Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan seputar BPSK. Apa yang dimaksud dari BPSK? Apa saja tugas dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha? Jika saya ingin melaporkan pelaku usaha yang merugikan saya, bagaimana mekanismenya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Dian Purnama Anugerah, S. H., M.H.,LLM dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 24 Agustus 2023.

KLINIK TERKAIT

Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa

28 Sep, 2022

3 Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia

28 Jul, 2022

Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

17 Mei, 2022

Larangan Terkait Perjanjian Baku Menurut UU Perlindungan Konsumen

25 Feb, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu BPSK?

Sebelum membahas mengenai apa yang dimaksud dari BPSK, pada dasarnya, peraturan BPSK dapat merujuk pada ketentuan UU Perlindungan Konsumen atau secara khusus pada atau Permendag 72/2020 tentang BPSK.

Lantas, apa itu BPSK? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.[1] Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil minimal 3 orang, yang mewakili semua unsur[2] dan dibantu oleh seorang panitera.[3]

Lalu, siapa yang membentuk BPSK? BPSK dibentuk berdasarkan keputusan gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi, yang terdiri atas wilayah kabupaten/kota.[4] Adapun keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha.[5]

Tugas dan Kewenangan BPSK

Selanjutnya, BPSK hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenang setelah memperoleh Surat Tanda Daftar BPSK, [6] yaitu dokumen yang menyatakan bahwa BPSK telah terdaftar dalam daftar BPSK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.[7]

Adapun tugas dan kewenangan BPSK meliputi:[8]

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
10. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

Lantas, bagaimana alur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK?

Alur Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terkait dengan alur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, kami akan merujuk pada Permendag 17/2007.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa penggugat yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui BPSK terdekat baik secara tertulis maupun lisan.[9] Gugatan juga harus diajukan sendiri oleh penggugat yang mengalami kerugian.[10] Akan tetapi, dalam hal tertentu, gugatan dapat diajukan oleh:[11]

1. ahli waris, apabila konsumen meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan ahli waris;
2. pemegang kuasa apabila konsumen sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. pemegang kuasa apabila konsumen warga negara asing;
4. orang tua atau wali apabila konsumen belum dewasa;
5. pengampu apabila konsumen dinyatakan di bawah pengampuan

Kemudian, terdapat persyaratan pengajuan gugatan yang harus dipenuhi, antara lain:[12]

1. telah terjadi kerugian material yang dialami penggugat;
2. diajukan oleh konsumen akhir;
3. gugatan tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh BPSK lain dan/atau pengadilan yang dituangkan dalam pernyataan oleh penggugat;
4. gugatan belum pernah diputus oleh BPSK lain dan/atau pengadilan, yang dituangkan dalam surat pernyataan oleh penggugat.

Secara garis besar tahapannya adalah sebagai berikut.

Pertama, gugatan didaftarkan melalui sekretariat BPSK untuk registrasi.[13] Sebagaimana kami jelaskan, yang dapat mengajukan gugatan adalah penggugat yang mengalami kerugian, kecuali dalam hal tertentu gugatan dapat diajukan oleh ahli waris/pemegang kuasa/orang tua atau wali/pengampu.

Kedua, registrasi gugatan yang diajukan secara tertulis dilakukan dengan memberi bukti penerimaan oleh sekretariat.[14] Gugatan yang diajukan secara tertulis harus memuat data dan informasi mengenai:[15]

1. identitas penggugat yang disertai bukti diri;
2. identitas tergugat;
3. objek gugatan;
4. bukti perolehan barang dan/atau jasa (seperti bon, faktur, kwitansi, atau bukti lain);
5. tempat dan tanggal diperoleh barang atau jasa atau kejadian tersebut;
6. kerugian materiel yang dialami penggugat.

Sedangkan, registrasi gugatan yang diajukan secara lisan dilakukan dengan pencatatan oleh sekretariat dalam formulir yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh penggugat serta diberikan bukti penerimaan dari sekretariat.[16] Gugatan yang diajukan secara lisan harus berisi keterangan tentang data dan informasi yang sama dengan gugatan yang diajukan secara tertulis.[17]

Ketiga, setelah gugatan dinyatakan lengkap oleh sekretariat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja, ketua BPSK melalui kepala sekretariat memanggil tergugat untuk diberitahu adanya gugatan yang diajukan penggugat melalui BPSK.[18] Surat panggilan ini memuat hari, tanggal, jam, dan tempat sidang.[19]

Apabila penggugat tidak hadir dalam sidang, maka gugatan dinyatakan gugur.[20] Sedangkan, apabila tergugat tidak hadir, maka kepala sekretariat menyampaikan ketidakhadiran tergugat kepada ketua BPSK.[21]

