Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Laden Marpaung yang dikutip oleh Luis Sulastri dalam bukunya Hukum Acara Pidana (hal. 229) adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Dalam peraturan perundang-undangan, pengertian putusan pengadilan pernah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP lama yang sudah tidak berlaku. Kemudian diatur kembali dalam Pasal 1 angka 18 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] yang berbunyi:

    Pasal 1 angka 11 KUHAP lama

    Pasal 1 angka 18 UU 20/2025

    Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

    Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan.

    Putusan pengadilan ini harus memuat alasan dan dasar putusan, serta harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum atak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.[2]

    Lalu, tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.[3]

    Dalam memeriksa dan memutus suatu perkata, seorang hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.[4] Penetapan dan putusan ini harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.[5]

    Setelah suatu perkara diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.[6] Terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan jenis perkaranya. Jika perkara pidana, maka pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa.[7] Sedangkan, dalam perkara perdata, perlaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh panitera dan juru dita dipimpin oleh ketua pengadilan.[8]

    Pelaksanaan putusan pengadilan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.[9]

    Jadi, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dilakukan setelah tahap pemeriksaan perkara dengan diawali terlebih dahulu dengan tahap musyawarah dan setelah suatu perkara diputus dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

    Lantas, apakah benar syarat sah putusan pengadilan adalah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum?

    Syarat Sah Putusan Pengadilan

    Ketentuan mengenai syarat sah putusan pengadilan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

    1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
    2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
    3. Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

    Selain itu, ketentuan yang mengatur mengenai syarat sah putusan pengadilan juga terdapat dalam Pasal 248 UU 20/2025, yang secara historis pernah juga diatur dalam Pasal 195 KUHAP lama, yang menyatakan:

    Pasal 195 KUHAP lama

    Pasal 248 UU 20/2025

    Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

    Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

    Berdasarkan bunyi pasal di atas, bahwa benar syarat sah putusan pengadilan adalah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas tersebut, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Olah kerenanya, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial.[10]

    Prinsip terbuka untuk umum ini dianggap akan memiliki efek pencegah (deterrent effect) terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial) atau diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik.[11]

    Menjawab pertanyaan Anda, benar bahwa syarat sah putusan pengadilan adalah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Namun, perlu diingat menurut Andre G. Mawey dalam jurnal yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (hal. 88) menyebutkan bahwa selain syarat diucapkan di sidang terbuka untuk umum, terdapat juga syarat memuat hal-hal diwajibkan dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP lama yang telah dijukan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012, Putusan MK 68/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 103/PUU-XIV/2016, sebagai berikut:

    Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

    1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “ÐEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
    3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat- pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
    5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
    7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
    8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
    9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
    10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
    11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

    Jika tidak dipenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l maka mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.[12]

    Namun, perlu diperhatikan jika ketentuan di atas saat ini sudah tidak berlaku dan diganti dengan Pasal 250 ayat (1) UU 20/2025 sebagai berikut:

    Putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:

    1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “ÐEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
    3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    4. pertimbangan yang disusun secara jelas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
    5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
    7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
    8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
    9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
    10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
    11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

    Terhadap tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU 20/2025 huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum.[13]

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
    2. Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg);
    3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012;
    2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XI/2013;
    3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016.

    Referensi:

    1. Andre G. Mawey. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segela Tuntutan. Lex Crimen, Vol. V, No. 2, 2016;
    2. Luis Sulastri. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024;
    3. M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.


    [2] Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”)

    [3] Pasal 50 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

    [4] Pasal 53 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

    [5] Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

    [6] Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP lama”) jo. Pasal 334 ayat (1) UU 20/2025

    [7] Pasal 54 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

    [8] Pasal 54 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

    [9] Pasal 54 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman

    [10] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 894

    [11] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 894

    [13] Pasal 250 ayat (2) UU 20/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000