Kenegaraan

Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia

Bacaan 3 Menit
Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia

Pertanyaan

Minta tolong jelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat dan bagaimana praktiknya di Indonesia. Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat ini.

Bagaimana penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai teori kedaulatan rakyat dan penerapannya di Indonesia, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai teori kedaulatan rakyat.

Teori Kedaulatan Rakyat

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan 5 teori kedaulatan negara, antara lain:[1]

  1. Teori kedaulatan Tuhan;
  2. Teori kedaulatan raja;
  3. Teori kedaulatan negara;
  4. Teori kedaulatan rakyat;
  5. Teori kedaulatan hukum.

Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Sehingga rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.

Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[2]

Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep Trias Politika yang diutarakan oleh John Locke.[3]

Baca juga: Jika Hanya Ada Satu Pasangan Calon dalam Pilpres

Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-5 Pancasila yang menyatakan:

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sehingga, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dijelaskan dalam Makna Trias Politika dan Penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.[4] Jadi, perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam Pancasila sila ke-5 tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.

Baca juga: Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggotanya Komisinya

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar 1945

Referensi:

  1. Jimly Asshidiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve), 1994;
  2. Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia), 1980.

[1] Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hal. 11.

[2] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1980), hal. 69-70.

[3] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1980), hal. 69-70.

[4] Pasal 6A ayat (1) UUD 1945

Tags: