Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Fungsi, Tugas, dan Wewenang LMKN yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dibuat dipublikasikan pada 30 Juni 2025.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa itu LMKN dan LMKN diatur di mana? Ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) adalah PP 56/2021 dan peraturan pelaksananya Permenkum 27/2025.
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 56/2021, LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri Hukum berdasarkan UU Hak Cipta, yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta[1] dan pemilik hak terkait[2] di bidang lagu dan/atau musik.
Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Permenkum 27/2025 mengatur bahwa untuk pengelolaan royalti, Menteri Hukum membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait.
LMKN sendiri terdiri atas:[3]
- LMKN pencipta; dan
- LMKN pemilik hak terkait.
Sebagai informasi, LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait masing-masing terdiri atas anggota komisioner dan dipimpin oleh ketua komisioner yang bersifat independen.[4] Masing-masing LMKN bertanggung jawab kepada Menteri Hukum.[5]
Lalu, menurut Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN. Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Apakah Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti?
Baca juga: Aturan Pembayaran Royalti Lagu
Adapun bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud di atas meliputi:[6]
- seminar dan konferensi komersial;
- restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- konser musik;
- pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- pameran dan bazar;
- bioskop;
- nada tunggu telepon;
- bank dan kantor;
- pertokoan;
- pusat rekreasi;
- lembaga penyiaran televisi;
- lembaga penyiaran radio;
- hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- usaha karaoke.
Selain itu, layanan publik yang bersifat komersial dalam bentuk digital meliputi:[7]
- audio/video streaming;
- audio/video download;
- simulcast/webcast;
- video on demand/over the top;
- online/web radio; dan
- live event streaming.
Bentuk layanan publik yang bersifat komersial selengkapnya dapat Anda temukan pada Pasal 21 Permenkum 27/2025, beberapa di antaranya:
- sarana transportasi (udara, darat, laut, sungai, danau, perairan);
- nada tunggu;
- festival;
- seminar dan konferensi komersial;
- club house; dan lain-lain.
Baca juga: Bolehkah Pencipta Meminta Royalti Langsung kepada Penyanyi?
Menjawab pertanyaan Anda, wewenang LMKN diatur dalam Pasal 3 Permenkum 27/2025, yang menyatakan bahwa LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial.
Sedangkan tugas LMKN diatur dalam Pasal 4 Permenkum 27/2025, yang mengatur bahwa untuk menjalankan kewenangannya, LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait secara bersama-sama menyelenggarakan tugas:
- pengelolaan royalti pada layanan publik yang bersifat komersial baik analog maupun digital;
- penyusunan kode etik Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) di bidang lagu dan/atau musik;
- penyusun dan penyampaian rekomendasi kepada Menteri Hukum terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- penyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti;
- penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- penetapan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
- mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK;
- penyusunan dan penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum yang ditembuskan kepada LMK dan tim pengawas; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum.
Lebih lanjut, LMKN juga memiliki kewenangan untuk menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana operasional termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.[8]
Baca juga: DJKI Tegaskan Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti
Kesimpulannya, LMKN memiliki peran sentral dalam tata kelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, dengan tugas dan wewenang yang meliputi aspek administratif, operasional, hingga penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur secara rinci dalam PP 56/2021 dan Permenkum 27/2025.
Baca juga: Siapa yang Harus Membayar Royalti Lagu?
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
[2] Lihat Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran.
[4] Pasal 2 ayat (3) Permenkum 27/2025.
[5] Pasal 2 ayat (4) Permenkum 27/2025.
[7] Pasal 22 Permenkum 27/2025.
[8] Pasal 19 ayat (1) dan (2) PP 56/2021.