Bacaan 7 Menit
Jika saya tidak punya uang atau tidak mampu untuk membayar pengacara, bagaimana cara meminta bantuan hukum gratis? Lalu kapan seseorang mendapat bantuan hukum? Memangnya benar harus punya surat keterangan miskin dulu?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Syarat untuk Memperoleh Bantuan Hukum yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Mei 2019.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara umum ada dua cara untuk mendapatkan layanan advokat secara gratis. Pertama, dengan mengajukan bantuan hukum (legal aid) melalui lembaga bantuan hukum (“LBH”) atau organisasi masyarakat. Kedua, dengan meminta bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat yang dikenal juga sebagai pro bono.
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[1] Adapun, yang menjadi penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan pemberi bantuan hukum dapat berupa LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum.[2]
Sementara itu, Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa bantuan hukum secara khusus merujuk pada pemberian layanan hukum kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, atau yang secara umum disebut masyarakat miskin. Hingga saat ini, pengukuran kemiskinan masih menjadi persoalan yang kompleks untuk diselesaikan, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, di mana masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan besar.[3]
Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum? Pada dasarnya bantuan hukum (legal aid) diberikan kepada penerima yang menghadapi permasalahan hukum dalam bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Pemberi bantuan hukum dapat memberikan layanan berupa pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum penerima bantuan hukum.[4]
Kemudian, yang dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan hukum mencakup setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud hak dasar tersebut meliputi pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.[5]
Legal aid atau bantuan hukum ini diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.[6]
Kemudian, untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, maka Anda hanya dapat memintanya kepada LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat sebagai berikut :[7]
Selain itu, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:[8]
Jika pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.[9]
Dengan demikian, untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis dari pengacara di LBH atau organisasi kemasyarakatan, pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan, salah satunya adalah dengan melampirkan surat keterangan miskin.
Istilah bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) berarti jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.[10]
Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum pro bono juga diatur di dalam Pasal 2 PP 83/2008 yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan
Lebih lanjut, Pasal 11 Peraturan PERADI 1/2010 menegaskan bahwa advokat dianjurkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma selama minimal 50 jam kerja setiap tahunnya.
Berbeda dengan legal aid atau bantuan hukum, bantuan hukum pro bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tanpa terbatas pada LBH atau organisasi kemasyarakatan, melainkan dapat diberikan oleh advokat di mana saja.
Dalam Pasal 3 dan Pasal 10 PP 83/2008 serta Pasal 5 Peraturan PERADI 1/2010 diterangkan bahwa bahwa pro bono tidak hanya diberikan dalam ruang sidang atau pengadilan di berbagai tingkat proses pengadilan, tetapi juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Advokat diwajibkan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, baik dalam konteks pro bono maupun dalam bantuan hukum berbayar.
Lantas, siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan hukum pro bono? Jawabannya adalah pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 1 angka 4 PP 83/2008 mendefinisikan pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok yang secara ekonomi tidak mampu yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.
Selain itu, bantuan ini juga diberikan kepada mereka yang lemah secara sosial-politik,[11] sehingga akses mereka untuk mendapatkan bantuan hukum tidak setara dengan anggota masyarakat lainnya.
Lalu, bagaimana cara meminta bantuan hukum gratis? Untuk mendapatkan bantuan gratis (pro bono), pencari keadilan perlu mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi advokat atau melalui LBH.[12]
Permohonan tertulis tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:[13]
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid) atau bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) dari advokat, diperlukan surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Surat tersebut menjadi syarat penting untuk mendapatkan jasa bantuan hukum.
Baca juga: Perbedaan Pro Bono dengan Bantuan Hukum (Legal Aid)
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Friska Anggi Siregar. Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 2, 2018.
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU 16/2011”)
[2] Pasal 1 angka 2 dan 3 UU 16/2011
[3] Friska Anggi Siregar. Penerapan Bantuan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 2, 2018, hal. 167
[4] Pasal 4 UU 16/2011
[5] Pasal 5 UU 16/2011
[6] Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 16/2011
[7] Pasal 8 ayat (2) UU 16/2011
[8] Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011
[9] Pasal 14 ayat (2) UU 16/2011
[10] Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (“PP 83/2003”)
[11] Lihat Pasal 24 ayat (2) huruf g Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
[12] Pasal 4 ayat (1) PP 83/2008
[13] Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP 83/2008
