Bacaan 16 Menit
Pasangan saya menggugat cerai, tetapi saya tidak pernah menerima panggilan sidang. Akta cerai bahkan sudah terbit sekitar 3 bulan lalu. Selain itu, saya menduga gugatan perceraian tersebut memuat keterangan palsu atau direkayasa. Apakah saya masih dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan cerai tersebut?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Keberlakuan Putusan Cerai Jika Suami Tidak Pernah Terima Panggilan Sidang yang dibuat oleh NAYARA Advocacy dan pertama kali dipublikasikan pada 03 Agustus 2016.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada prinsipnya, suami dan istri diharuskan menghadiri sendiri dalam sidang perceraian guna memungkinkan diusahakannya perdamaian secara maksimal antara kedua belah pihak.[1]
Bahkan, dalam hal adanya penunjukan kuasa sekalipun, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri guna kepentingan pemeriksaan.[2]
Meskipun para pihak pada prinsipnya wajib menghadiri sidang perceraian, terdapat kemungkinan salah satu pihak, khususnya tergugat, tidak hadir dalam persidangan. Dalam kondisi demikian, hakim tetap dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat sepanjang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat tersebut dikenal sebagai putusan verstek.
Adapun yang menjadi dasar hukum bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah Pasal 125 HIR yang menyatakan :
Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.
Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta otomatis putusan verstek dapat langsung dijatuhkan. Sebagaimana diterangkan dalam artikel Mengenal Apa Itu Putusan Verstek, Bentuk, dan Syaratnya, sifat penerapan verstek adalah fakultatif bukan imperatif, artinya hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan.[3]
Masih dari artikel yang sama, syarat putusan verstek adalah sebagai berikut:[4]
Berkaitan dengan syarat pemanggilan, Pasal 26 PP 9/1975 secara khusus mengatur mengenai pemanggilan gugatan perceraian. Berdasarkan ketentuan tersebut, baik penggugat maupun tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang gugatan perceraian. Panggilan ini disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Panggilan ini dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang.
Namun, jika tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman, maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama (bagi yang berama Islam) dan pengadilan negeri (bagi yang lainnya) dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh pengadilan.[5]
Pengumuman tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, serta tenggang waktu antara pemanggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.[6]
Dalam hal sudah dilakukan panggialn tersebut, namun tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat (verstek), kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.[7]
Perlu diingat bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[8]
Apabila Anda merasa tidak pernah dipanggil oleh pengadilan sampai dengan dijatuhkannya putusan verstek dan tidak menerima putusan tersebut, Anda dapat mengajukan upaya hukum perlawanan atau disebut sebagai verzet. Adapun dasar hukum atas upaya hukum verzet adalah Pasal 129 HIR.
Tenggang waktu pengajuan verzet diatur sebagai berikut:[9]
Dengan demikian, apabila akta cerai telah diterbitkan sekitar 3 bulan lalu, hal tersebut belum cukup untuk menentukan apakah kesempatan mengajukan verzet telah berakhir. Perlu diperiksa terlebih dahulu kapan dan bagaimana putusan verstek diberitahukan kepada tergugat.
Verzet dapat Anda ajukan selaku tergugat kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan verstek. Kemudian, dalam verzet Anda dapat mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan serta mengemukakan alasan mengapa putusan verstek dianggap tidak tepat, termasuk apabila terdapat permasalahan dalam proses pemanggilan sidang.
Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah putusan verstek yang dijatuhkan tersebut sudah tepat atau tidak. Tepat atau tidaknya putusan verstek tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim verzet yang tertuang di dalam putusan verzet.
Untuk mendukung upaya hukum tersebut, Anda dapat meminta dan memeriksa salinan putusan, salinan gugatan, relaas panggilan sidang, serta relaas pemberitahuan putusan pada pengadilan yang memeriksa perkara. Dokumen-dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah pemanggilan telah dilakukan sesuai prosedur dan kapan tenggang waktu pengajuan verzet mulai dihitung.
Apabila putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dipertimbangkan adalah peninjauan kembali (“PK”). Adanya suatu keterangan palsu atau direkaya sebagaimana terjadi pada kasus Anda dapat menjadi alasan permohonan pengajuan PK.
Hal ini berdasar pada ketentuan Pasal 67 huruf a UU MA, yang menyatakan bahwa permohonan PK putusan perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan beberapa alasan, salah satunya adalah apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oeh hakim pidana dinyatakan palsu.
Tenggang waktu pengajuan PK berdasarkan alasan tersebut adalah 180 sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.[10]
Terkait penentuan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat, Mahkamah Agung (“MA”) melalui Surat Panitera MA 835/2025 memberikan petunjuk bahwa tanggal tersebut harus dinyatakan di bawah sumpah, disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta dibuatkan berita acara sebagai kelengkapan berkas permohonan PK.
Permohonan PK diajukan oleh pemohon kepada MA melalui ketua pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.[11]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
[1] Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”)
[2] Pasal 142 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)
[3] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 450
[4] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 445-450
[5] Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1974”)
[6] Pasal 27 ayat (2) dan (3) PP 9/1974
[7] Pasal 27 ayat (4) PP 9/1974 jo. Pasal 138 ayat (4) KHI
[8] Pasal 34 PP 9/1974
[10] Pasal 69 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”)
[11] Pasal 70 ayat (1) UU MA
