Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?

Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?
Wajibkah Polis Asuransi Bermeterai?

PERTANYAAN

Sehubungan dengan berlakunya UU 10/2020 dan PMK 78/2024, saya ingin menanyakan terkait dengan dokumen polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebagai perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yaitu apakah polis asuransi termasuk dalam kategori dokumen perdata? Sehingga, apa kemudian polis asuransi dikenakan meterai?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Desember 2021.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Dokumen yang Dikenakan Bea Meterai

    Pada dasarnya, pengaturan mengenai meterai secara umum diatur dalam UU 10/2020. Menurut Pasal 1 angka 4 UU 10/2020, yang dimaksud dengan meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen, atau yang disebut sebagai bea meterai.[1]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Adapun yang dimaksud dokumen di sini adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cerakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.[2]

    Bea meterai sendiri dapat dikenakan atas:[3]

    1. dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
    2. dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

    Adapun, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana disebut di atas, antara lain:[4]

    1. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
    2. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
    3. akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya;
    4. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    5. dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
    6. dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
    7. dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang:
    1. menyebutkan penerimaan uang; atau
    2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
    1. dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

    Bea meterai dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen dengan tarif tetap sebesar Rp10 ribu.[5] Bea meterai tersebut ditanggung oleh pihak yang terutang, dengan ketentuan sebagai berikut.[6]

    1. Bagi dokumen yang dibuat sepihak, bea meterai ditanggung oleh pihak yang menerima dokumen.
    2. Bagi dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih, bea meterai ditanggung oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya.
    3. Bagi dokumen berupa surat berharga, bea meterai ditanggung oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
    4. Bagi dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, bea meterai ditanggung oleh pihak yang mengajukan dokumen.
    5. Bagi dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea meterai ditanggung oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen.

    Namun, ketentuan di atas tidak berlaku bagi dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea meterai, yang mana dapat Anda simak dalam Fungsi dan Objek Bea Meterai.

    Apakah Polis Asuransi Dikenakan Bea Meterai?

    Pada prinsipnya, polis asuransi adalah dokumen perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang ketentuannya dapat dijumpai dalam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 255 KUHD, yang berbunyi:

    Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis.

    Ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai asuransi adalah UU 40/2014 dan perubahannya. Apa yang dimaksud asuransi? Berdasarkan Pasal 52 angka 1 UU 4/2023 yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

    1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
    2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

    Lantas, apakah polis asuransi termasuk dokumen perdata yang dikenakan bea meterai? Jika merujuk dari ketentuan di atas, polis asuransi merupakan suatu dokumen yang menerangkan mengenai kejadian yang bersifat perdata, dalam hal ini perikatan antara penanggung dan tertanggung yang dituangkan dalam suatu polis asuransi yang merupakan dokumen perjanjian, sehingga polis asuransi dikenakan bea meterai Rp10 ribu.

    Selain itu, dilihat dari definisi sertifikat dalam KBBI sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Kemudian tidak terdapatnya pengaturan mengenai pengecualian kewajiban pengenaan bea meterai terhadap dokumen dengan nominal tertentu. Maka, kami berpendapat, ketentuan ini juga berlaku bagi master polis dan sertifikat asuransi, dalam hal kedua dokumen ini dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, berapa pun nominal preminya.

    Terhadap dokumen yang terutang bea meterai yang berbentuk elektronik, pembayaran bea meterai dapat digunakan dengan meterai elektronik,[7] yaitu meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.[8]

    Sebagai informasi tambahan, bagi dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya dan/atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dapat dilakukan pemeteraian kemudian.[9] Adapun yang dimaksud dengan pemeteraian kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.[10] Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeteraian kemudian dapat Anda lihat pada Pasal 47 s.d Pasal 54 PMK 78/2024.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
    2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
    3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
    4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.

    Referensi:

    Sertifikat, yang diakses pada tanggal 30 Maret 2026, pukul 10.38 WIB.


    [2] Pasal 1 angka 2 UU 10/2020

    [3] Pasal 3 ayat (1) UU 10/2020

    [4] Pasal 3 ayat (2) UU 10/2020

    [5] Pasal 4 dan Pasal 5 UU 10/2020

    [6] Pasal 9 UU 10/2020

    [8] Pasal 1 angka 7 PMK 78/2024

    [9] Pasal 47 PMK 78/2024

    [10] Pasal 1 angka 21 PMK 78/2024

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000