Atas laporan tersebut, ketua BPSK membentuk majelis dan dibantu oleh panitera untuk meneliti gugatan penggugat serta memilih dan menetapkan tindakan yang akan diambil, yaitu:[22]

1. BPSK melaporkan tergugat kepada penyidik untuk diproses menurut peraturan perundang-undangan, apabila gugatan penggugat mengandung unsur pidana;
2. BPSK meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan tergugat;
3. BPSK mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan;
4. BPSK melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau asosiasi pelaku usaha untuk membantu menghadirkan tergugat agar memenuhi panggilan BPSK.

Keempat, apabila tergugat hadir setelah dilakukan tindakan di atas , maka majelis akan mendampingi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara konsiliasi.[23] Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:[24]

1. majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
2. majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;
3. majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dengan mengeluarkan keputusan.

Baca juga: Peran Konsiliator dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kelima, apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara konsiliasi majelis akan membantu menyelesaikan sengketa secara mediasi.[25] Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah:[26]

1. majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun ganti rugi;
2. majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
3. majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan putusan.

Apabila para pihak berhasil menyelesaikan sengketa mereka secara konsiliasi atau mediasi, maka kesepakatan mereka dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dan dikuatkan dengan putusan majelis.[27]

Baca juga: Perbedaan Mediator, Arbiter, dan Konsiliator

Keenam, apabila para pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa secara mediasi, majelis akan menyelesaikan sengketa secara arbitrase.[28] Penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan oleh majelis, melalui tahap sebagai berikut:[29]

1. penggugat memilih arbiter dari unsur konsumen sebagai anggota majelis;
2. tergugat memilih arbiter dari unsur pelaku usaha sebagai anggota majelis; dan
3. arbiter yang dipilih para pihak tersebut akan memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah, sebagai ketua majelis.

Majelis wajib memberikan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh majelis baik untuk masing-masing penyelesaian secara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.[30] Putusan ini ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis.[31]

Baca juga: 3 Perbedaan Mediasi dan Arbitrase

Sebagai informasi, jenis putusan BPSK dapat berupa:[32]

1. perdamaian;
2. gugatan ditolak; atau
3. gugatan dikabulkan.

Lantas, apakah putusan BPSK bersifat final? Putusan majelis bersifat final dan mengikat untuk pemeriksaan secara konsiliasi dan mediasi, sedangkan untuk putusan arbitrase dapat diajukan keberatan.[33]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

[1] Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

[2] Lihat Pasal 49 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa anggota BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

[3] Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen.

[4] Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Permendag 72/2020”).

[5] Pasal Pasal 10 ayat (1) Permendag 72/2020.

[6] Pasal 9 ayat (1) Permendag 72/2020.

[7] Pasal 1 angka 6 Permendag 72/2020.

[8] Pasal 9 ayat (2) Permendag 72/2020.

[9] Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Permendag 17/2007”).

[10] Pasal 12 ayat (2) Permendag 17/2007.

[11] Pasal 12 ayat (3) Permendag 17/2007.

[12] Pasal 11 Permendag 17/2007.

[13] Pasal 13 ayat (1) Permendag 17/2007.

[14] Pasal 13 ayat (2) Permendag 17/2007.

[15] Pasal 14 ayat (1) Permendag 17/2007.

[16] Pasal 13 ayat (3) Permendag 17/2007.

[17] Pasal 14 ayat (2) Permendag 17/2007.

[18] Pasal 15 ayat (1) Permendag 17/2007.

[19] Pasal 15 ayat (2) Permendag 17/2007.

[20] Pasal 15 ayat (3) Permendag 17/2007.

[21] Pasal 15 ayat (4) Permendag 17/2007.

[22] Pasal 15 ayat (5) Permendag 17/2007.

[23] Pasal 16 ayat (1) Permendag 17/2007.

[24] Pasal 16 ayat (3) Permendag 17/2007.

[25] Pasal 17 ayat (1) Permendag 17/2007.

[26] Pasal 17 ayat (3) Permendag 17/2007.

[27] Pasal 18 Permendag 17/2007.

[28] Pasal 19 ayat (1) Permendag 17/2007.

[29] Pasal 24 ayat (1) Permendag 17/2007.

[30] Pasal 31 ayat (1) Permendag 17/2007.

[31] Pasal 31 ayat (2) Permendag 17/2007.

[32] Pasal 31 ayat (4) Permendag 17/2007.

[33] Pasal 31 ayat (3) Permendag 17/2017.