Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 20 Mei 2016.
Perseroan terbatas (“PT”) memiliki organ-organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[1]
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (“AD”).[2]
Baca juga: Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.
Selanjutnya, direksi yang hendak mengundurkan diri harus mematuhi ketentuan dalam AD mengenai tata cara pengunduran diri anggota direksi.[3] Lebih lanjut lagi, tata cara pengunduran diri anggota direksi yang diatur dalam AD dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.[4]
Perlu dicatat, hal ini dikecualikan bagi perusahaan publik, di mana setelah menerima surat pengunduran diri direksi, wajib diselenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya pengunduran diri tersebut.[5]
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, mengenai kewajiban PT untuk membuat akta perubahan akibat direksi yang mengundurkan diri, maka PT harus membuat akta perubahan dengan menyelenggarakan RUPS terlebih dahulu yang mengagendakan perubahan susunan direksi.[6]
Menurut Pasal 21 UU PT, perubahan AD menyangkut penggantian anggota direksi cukup diberitahukan kepada menteri. Selanjutnya, perubahan tersebut dalam akta notaris paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS dan pemberitahuan perubahannya, serta paling lambat disampaikan 30 hari setelah tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut.[7] Apabila telah lewat 30 hari, maka permohonan pemberitahuan perubahan AD tersebut tidak dapat diajukan kepada menteri.
Perlu diingat, perubahan AD mengenai penggantian anggota direksi mulai berlaku sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan oleh menteri.[8]
Menurut hemat kami, hal ini harus dilakukan sesegera mungkin oleh PT mengingat akan adanya hubungan hukum yang nantinya akan dilakukan/dijalani oleh PT yang memerlukan kewenangan direksi dalam menjalankannya, seperti:[9]
- mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1) UU PT);
- memberikan kuasa tertulis kepada seseorang/karyawan perusahaan untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu;
- dan kewenangan lainnya, sehingga tidak dimungkinkan adanya kekosongan direksi.
Selain itu, melihat dari tanggung jawab, wewenang, dan peran penting direksi dalam pengurusan PT, maka kekosongan jabatan direksi tidak boleh terjadi dan harus segera ada pergantian bila ada yang mengundurkan diri.
Apabila direksi mengundurkan diri dan hingga sekarang PT belum mengganti akta perubahannya, menurut hemat kami, direksi yang telah mengundurkan diri tersebut masih dapat tersangkut tanggung jawab terhadap PT. Apalagi, jika menyangkut hal-hal yang belum diselesaikannya, serta mengakibatkan PT mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU PT.
Hal ini juga berkaitan dengan penyampaian laporan tahunan yang termasuk pengesahan laporan keuangan (Pasal 66 ayat (1) UU PT) yang dilakukan oleh RUPS. Dalam laporan tersebut, direksi yang mengundurkan diri, secara tanggung renteng masih dapat dimintai pertanggungjawaban apabila semasa ia menjabat laporan tersebut tidak benar dan/atau menyesatkan. Namun, ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.[10]
Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pembebasan tersebut hanya berlaku untuk perkara yang bersifat perdata, bukan untuk perkara pidana seperti korupsi, penggelapan maupun tindak pidana lainnya yang merugikan perseroan.[11] Selain itu, pembebasan tersebut tidak berlaku bagi direksi yang karena kelalaiannya menyebabkan kepailitan bagi perseroan.[12]
Berdasarkan uraian di atas, lebih baik jika perusahaan segera merubah AD PT apabila terdapat pengunduran diri direksi dan ingin menggantinya dengan direksi yang lain, sehingga kegiatan PT tidak terganggu dan tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Anda sebagai direksi yang mengundurkan diri juga harus memastikan hal tersebut agar tugas dan kewajiban anda sebagai direksi berakhir dengan baik serta tidak meninggalkan permasalahan yang merugikan Anda pribadi.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Referensi:
- Kurniawan. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, 2012;
- Uul Fathur Rahmah. Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Lex Economica Journal. Vol. 1, No. 1, 2023;
- Verina Yuwono Setianto. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit. Mimbar Yustitia, Vol. 1 No. 2, 2017.
[2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT
[3] Pasal 107 huruf a UU PT
[4] Penjelasan Pasal 107 huruf a UU PT
[6] Pasal 15 ayat (1) huruf h j.o Pasal 19 UU PT
[7] Pasal 94 ayat (7) UU PT
[9] Uul Fathur Rahmah. Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Lex Economica Journal. Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 62.
[10] Pasal 69 ayat (4) UU PT
[11] Kurniawan. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, 2012, hal. 222
[12] Verina Yuwono Setianto. Pertanggungjawaban Pribadi Direksi pada Perseroan Terbatas yang Pailit. Mimbar Yustitia, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 215