Tanggapan, bukan pertanyaan tentang TAP MPR III/2000

PERTANYAAN

Jawaban Sdr. Soni Maulana adalah keliru. Pertama kita harus tunduk pada TAP III/2000 sendiri, bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah UUD45, TAP MPR, UU (Undang-undang), Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden) dan Perda (Peraturan Daerah). Menurut ps. 5 TAP MPR III/2002, Hak Uji Materil PP, Keppres dan Perda adalah Mahkamah Agung. Jadi yang dapat membatalkan Perda adalah MA, bukan Pemerintah Pusat. Kalau ada Perda dibatalkan oleh Mendagri, justru pembatalan tersebut batal demi hukum. Saat ini banyak PP dan Peraturan setingkat Menteri yang justru cacat hukum. Mohon pelajari baik-baik TAP MPR No. III/2000 dan TAP MPR No. IV/2000 dan juga dasar hukum pelaksanaan OTDA dari Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 18(a-f), TAP MPR No. XV/98, yang menurunkan UU No. 22/99 dan PP No. 25/2000. Harap tidak dilihat sepotong-sepotong. Sulaiman N. Sembiring, Analis kebijakan dan Hukum OTDA pada Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA).

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas tanggapan SNS! cukup menarik...saya coba jawab sebagai berikut:

Pertama, wacana ini akan menjadi debat kusir ketika anda tidak lebih dulu memahami pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji masalah ini. Anda menggunakan pendekatan legal-formal ('.. kita harus tunduk pada TAP III/2000'), sementara saya sedari awal bermasalah dengan hal itu ('Permasalahan muncul ketika TAP MPR No. III/MPR/2000 meniadakan Kepmen dalam tata urutan perat. per-uu-an').

Kedua, tidak pernah sekalipun saya mengatakan bahwa yang yang dapat membatalkan Perda adalah Pemerintah Pusat cq. Depdagri. Tolong dipahami secara jernih pendapat saya yang lalu: 'Apabila dinilai bermasalah, misalnya bertentangan dengan perat. per-uu-an di atasnya, maka DOD (hanya bisa) menganjurkan agar Pemda/DPRD yang bersangkutan merubah/mencabutnya.

Ketiga, mohon maaf apabila saya tuduh anda sangat teoritis dan legalistis! Anda selalu menggunakan norma hukum dan perat-per-uu-an sebagai dasar pijakan pendapat anda dan ini yang harus anda waspadai--beranggapan itu sebagai kebenaran serta begitu mudah implementasinya! Untuk saat ini saya tidak ingin panjang-lebar berdebat mengenai kewenangan MA untuk menguji peraturan per-uu-an di bawah UU secara materiil. Tapi semua sepakat, bahwa lembaga yang membentuk merupakan lembaga yang paling berwenang untuk mengubah atau mencabut!

Keempat, kenyataan bahwa banyaknya PP dan Kepmen yang cacat hukum, rasanya bukan alasan logis bagi ketidak-setujuan anda mengenai pembatalan Perda oleh Kepmen. Itu dua hal yang berbeda, bung!

Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi!