Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana

PERTANYAAN

Apa saja upaya hukum atas putusan pengadilan perkara pidana dalam KUHAP baru?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul 2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana yang dibuat oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2023.

KLINIK TERKAIT

Bisakah Kasasi Meringankan Hukuman Terdakwa?

23 Jan, 2026

Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata

26 Jul, 2022

Termohon PK Meninggal Dunia, Bisakah PK Dilanjutkan?

22 Des, 2021

Berapa Lama Salinan Putusan Kasasi Diterima Para Pihak?

02 Okt, 2018

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Putusan Pengadilan

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai apa saja upaya hukum atas putusan pengadilan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai putusan pengadilan. Definisi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.^[1] Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut.

Pasal 1 angka 18 UU 20/2025	Pasal 1 angka 11 KUHAP lama
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan hakim, atau putusan berupa tindakan.	Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan pengertian tersebut, jenis putusan pengadilan dalam UU 20/2025 mengenal 5 jenis putusan pengadilan dimana terdapat 2 jenis putusan pengadilan baru, sebagai berikut.

1. Putusan pemidanaan, jika tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dikenai sanksi berupa pidana.[2]
2. Putusan berupa tindakan, jika tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dapat dikenai sanksi berupa tindakan.[3]
3. Putusan bebas, jika tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.[4]
4. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana.[5]
5. Putusan pemaafan Hakim, jika terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[6]

Dengan adanya penambahan jenis putusan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP Baru, maka putusan hakim tidak hanya fokus pada pembalasan, tetapi putusan hakim lebih kepada keadilan restoratif dan kemanusiaan yang diakomodasi melalui putusan pemaafan hakim.[7]

Sementara itu, terhadap putusan pengadilan berupa pemidanaan, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, salah satunya mengajukan upaya hukum.[8]

Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana

Definisi upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU 20/2025 yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP lama.

Pasal 1 angka 20 UU 20/2025	Pasal 1 angka 12 KUHAP lama
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.	Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Ada 2 jenis upaya hukum yaitu:

1. Upaya hukum biasa, terdiri atas banding dan kasasi;
2. Upaya hukum luar biasa, terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Upaya Hukum Biasa

Mengenai upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVI UU 20/2025. Berikut penjelasannya.

1. Banding

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia (hal. 292) menyatakan bahwa jika Pasal 233 ayat (1) jo. Pasal 67 KUHAP lama dihubungkan dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian.

Sementara itu, Pasal 285 ayat (1) UU 20/2025 mengatur bahwa permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau advokatnya atau penuntut umum.

Artinya, banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama.[9]

2. Kasasi

Upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 299 s.d. Pasal 313 UU 20/2025. Pasal 299 UU 20/2025 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa, atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Andi Hamzah masih dalam buku yang sama (hal. 298) menyatakan tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Sementara itu, pengajuan pemeriksaan kasasi tidak dapat diajukan terhadap:[10]

1. putusan bebas;
2. putusan berupa pemaafan Hakim;
3. putusan berupa tindakan;
4. putusan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun atau pidana denda kategori V, yaitu Rp500 juta;[11] dan
5. putusan yang telah diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar:[12]

1. suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
3. pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya Hukum Luar Biasa

Sedangkan upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVII UU 20/2025, yang terdiri atas dua upaya berikut ini.

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Andi Hamzah (hal. 303) menyatakan sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai.

Pasal 314 ayat (1) UU 20/2025 menjelaskan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung dapat diajukan 1 kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung.

Menurut ketentuan UU 20/2025, kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya hanya bisa diajukan oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung yang diajukan secara tertulis melalui panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.[13] Kemudian, panitera menyampaikan salinan risalah kepada yang berkepentingan dalam jangka waktu paling lama 2 hari.[14] Setelah itu, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan segera meneruskannya kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 2 hari.[15]

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan pengadilan negeri terdapat:[16]

1. suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. pengadilan melampaui wewenangnya.

Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah, dengan demikian terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan itu.[17]

Baca juga: Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap?

2. Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (herziening) diatur dalam Pasal 318 s.d. Pasal 325 UU 20/2025.

Ketentuan Pasal 318 ayat (1) jo. ayat (2) UU 20/2025 menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan hanya dapat diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya.

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:[18]

1. jika terdapat keadaan baru atau bukti baruyang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan atau bukti tersebut jika diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pemidanaan tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana hakim tersebut duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhi agar terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pemidanaan yang lebih berat dari yang seharusnya; dan/atau
3. putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Namun demikian, permintaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali, kecuali jika terdapat keadaan baru atau bukti baru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas atau terdapat pertentangan antara 2 putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[19]

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut.[20]

1. Jika Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
2. Dalam hal Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
   1. putusan bebas;
   2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
   3. putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima; atau
   4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Patut dicatat, dalam hal terpidana telah menjalani putusan yang diajukan peninjauan kembali dan ternyata putusan peninjauan kembali membebaskan, melepaskan dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, pemohon peninjauan kembali atau ahli warisnya wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi.[21]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

1. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
2. Rendi Renaldi Mumbunan. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Lex Crimen VII No. 10, 2018;
3. Maria Febriana ( al). Hukum Acara Pidana Indonesia. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2026.

[1] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[2] Pasal 244 ayat (1) UU 20/2025

[3] Pasal 244 ayat (1) UU 20/2025

[4] Pasal 244 ayat (2) UU 20/2025

[5] Pasal 244 ayat (3) UU 20/2025

[6] Pasal 1 angka 19 jo. Pasal 246 UU 20/2025

[7] Maria Febriana (et.al). Hukum Acara Pidana Indonesia. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2026, hal. 247

[8] Pasal 249 ayat (3) huruf d UU 20/2025

[9] Rendi Renaldi Mumbunan. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Lex CrimenVol. VII No. 10, 2018, hal. 41

[10] Pasal 299 ayat (2) UU 20/2025

[11] Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[12] Pasal 308 ayat (1) UU 20/2025

[13] Pasal 315 ayat (1) UU 20/2025

[14] Pasal 315 ayat (2) UU 20/2025

[15] Pasal 315 ayat (3) UU 20/2025

[16] Rendi Renaldi Mumbunan. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Lex Crimen Vol. VII No. 10, 2018, hal. 43

[17] Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 304

[18] Pasal 318 ayat (5) UU 20/2025

[19] Pasal 318 ayat (6) UU 20/2025

[20] Pasal 322 ayat (2) UU 20/2025

[21] Pasal 322 ayat (3) UU 20/2025