Kenegaraan
Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya di Indonesia
Bacaan 4 Menit
PERTANYAAN
Mohon jelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat dan penerapannya di Indonesia. Terima kasih
Personalisasi
Bahasa
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Valerie Agustine Budianto, S.H., yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 11 April 2022, dan dimutakhirkan pertama kali pada 27 April 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai teori kedaulatan rakyat dan penerapannya di Indonesia, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai teori kedaulatan rakyat.
Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000Jimly Asshiddiqie mengungkapkan ada 5 teori kedaulatan negara, salah satunya teori kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, lima teori kedaulatan negara tersebut adalah sebagai berikut.[1]
- Teori kedaulatan Tuhan;
- Teori kedaulatan raja;
- Teori kedaulatan negara;
- Teori kedaulatan rakyat;
- Teori kedaulatan hukum.
Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan.
Munculnya teori ini berangkat pada fakta begitu mutlaknya kekuasaan penguasa tunggal suatu negara. Penguasa tunggal ini memiliki kecenderungan untuk memimpin dengan sekehendak hatinya atau tanpa batas. Teori ini hadir untuk mengimbangi kekuasaan tunggal pemimpin negara. Adapun teori kedaulatan rakyat kemudian diberi pengertian sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.[2]
Teori ini akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya sistem demokrasi serta konsep trias politica yang diutarakan oleh John Locke.[3]
Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Lebih lanjut, kita dapat merujuk pada bunyi sila ke-4 Pancasila yang menyatakan:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Dengan demikian, dari penjelasan teori dan dasar hukum di atas, dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kedaulatan rakyat ini terlihat terutama dalam kekuasaan legislatif yang terdiri dari 3 lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana dijelaskan dalam Makna Trias Politika dan Penerapannya di Indonesia, dan juga pemilihan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat.[4]
Jadi, perwujudan permusyawaratan perwakilan yang diutarakan dalam Pancasila sila ke-4 tercermin dari ditunjuknya wakil-wakil rakyat yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.
Demikian jawaban dari kami mengenai teori kedaulatan rakyat dan penerapannya di Indonesia, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Referensi:
- Jimly Asshidiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994;
- Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1980.
[1] Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hal. 11.
[2] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 69-70.
[3] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1980) hal. 69-70.
[4] Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945