Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Dalam menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan praktik pribadi penulis, pembentukan suatu grup perusahaan menjadi fenomena yang umum dalam praktik bisnis modern, di mana satu perusahaan induk membawahi sejumlah anak perusahaan dengan fungsi dan bidang usaha yang berbeda. Meskipun secara hukum setiap entitas dalam grup tersebut dianggap sebagai badan hukum yang terpisah, kenyataannya hubungan ekonomi dan operasional di antara mereka sering kali saling terkait erat.
Dengan demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan penting, yakni sampai sejauh mana perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang anak perusahaannya? Lalu, bagaimana status kepailitan yang dialami oleh salah satu entitas dalam grup perusahaan dapat mempengaruhi entitas lainnya? Berikut ulasannya.
Pada dasarnya, UU PT mengatur konsep dan prinsip entitas terpisah (separate entity) dan tanggung jawab terbatas (limited liability). Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang berbunyi:
Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.
Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[1]
Berdasarkan prinsip tersebut, pada dasarnya segala tindakan, perbuatan, kewajiban, dan tanggung jawab anak perusahaan bukan merupakan tanggung jawab induk perusahaan sebagai pemegang saham. Sehingga, perusahaan induk tidak secara otomatis bertanggung jawab atas utang atau kewajiban hukum anak perusahaannya.
Namun, terdapat situasi di mana perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang anak perusahaannya tersebut. Sebagai contoh, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan keadaan yang dapat menyebabkan timbulnya tanggung jawab perusahaan induk terhadap utang anak perusahaannya sebagai berikut:[2]
- anak perusahaan dimodali oleh perusahaan induk, sehingga anak perusahaan tersebut benar-benar di bawah permodalan perusahaan induk atau under capitalization;
- dalam keadaan under capitalization tersebut, anak perusahaan berada dalam keadaan tidak independen eksistensi ekonomi dan perusahaannya; dan
- anak perusahaan itu semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil (agent) melakukan bisnis perusahaan induk.
Baca juga: Bentuk Pengendalian Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaan
Lebih lanjut, dalam praktiknya, Valentino R. Korompis, partner dari K-CASE Lawyer turut menambahkan bahwa perusahaan induk juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang anak perusahaannya selama dapat dibuktikan bahwa terdapat mismanagement dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang menyebabkan anak perusahaan merugi. Dalam hal ini, Pasal 3 ayat (2) UU PT mengatur lebih lanjut mengenai penghapusan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut karena hal-hal sebagai berikut:
- persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Baca juga: Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham
Dalam hal kepailitan terjadi pada perusahaan induk, maka saham yang dimilikinya pada anak perusahaan akan dianggap sebagai aset boedel pailit dan nantinya pada saat pelaksanaan proses pemberesan atas aset boedel pailit akan dijual oleh kurator untuk membayarkan utang-utang perusahaan induk pada para kreditur. Hal ini dikarenakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pailit pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[3] Dalam hal demikian, maka pihak yang membeli saham tersebut akan memiliki hak yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan induk, yang meliputi:[4]
- hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT sebagaimana telah diperbaharui oleh Perppu Cipta Kerja.
Apabila anak perusahaan hendak melakukan RUPS pada saat perusahaan induk berada dalam proses pailit, maka yang berwenang untuk menghadiri RUPS tersebut adalah kurator, sebab, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, kuratorlah yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan atas harta pailit.[5]
Lebih lanjut, jika terdapat piutang perusahaan induk kepada anak perusahaan, maka kurator yang berwenang untuk mewakili perusahaan induk untuk menagih piutang tersebut kepada anak perusahaan, dan sebaliknya jika anak perusahaan memiliki piutang kepada perusahaan induk, anak perusahaan dapat mendaftarkan piutang tersebut melalui kurator pada saat proses kepailitan berjalan.
Baca juga: Apakah Saham di Anak Perusahaan Termasuk Boedel Pailit?
Dalam hal kepailitan dialami oleh anak perusahaan, berdasarkan praktik kami, implikasi hukum yang akan timbul terhadap perusahaan induk tidak lebih signifikan dibanding apabila terjadi pada perusahaan induk. Dalam hal ini, maka perusahaan induk sudah tidak dapat menerima dividen maupun hak lain sebagaimana yang dapat diterima oleh seorang pemegang saham dari anak perusahaannya karena secara hukum sejak terjadinya kepailitan meskipun terjadi on going concern, hasil dari on going concern tersebut akan masuk menjadi aset boedel pailit dan nantinya akan digunakan untuk membayarkan utang-utang dari para kreditur. Kemudian, untuk harta kekayaan anak perusahaan akan dilakukan pemberesan oleh kurator untuk membayarkan utang-utang para kreditur.
Namun demikian, jika dalam proses kepailitan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan anak perusahaan yang pailit memiliki piutang kepada induk perusahaan atau terdapat mismanagement dalam pengambilan keputusan-keputusan RUPS yang merugikan anak perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya kepailitan atas anak perusahaan, maka kurator dapat mengambil langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban induk perusahaan atas kerugian yang terjadi pada anak perusahaan.
Sebaliknya, jika perusahaan induk memiliki piutang kepada anak perusahaan, maka perusahaan induk juga dapat mendaftarkan piutang tersebut kepada kurator pada saat proses kepailitan anak perusahaan berjalan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
[2] M. Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 82
[4] Pasal 52 ayat (1) UU PT
[5] Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU