Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Langkah Hukum Atas Gangguan Kenyamanan Hunian yang dibuat oleh Inez Karina Worotikan, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 19 November 2012, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Christine, S.H., M.H. pada 21 November 2025
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pertama-tama kami akan menerangkan terlebih dahulu mengenai kebisingan itu sendiri. Di Indonesia, terdapat ketentuan Kepmen LH 48/1996 tentang baku tingkat kebisingan yang sepanjang penelusuran kami masih berlaku.
Dalam Pasal 1 angka 1 Kepmen LH 48/1996, dijelaskan bahwa kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
Adapun yang dimaksud tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satu desibel atau dB.[1]
Bagi setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:[2]
- menaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;
- memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan;
- menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada gubernur, menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu.
Berkaitan dengan lingkungan hunian, dalam Lampiran I Kepmen LH 48/1996, diterangkan bahwa untuk peruntukan kawasan perumahan dan pemukiman, baku tingkat kebisingannya sebesar 55 dB.
Lantas, bagaimana hukumnya terganggu usaha tetangga yang bising?
Menjawab pertanyaan Anda mengenai bolehkah tempat usaha berada di lingkungan tempat tinggal, sepanjang penelusuran kami hal itu diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu fungsi hunian. Anda dapat mencermati ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU 1/2011, yang menyatakan bahwa:
Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
Adapun, yang dimaksud dengan “usaha secara terbatas” adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian. Kemudian, “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu atau menyebabkan kerugian. Sementara, yang dimaksud “kegiatan usaha yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.[3]
Pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU 1/2011.
Selain itu, juga perlu dilihat kembali mengenai fungsi dan peruntukan tempat/lokasi tersebut. Merujuk ketentuan dalam Pasal 24 angka 2 dan 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UU Bangunan Gedung yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana detail tata ruang.
Oleh karena itu, apabila lokasi usaha yang Anda maksud tidak sesuai dengan tata ruang, maka besar kemungkinan usaha tersebut tidak akan memiliki izin usaha. Terlebih, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 4 ayat (2) PP 28/2025, sebelum memperoleh perizinan berusaha (“PB”), pelaku usaha harus melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam PP 28/2025.
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR, yaitu kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.[4]
Namun, KKPR tidak diperlukan jika kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan memiliki KKPR dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”) melalui sistem Online Single Submission (“OSS”).[5]
Baca juga: Cara Mendapatkan dan Mengecek NIB
Jika syarat KKPR tidak dipenuhi maka PB tidak dapat diperoleh, sehingga kegiatan usaha tersebut dilakukan tanpa PB.
Melakukan kegiatan usaha namun tidak memiliki persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko,[6] berupa:[7]
- peringatan;
- penghentian sementara kegiatan usaha;
- pengenaan denda administratif;
- pengenaan daya paksa polisional;
- pencabutan lisensi/sertifikasi/ persetujuan; dan/atau
- pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
Anda menerangkan bahwa kegiatan usaha padel tersebut memiliki PB, akan tetapi PB tersebut diperuntukkan untuk usaha kafe. Melihat pada artikel Izin Usaha untuk Kafe, PB usaha kafe yang harus dipenuhi adalah NIB dan sertifikat standar karena termasuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Begitu juga usaha lapangan padel yang dapat Anda temukan pada artikel Izin Usaha untuk Lapangan Padel.
Tidak seperti usaha kafe, khusus untuk usaha lapangan padel terdapat kewajiban untuk memiliki PB UMKU berupa sertifikat laik sehat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan usaha padel tersebut, pelaku usaha telah lalai dalam memenuhi kewajiban PB UMKU dan dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana disebutkan di atas.
Selain itu, mengingat kedua izin usaha kafe dan lapangan padel masuk pada sektor pariwisata, maka perlu memperhatikan Pasal 466 PP 28/2025, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran PB pada sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan;
- penghentian sementara kegiatan usaha;
- pengenaan denda administratif; dan/atau
- pencabutan PB.
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya tentang hak atas kenyamanan tempat tinggal, pada dasarnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Oleh sebab itu, aktivitas usaha yang menyebabkan suara bising hingga dini hari yang mengganggu lingkungan tempat tinggal, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian, berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi:
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Selain itu, jika usaha tetangga berisik malam hari, maka dapat dijerat dengan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026.[8] Secara historis, ketentuan ini pernah diatur dalam KUHP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut:
Untuk menyikapi kebisingan akibat usaha yang dijalankan di lingkungan tempat tinggal Anda, pertama-tama Anda perlu melaporkan kepada ketua RT atau ketua RW maupun perangkat desa di wilayah tersebut. Anda juga dapat melaporkan hal itu kepada pemerintah daerah setempat.
Apabila tempat usaha tersebut merupakan rumah yang dimanfaatkan untuk tempat usaha, namun pemanfaatannya menimbulkan penurunan kenyamanan lingkungan hunian, maka pemiliknya dapat dikenai sanksi administratif berupa:[11]
- peringatan tertulis;
- pembatasan kegiatan pembangunan;
- penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
- penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
- kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
- membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar;
- pembatasan kegiatan usaha;
- pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
- perintah pembongkaran bangunan rumah;
- pembekuan perizinan berusaha;
- pencabutan perizinan berusaha;
- pengawasan;
- pembatalan perizinan berusaha;
- kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- pencabutan insentif;
- pengenaan denda administratif; dan/atau
- penutupan lokasi.
Laporan kebisingan kemana? Anda dapat melaporkannya kepada pejabat pemerintah yang berwenang seperti dinas terkait atau pemerintah daerah setempat.
Anda juga dapat melaporkannya ke kantor Polisi setempat tentang adanya gangguan kenyamanan hunian atas perbuatan kebisingan kegiatan usaha jika dilakukan hingga malam hari berdasarkan Pasal 265 huruf a UU 1/2023.
Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya
Jika terdapat bukti-bukti konkret yang dapat membuktikan kerugian yang Anda alami, Anda juga dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1998 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
- Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
[1] Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1998 tentang Baku Tingkat Kebisingan (“Kepmen LH 48/1996”)
[2] Pasal 6 ayat (1) Kepmen LH 48/1996
[3] Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU 1/2011”)
[4] Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 28/2025”)
[5] Pasal 13 PP 28/2025
[6] Pasal 364 ayat (3) huruf k Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (“Permeninves/BKPM 5/2025”)
[7] Pasal 364 ayat (4) Permeninves/BKPM 5/2025
[8] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[9] Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[10] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
[11] Pasal 50 angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 150 ayat (1) dan (2) UU 1/2011