Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara hukum, dalam kasus kucing yang terlindas mobil, terdapat dua pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu pemilik kucing karena kelalaiannya menjaga hewan peliharaan dan pengemudi mobil karena melarikan diri setelah terjadi kecelakaan.
Pemilik hewan dapat dipidana jika lalai menjaga hewan peliharaannya sehingga membahayakan orang lain. Hal ini diatur di dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sebagai berikut.[1]
Pasal 336 huruf c UU 1/2023
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,[2] Setiap Orang yang:
c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
Pasal 339 huruf d UU 1/2023
Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,[3] Setiap Orang yang:
d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya di jalan umum;
Penjelasan Pasal 339 UU 1/2023
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.
Walaupun dalam kasus ini yang mati adalah kucing, namun prinsip kelalaian tetap berlaku bagi pemilik kucing karena ia memiliki kewajiban untuk mengawasi hewan peliharaannya agar tidak menimbulkan bahaya di ruang publik terutama di jalan.
Menurut hemat kami, membiarkan kucing buta berada di jalan tanpa pengawasan, dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian pemilik.
Dalam hukum perdata, pemilik kucing dapat dianggap lalai karena membiarkan kucing peliharaannya berkeliaran di jalan umum tanpa pengawasan. Berdasarkan Pasal 1368 KUH Perdata, pemilik hewan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan tersebut.
Menurut Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ pengemudi mobil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pemilik barang karena kelalaian pengemudi.
Namun demikian, berdasarkan Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ dan penjelasannya, pengemudi tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pemilik akibat kelalaiannya, jika disebabkan oleh gerakan hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan atau keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan seperti gerakan hewan secara tiba-tiba.
Patut dicatat, bahwa dalam kasus Anda, pengemudi mobil menabrak atau melindas kucing padahal sebelumnya sempat menghindar. Berdasarkan Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ, pengemudi yang terlibat kecelakaan wajib berhenti, memberikan pertolongan, dan melaporkan kepada pihak berwenang. Jika pengemudi melarikan diri tanpa alasan yang patut, maka berlaku Pasal 312 UU LLAJ jo. Pasal II ayat (5) huruf c UU 1/2026 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.[4]
Dengan demikian, menurut kami, dalam kasus ini bukan hanya kelalaian pemilik kucing, tetapi juga terdapat tindak pidana tabrak lari oleh pengemudi. Pemilik kucing dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiel maupun imateriel. Namun, di sisi lain, pengemudi dapat berargumen bahwa faktor utama dalam kasus ini adalah pemilik kucing telah lalai karena membiarkan kucing berkeliaran di jalan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
[1] Lihat Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023, pidana denda kategori II sebesar Rp10 juta.
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023, pidana denda kategori II sebesar Rp10 juta.
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf c UU 1/2023