Bacaan 7 Menit
Bagaimana hukumnya menyimpan video porno untuk kepentingan pribadi? Lalu, jika video tersebut disebarkan, apakah penyebar dapat dijerat berdasarkan pasal penyebaran video pribadi? Apakah ada pasal UU ITE tentang penyebaran video asusila?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Menyimpan Video Porno di Ponsel yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 1 November 2011.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai hukumnya menyimpan video porno, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pornografi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.[1]
Kemudian, pada dasarnya setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:[2]
Pelaku yang melanggar ketentuan di atas dapat diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.[3]
Lantas, bagaimana hukumnya menyimpan video porno untuk kepentingan pribadi?
Menjawab pertanyaan Anda, penting untuk dicatat bahwa dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar dan video pornografi tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, maka tindakan pembuatan dan penyimpanan yang dimaksud tidak termasuk dalam ruang lingkup “membuat” sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.[4]
Akan tetapi, jika seseorang menyimpan video porno (misalnya di handphone/“HP”) dari hasil mengunduh, yakni bukan dari hasil membuat video porno dengan persetujuan, orang tersebut berpotensi dipidana. Berikut penjelasannya.
Menurut Pasal 5 UU Pornografi, setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Yang dimaksud dengan mengunduh/download adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.[5]
Adapun setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[6]
Selain itu, perbuatan menyimpan video porno juga dapat dijerat berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Pornografi, yang berbunyi:
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana telah kami jelaskan, larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
Kemudian, yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.[7]
Jika melanggar Pasal 6 UU Pornografi, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[8]
Kesimpulannya, berdasarkan kasus yang Anda tanyakan, jika perbuatan membuat dan menyimpan video porno di HP dilakukan untuk kepentingan pribadi dan merupakan tindakan konsensual antara para pihak, hal tersebut tidak termasuk tindak pidana. Namun, jika seseorang menyimpan video porno di HP dari hasil mengunduh fail dari internet, pelaku dapat dipidana. Selain itu, jika tidak diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, setiap orang dilarang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.
Lalu, bagaimana hukum menyebar video pribadi?
Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, jika video porno pribadi disebarkan, maka penyebar video porno dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.
Namun, selain dapat dijerat dengan UU Pornografi, dikarenakan penyebaran video porno dilakukan melalui internet, maka pelaku juga dapat dijerat UU ITE dan perubahannya. Menyebarkan video porno termasuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
Selanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan.
Baca juga: Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya
Sebagai informasi, cara melaporkan ancaman penyebaran video atau melaporkan pelaku penyebar video porno ke polisi, dapat Anda simak dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.
Untuk mempermudah pemahaman Anda, berikut kami berikan contoh kasus penyebaran video asusila pada Putusan PN Probolinggo 78/Pid.B/2015/PN PBL, di mana terdakwa pernah menjalin hubungan asmara dengan korban. Saat menjalin hubungan asmara, terdakwa pernah memfoto korban tanpa busana atas persetujuan korban, untuk kepentingan pribadi (hal. 3).
Saat hubungan asmara antara terdakwa dan korban berakhir, terdakwa sakit hati dan mengancam untuk menyebarkan foto telanjang milik korban. Ancaman tersebut oleh korban diabaikan dan membuat terdakwa jengkel. Akhirnya terdakwa menyebarkan foto telanjang korban (hal. 3).
Akibat perbuatannya, terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat dan menyebarluaskan pornografi” yang diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan (hal. 12).
Baca juga: Jerat Pidana Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Porno
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo 78/Pid.B/2015/PN PBL.
[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”)
[2] Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi
[3] Pasal 29 UU Pornografi
[4] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pornografi
[5] Penjelasan Pasal 5 UU Pornografi
[6] Pasal 31 UU Pornografi
[7] Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi
[8] Pasal 32 UU Pornografi
