Jika ada proses perizinan yang diduga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah, apakah bagi pejabat berwenang yang mengeluarkan izin dapat tersangkut perkara hukum? Jika dapat tersangkut perkara hukum, lalu siapakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Peraturan daerah (“perda”) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) dengan persetujuan bersama kepala daerah.[1] Pada daerah tingkat provinsi, perda dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.[2] Sedangkan pada daerah tingkat kabupaten/kota, perda dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.[3]
Mengenai pertanyaan Anda, apakah pejabat berwenang yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan perda tentang rencana tata ruang wilayah dapat tersangkut perkara hukum, terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa bentuk produk hukum perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”).
KTUN menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:
Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Sebagai contoh, di Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (“Perda 10/2019”), Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) diberikan oleh Walikota sebagai kepala daerah pemerintah daerah kota.[4]
Dalam hal ini, misalnya apabila pemberian IMB tersebut bertentangan dengan persyaratan yang diatur oleh Perda 10/2019, maka masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan dapat menggugat IMB yang telah diberikan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:[5]
Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.[6] Namun gugatan ini hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN.[7]
Selain itu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-ciri sengketa tata usaha negara, Anda dapat membacanya di Ciri-ciri Sengketa Tata Usaha Negara.
Kemudian terkait alur penyelesaian sengketa tata usaha negara termasuk adanya upaya administratif dapat Anda simak selengkapnya dalam Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.
Menyambung pertanyaan kedua Anda, mengenai kewenangan melakukan penyidikan, sepanjang KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat bertentangan dengan perda maka gugatan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana.
Namun apabila ada perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana dalam penerbitan izin, maka dapat dilakukan penegakan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (“UU 15/2019”)
[2] Pasal 1 angka 7 UU 15/2019
[3] Pasal 1 angka 8 UU 15/2019
[4] Pasal 1 angka 2 dan 5 Perda 10/2019
[5] Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
[6] Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”)
[7] Pasal 55 UU 5/1986
